SORONG-Empat poin pernyataan sikap forum pengawal perjuangan rakyat (Fopera) Papua Barat Daya usai mendeklarasikan diri dan dikukuhkan oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs Muhammad Musa’ad yang berlangsung di Taman Sorong City, Kota Sorong, Sabtu (17/6).
Dalam sambutannya, Pj Gubernur PBD menjelaskan baru mengetahui adanya Fopera pada Jumat (16/6) malam. Dirinya mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada ketua maupun pengurus forum tersebut.
“Ini merupakan kreatifitas dari anak muda. Saya mengapreasiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua dan pengurus atas hadirnya organisasi ini,”jelasnya dalam sambutan.
Dia menyampaikan ada 3 kekuatan dalam percepatan pembangunan suatu daerah. Yakni, kekuatan rakyat, kekuatan pemerintah dan kekuatan swasta. Ketiganya harus disatukan dan jangan saling meniadakan.
“Jujur saya merasa suka cita dan terharu karena inisiatif dari pemuda yang bergabung dalam Fopera sebagai suatu pilar masyarakat sipil bersama pemerintah dan juga swasta membangun daerah ini,”ungkapnya.
Dikatakan Pj Gubernur dirinya senang lantaran komponen masyarakat tersebut bukan hanya mendukung tetapi juga menyerahkan pernyataan sikap, sebagai kontrol sosial kepada pemerintah.
“Nanti nilai, kalau Gubernur tidak konsisten kamu bisa datang demo,”ujarnya.
V Ketua Umum Fopera PBD, Yanto Ijie menambahkan Fopera tetap totalitas mendukung Pj Gubernur PBD hingga masa jabatan pada 9 Desember 2023 dan jika Presiden maupun Mendagri menghendaki untuk Muhammad Musa’ad melanjutkan, pihaknya tetap memberikan dukungan.
“Kami tetap memberikan dukungan ke Gubernur dan teman-teman yang melakukan demo ini bisa memiliki data, kalau hanya menurut kata ini dan itu, itu bukan data valid tetapi kita menghujat,”ujarnya.
Berikut pernyataan sikap Fopera yakni;
Pertama, kami Fopera Papua Barat Daya menolak dengan tegas aksi-aksi demo mengatasnamakan masyarakat Sorong Raya yang mengkritisi Pemerintah Tanpa Berbasis Data.
Kedua, Fopera Papua Barat Daya Menolak Dengan Tegas Aksi-Aksi Demo oleh sekolompok masyarakat yang meminta Bapak PJ. Gubernur Papua Barat Daya DR. Drs. Muhammad Musa’ad diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.
Ketiga, Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya dan Masyarakat Sorong Raya Papua Barat Daya menilai Kinerja kepemimpinan Bapak Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, M.SI sebagai PJ. Gubernur Papua Barat Daya telah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik sesuai amanat UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan Tugas-Tugas Penyelenggaran Pemerintahan menurut peraturan-perundangan dibidang pemerintahan berjalan dengan baik dan sukses.
Kempat, 4. Fopera Papua Barat Daya Dan Seluruh Masyarakat Sorong Raya Papua Barat Daya Menyatakan Mendukung Pemerintah dan Mendukung Sepenuhnya Bapak Dr. Drs. Muhammad Musa’ad M.SI sebagi PJ. Gubernur Papua Barat Daya sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 dan apabila Bapak Presiden RI dan Bapak Menteri Dalam Negeri Memutuskan Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, M.SI untuk melanjutkan/memperpanjang Tugas Pj. Gubernur Papua Barat Daya sampai dengan tahun 2024 maka Fopera” dan Masyarakat Sorong Raya Papua Barat Daya menyatakan sikap Siap Mendukung.(rin)
