SORONG – Polemik yang terjadi antara senator DPD RI dari Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, yang melontarkan kritik tajam dan mengusulkan pembubaran MRP karena dianggap tidak efektif dalam melindungi hak-hak orang asli Papua (OAP) dan menuntut audit dana anggaran MRP, yang memicu reaksi keras dari MRP PBD, bahkan bergeser menjadi konflik personal yang berpotensi merusak citra kelembagaan, harus dihentikan secepatnya.
“Kami berharap kepada kedua lembaga ini segera rekonsiliasi dan duduk bersama untuk menghentikan polemik, karena mereka ini adalah asset masa depan tanah Papua untuk membangun negeri ini. Jangan terlalu banyak perdebatan yang membuang-buang energy, karena tidak ada lembaga yang menang sendiri, tidak ada lembaga yang kuat sendiri. Kalau perdebatan-perdebatan yang ujungnya menang jadi arang kalah jadi abu, tidak ada manfaatnya juga,” kata mantan Juru Bicara Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu,ST,MSi kepada Radar Sorong, Kamis (2/4/26).
Ia mengingatkan untuk bersama-sama menjaga etika lembaga masing-masing. Bila memang ada masalah maka ada mekanisme rapat dengar pendapat sehingga dihasilkan solusi. “Kalau teman-teman anggota DPD dan DPR RI yang dipilih masyarakat dari wilayah Provinsi Papua Barat Daya, mendapatkan begitu banyak saran masukan dari masyarakat, sebaiknya saran masukan itu sebagai data untuk dianalis, dan setelah itu dibuka ruang rapat dengar pendapat sehingga dihasilkan solusi dalam bentuk saran kebijakan. Ada masalah, ada solusi, jangan sampai ada masalah tapi tidak ada solusinya, akhinya masyarakat ini seperti dipimpong, dibawa kesana kemari dengan berbagai statemen public di media sosial, energy habis untuk berdebat di ruang maya, padahal masih banyak hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga yang terhormat ini untuk mencari solusi guna menyelesaikan masalah di tengah masyarakat, bukan malah menciptakan masalah,” tegasnya.
Kelly mengingatkan tugas kita dipercayakan menjadi pemimpin dan duduk di lembaga-lembaga terhormat, baik itu DPR RI, DPD RI, MRP, maupun di birokrat, adalah untuk mencari solusi guna menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. “Kita butuh perjuangan teman-teman yang duduk di DPD dan DPR RI untuk membantu pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, guna meyakinkan kementerian dan lembaga di pusat, untuk membawa program dan anggaran masuk ke Papua Barat Daya, ini yang penting. Dan kami ingatkan bahwa lembaga-lembaga ini kan punya etika, aturan main, kode etik, sehingga tidak seharusnya saling menyalahkan, saling sikut kiri sikut kanan, apalagi jika dipertontonkan di hadapan public melalui media sosial, kan tidak elok. Mari kita semua berbenah, agar ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi,” tukasnya.
Di momen menjelang Paskah ini, sebagai ummat Kristen, Kelly mengingatkan untuk mengikuti apa yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib melepaskan pengampunan, Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. “Kalau ada perkataan selama ini yang mungkin menghujat, menghina, mencemooh dan lain-lain, maka perlu kita renungkan itu dan kita ambil hikmahnya. Kami berharap kepada kedua lembaga ini segera rekonsiliasi, dan duduk bersama, karena mereka ini adalah asset masa depan tanah Papua untuk membangun negeri ini. Sebagai pejabat public, bila ada masalah, jangan berdebat di ruang maya, di media sosial, di facebook atau tiktok, karena sudah pasti itu tidak akan menyelesaikan masalah” pungkas Kelly. (ian)
