AIMAS– Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan bahwa pentingnya mencari sumber pendanaan iklim di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menunjang program kehutanan dan menyejahterakan masyarakat adat.
Hal ini disampaikan Julian Kelly Kambu saat membuka kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (27/10).
Kadis Julian Kelly Kambu menyoroti kontradiksi yang ada, di mana masyarakat asli Papua (OAP) hidup di atas kekayaan hutan yang melimpah, namun masih tergolong miskin. “Masyarakat OAP kaya dengan hutannya, tapi masyarakat OAP itu tetap miskin dengan kekayaan hutan yang ada,” kata Kelly Kambu.
Menurutnya, potensi kawasan hutan di Papua Barat Daya sangat besar, dengan tutupan hutan mencapai 89% dan tingkat deforestasi yang rendah. Potensi ini menjadi modal utama untuk menarik pendanaan iklim.
Salah satu solusi strategis yang didorong oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya adalah penerapan skema kredit dan jual beli karbon.
“Kredit dan jual beli karbon adalah salah satu solusi untuk menyejahterakan masyarakat adat pemilik hutan,” tegas Kelly.
Untuk mewujudkan hal ini, Kelly menjelaskan bahwa dibutuhkan kerja keras dan strategi, sebab skema ini tidak semudah membalik telapak tangan. Upaya yang tengah dilakukan meliputi:
Salah satu usulan pendanaan karbon dari REDD+ senilai kurang lebih Rp 17 miliar sedang berjalan selama 1,5 tahun. Kemudian, Mencari formulasi untuk menurunkan laju deforestasi dan degradasi serta memanfaatkan lahan non-hutan untuk dijadikan hutan. Adapun menghitung kembali program-program penghijauan yang sudah dilakukan 3-4 tahun ke belakang untuk mendapatkan nilai pendanaan iklim.
Kelly mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun komitmen bersama dengan mitra pembangunan untuk memastikan masyarakat adat tidak hanya mendapat hasil hutan non-kayu, tetapi juga manfaat dari kredit atau jual beli karbon.
“Slogan yang setiap hari kami sampaikan bahwa kami tidak mau meninggalkan air mata, menjadi mata air,” ujarnya.
Kelly menekankan bahwa langkah-langkah ini adalah bagian dari roadmap strategis dan bertahap. “Kami tetap bekerja perlahan namun pasti. Mungkin ada target kami 5-10 tahun ke depan, kawasan kehutanan kita, masyarakat itu bisa sejahtera. Masyarakat adat bisa sejahtera,” pungkasnya.(zia)
