SORONG-Juru Bicara Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu menyerukan pentingnya rekonsiliasi antara tiga kelompok pejuang pemekaran yaitu tim presidium, tim deklarator, dan tim percepatan. Guna mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang secara resmi mengakui dan mengakomodasi peran mereka.
Hal tersebut disampaikan usai peringatan HUT ke-3 Provinsi Papua Barat Daya pada Senin, (8/12), sebagai upaya memastikan bahwa sejarah panjang perjuangan pembentukan provinsi tidak terhapus oleh waktu.
“Setelah mengikuti Hari Ulang Tahun Provinsi yang ketiga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, seluruh proses panjang yang diperjuangkan oleh semua tim pejuang dapat terlaksana dengan baik. Perjuangan panjang ini telah menghadirkan sedikit kebahagiaan menghapus air mata, membuat senyum kembali terlihat di gunung-gunung, lembah-lembah, hingga pesisir,” ujarnya.
Menurut Kelly, kehadiran provinsi beserta pembangunan yang mengikutinya harus menjadi mata air bagi generasi berikutnya, bukan meninggalkan air mata.
Ia mengingat kembali masa perjuangan ketika hanya tim inti yang terlibat, sementara kini banyak pihak ikut berperan setelah provinsi terbentuk.”Sebelum provinsi ini ada, tidak ada yang ikut berjuang. Mereka melihat kita, tetapi seolah tidak melihat. Kita berjuang sendiri, bahkan sering terjadi gesekan antar tim karena semua berusaha mendorong perubahan,” jelasnya.
Karena itu, Kelly menilai penting bagi seluruh kelompok pejuang untuk duduk bersama dan menyatukan langkah melalui rekonsiliasi.
Salah satu agenda utama yang perlu dibahas, katanya, adalah pembentukan Perda yang menetapkan posisi tiga kelompok pejuang sebagai bagian resmi dari sejarah dan pembangunan Papua Barat Daya. Perda tersebut diharapkan dapat diajukan kepada DPR, baik melalui hak inisiatif legislatif maupun eksekutif.
“Ke depan, selama provinsi ini masih ada, tim pejuang harus dihargai dan dihormati. Mereka harus ditempatkan dalam posisi ring satu dan mendapatkan bagian dalam kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Kelly mengingatkan bahwa provinsi ini bukan hadir begitu saja, melainkan lahir dari perjuangan masyarakat, berbeda dengan beberapa provinsi lain di Papua yang diproses melalui mekanisme berbeda.
Karena itu, ia menilai penghargaan terhadap pejuang bukan hanya simbolis, tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata seperti akses sosial, pendidikan, kesehatan, hibah, dana kegiatan, dan bentuk fasilitasi lainnya.”Tim ini tidak boleh dilupakan dan harus selalu diingat, siapapun nanti yang menjadi gubernur,” katanya.
Dikatakan bahwa para pejuang suatu hari akan pensiun dari birokrasi, namun kebanggaan atas perjuangan membentuk provinsi akan tetap melekat sebagai warisan bagi tanah Papua Barat Daya.(zia)
