SORONG – Wali Sorong Drs. Ec Lambert Jitmau, MM mendorong penuh percepatan pemekaran wilayah Sorong Raya sebagai daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya. Menurutnya, Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dapat mempercepat pembangunan di tanah Papua, khususnya di wilayah kepala burung Papua Barat. Wali Kota Sorong yang murah senyum ini menegaskan hal tersebut setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua. Tiga RUU tersebut yakni mengatur pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.
”Ini (Pemekaran PBD) bukan kemauan kami para bupati-wali kota di Papua Barat, tapi ini murni kemauan masyarakat yang telah berjuang sudah hampir 19 tahun lamanya. Kami hanya meneruskan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan pada tanggal 8 Mei 2018 Bapak Gubernur juga mengukukuhkan kami sebagai Tim Percepatan Pemekaran Calon Provinsi Papua Barat Daya (PBD) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 120.1/74/4/2018 dan diperpanjang masa kerjanya pada tanggal 12 April 2021 dengan nomor SK 120.1/55/3/2021,” kata Lambert Jitmau yang ditemui wartawan di Lobby Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (11/5).
Berita Terkait
Lambert menyatakan pemekaran provinsi di Papua Barat harus dipercepat untuk mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan. “Pada dasarnya kami di Papua Barat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Kota Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, secara totality sangat setuju untuk pemekaran ini dapat dilakukan dan dipercepat,” tandasnya.
Pemekaran provinsi lanjut Lambert Jitmau, mengingat berbagai hambatan terkait pembangunan di Papua Barat yang begitu berat, salah satunya menyangkut luasnya cakupan wilayah. Menurutnya, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pembangunan di Papua Barat. Langkah itu melalui peningkatan infrastruktur, Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan berbagai upaya laiannya. Namun karena cakupan wilayah Papua Barat yang begitu luas, upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal dalam mencapai target kesejahteraan masyarakat. “Dengan luas wilayah yang sedemikian rupa, mau tidak mau, suka tidak suka maka pemekaran harus dipercepat,” tegasnya.
Di lain sisi, lanjut Lambert, wilayah Papua Barat memiliki berbagai potensi yang dapat mendukung pemekaran, baik di sektor pangan maupun sektor lainnya. Selain itu, aspek keamanan wilayah juga dinilai dapat terjaga dengan baik. Karena itu, pemekaran di wilayah Papua Barat perlu terus didorong. ”Di Wilayah Sorong Raya kami hidup penuh damai. Dan masyarakat di Tanah Papua setuju untuk pemekaran, karena Papua adalah bagian integral dari Indonesia,” pungkas Lambert yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat ini. (zia)
