SORONG-Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM dengan tegas membantah tuduhan kepadanya, oleh Ketua DPRD Maybrat yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maybrat Ferdinando Solossa melalui Kuasa Hukumnya YT yang menyatakan bahwa LJ telah melakukan penipuan dengan sejumlah uang Rp150 juta terhadap kliennya, bahkan diketahui Ferdinando Solossa telah membuat laporan polisi.
Diketahui melalui media lain oleh kuasa hukum Ferdinando Solossa, bahwa LJ menjanjikan, agar posisi Ketua DPR Maybrat aman diduduki Ferdinando Solossa. Sehingga LJ disebut menerima uang tersebut secara bertahap, pertama Rp100 juta dan Rp50 juta.
“Ferdinando, beliau adalah Ketua DPR di Kabupaten Maybrat. Ini adik-adik yang punya masa depan masih panjang, tapi kalau berpikir sejengkal itu dan melakukan fitnah semacam itu sangat-sangat disayangkan. Apa yang disampaikan oleh saudara Ferdinando Solossa melalui Kuasa hukumnya. Intinya dia tidak pernah memberikan sejumlah uang Rp100 juta kepada saya!. Dan saya tidak pernah ada kompromi (perjanjian) dengan dia bahwa ada pemberian semacam (uang) ini kemudian jabatan diperpanjang, tidak. Sekali lagi tidak!,” tegasnya kepada awak media ketika melakukan jumpa pers di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (3/7).
Menurut LJ, uang Rp150 juta bukan hanya dari Ferdinando Solossa saja dan bukan diberikan kepada LJ. Tetapi merupakan patungan dari fraksi Golkar Maybrat dan diberikan untuk operasional dan kegiatan partai Golkar.
“Mereka memang ada kasih uang Rp100 juta tetapi bukan kasih ke saya. Saya hanya dengar saja. Jadi uang Rp100 juta itu dikasih oleh SW Rp30 juta, MB Rp Rp30 juta termasuk Ferdinando Solossa Rp40 juta. Jadinya Rp100 juta itu dikasih ke kader partai untuk menunjang kegiatan pendaftaran pencalegan dan operasional serta acara Partai Golkar di kala itu (musda),” jelasnya.
Ditegaskan LJ, bahwa Semua DPD Partai di seluruh Indonesia termasuk Papua Barat Daya secara berjenjang, baik DPD tingkat I dan DPD tingkat II melakukan kegiatan apa saja, apalagi provinsi, wajib dan wajib mendapatkan kontribusi bahkan dukungan dari anggota Fraksi Partai Golkar. Sehingga apa yang diberikan wajar untuk keperluan partai. Sedangkan yang bersangkutan tidak pernah berkontribusi terhadap partai selama beberapa tahun.
“Menurut mereka yang terima uang Rp100 juta itu, bahwa uang itu merupakan kontribusi yang diberikan kepada partai untuk menunjang aktivitas. Apalagi sebagai anggota fraksi selama beberapa tahun tidak pernah memberikan kontribusi kepada partai. Duduk di DPR itu sebagai perpanjangan tangan dari pada partai. Harus bertanya pada diri bahwa saya dari mana datang duduk di tempat ini (DPR),” tegasnya.
LJ menceritakan kronologi awal mula Rp50 juta itu berasal. LJ mengungkapkan bahwa seharusnya Ferdinando Solossa mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Karena telah mempertahankan Ferdinando Solossa, MB dan SW menjadi Anggota Fraksi di Partai Golkar. Kendati LJ harus mendapatkan cacian.
“Karena Ketua DPD Kabupaten Maybrat dan pengurus harian lengkap mereka melakukan pleno diperluas untuk Penggantian antarwaktu (PAW) mereka bertiga Ferdinando Solossa, MB dan SW. Itu dilakukan bahwa kalau ada masalah di daerah tingkat 2 atau di DPD. Sehingga surat sesungguhnya dari DPD tingkat 2 itu yang diteruskan kepada DPP untuk mengambil keputusan,” jelasnya.
Lanjutnya, PAW dilakukan karena Ada banyak hal yang dilakukan anggota fraksi yang dipandang perlu harus menjadi perhatian pengurus partai. Karena hal-hal yang dilakukan bisa menguntungkan bahkan bisa merugikan partai.
“Saya berpikir, di sisi lain saya kakak, saya orang tua dan saya Ketua Partai Provinsi Papua Barat Daya maka saya harus siap. Sehingga saya sampaikan bahwa saya tidak akan teruskan surat tersebut untuk proses PAW. Dan mereka bertiga tetap menjadi Anggota Fraksi di Partai Golkar,” jelasnya lagi.
LJ kemudian melakukan pertemuan dengan Ferdinando Solossa, MB dan SW untuk memperingati dan membina. Supaya apa yang mereka lakukan selama ini, kedepannya jangan terulang lagi.
“Saya yang punya niat baik itu, saya panggil mereka bertiga dan waktu itu ada pertemuan di sekretariat DPD Partai Golkar PBD. Secara khusus yang disampaikan bahwa saya pasti akan batalkan. Saya tidak mau dibawa itu semangatnya tinggi, mungkin ada interest apa. Akhirnya mereka sepakat untuk PAW mereka bertiga. Kesalahan sebagai anak buah, sebagai staf itu kan wajar,” katanya.
Namun, kata LJ Keputusan yang dilakukan tersebut akibatnya ada pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Maybrat ada yang pindah ke Partai lain.
“Karena keputusan saya yang mempertahankan 3 orang tersebut termasuk Ferdinando Solossa. Memang saya salah?. tidak kok. Kemudian Yang bilang saya, janji ini, janji itu tidak ada. Hanya saja, saya mempertahankan mereka bertiga akibatnya saya mendapatkan caci maki dan juga ada yang keluar dari partai,” tegasnya.
Sehingga Ferdinando Solossa, MB dan SW memberikan uang Rp50 juta kemudian mereka letakkan di dalam laci meja LJ. Namun, uang tersebut digunakan untuk menggantikan uang dari salah satu anggota Partai Golkar Maybrat yang keluar karena keputusan LJ mempertahankan mereka bertiga.
“Jadi Rp50 juta dari mereka bertiga. Mereka taruh di saya punya laci. Karena saya mempertahankan mereka, sehingga ada yang keluar dari partai yaitu HD. HD menyatakan sikap untuk pindah partai lain tetapi dengan catatan harus kembalikan apa yang dia berikan. Dia menyatakan bahwa dia punya kontribusi selama di Golkar, ketika menghadapi pendaftaran dan lain-lain menghabiskan dana hampir seratus juta. Saya sebagai kakak, sebagai orang tua harus kembalikan dia punya uang itu. Sehingga uang yang Rp50 juta itu ibu sekretaris langsung gantikan untuk HD,” jelasnya.
LJ menambahkan bahwa seharusnya Ferdinando Solossa jika ada masalah di dalam internal partai maka diadukan ke Mahkamah Partai. Sementara yang dinyatakan Ferdinando Solossa melalui Kuasa hukumnya tidak benar.
“Harus diadukan ke Mahkamah Partai. Kalau sampai ada pemimpin yang bisa ngomong sesuatu, yang membolak-balikkan kenyataan seperti itu kan. Sangat disayangkan, Itu tidak boleh!,” ujarnya.
Disinggung apakah akan melakukan laporan balik karena ada unsur pencemaran nama baik, LJ dengan senyum khasnya mengaku jangan balas pantun.
“Orang fitnah Saya bukan baru hari ini. Saya sudah sudah terlalu kenyang dengan fitnah. Membalas pantun bukan gaya saya. Tapi dari situ saya bisa lihat orang punya kualitas berpikir. Yang akhirnya bisa mengajukan sesuatu yang menurut saya tidak benar. Akhirnya memberikan informasi yang kurang bagus kepada kuasa hukum itu,” katanya.
LJ juga mengimbau agar Para Pimpinan Redaksi di media cetak, elektronik dan online jika ada berita semacam itu harus dilakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan.
“Jadi media tersebut tidak pernah menghubungi saya. Saya mengetahui dari orang lain,” ungkapnya.
“Kepada para pimpinan redaksi, kalau ada berita jangan telan mentah-mentah. Konfirmasi perlu, supaya artikel yang ditulis itu, bisa dipercaya. Tapi kalau macam yang beredar itu kan tidak benar. Biar sudah tulis bagus-bagus, tapi sekarang saya jelaskan uang itu saya tidak terima, saya tidak gunakan. Tapi kader yang menggunakan untuk kepentingan partai. Jadi malu kan?,” pungkasnya.(zia)
