SORONG -Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan komitmennya untuk menjadikan isu perempuan dan anak sebagai salah satu perhatian dalam pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Sosial serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di Rylich Panorama Hotel, Sorong, Selasa (17/6).
Pembukaan rakortek tersebut ditandai dengan pemukulan tifa oleh Gubernur Elisa Kambu, didampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Papua Barat Daya, Beatriks Msiren, serta jajaran Forkopimda setempat.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa menekankan pentingnya peran strategis perempuan dalam keluarga dan masyarakat.
Ia menyebut bahwa selama ini isu perempuan dan anak cenderung terpinggirkan, padahal merupakan urusan wajib yang seharusnya mendapat perhatian serius, setara dengan sektor kesehatan dan pendidikan.
“Rakor ini sangat penting dan strategis. Urusan anak dan perempuan adalah urusan wajib, hanya saja selama ini terabaikan. Orang selalu berpikir soal pembangunan fisik, tapi lupa pada nasib perempuan dan anak,” ujar Elisa Kambu.
Gubernur juga mengingatkan para kepala daerah di tingkat kabupaten/kota agar tidak mengabaikan peran dan fungsi Dinas Sosial serta Dinas PPPA dalam perencanaan pembangunan.
Ia meminta dilakukan pemetaan (mapping) menyeluruh terhadap persoalan-persoalan perempuan dan anak, agar solusi yang ditawarkan dapat lebih tepat sasaran.
“Perlakuan terhadap urusan perempuan dan anak harus istimewa. Ini bagian dari komitmen kita ke depan. Masalah mereka harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah,” tegasnya.
Gubernur Elisa juga mengimbau mengubah paradigma lama yang menganggap perempuan sebagai sosok lemah.
Menurutnya, perempuan justru memiliki kekuatan untuk membawa perubahan dan menciptakan kedamaian. “Saatnya perempuan bangkit dan solid. Kalau perempuan hidup, maka generasi Papua Barat Daya akan hebat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPPA Papua Barat Daya, Beatriks Msiren, menuturkan bahwa Rakortek ini menjadi momentum penting untuk menyamakan visi dan menyelaraskan langkah antarinstansi dalam menangani persoalan sosial dan perlindungan kelompok rentan.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan secara berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.
Beatriks menambahkan bahwa forum ini akan membahas lima urusan utama yang terbagi dalam tiga bidang, yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Ia juga mengajak seluruh jajaran Dinas Sosial dan Dinas PPPA kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi, mempercepat program kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita jadikan Rakortek ini sebagai titik awal penguatan komitmen, sinergi, dan akselerasi demi Papua Barat Daya yang inklusif, tangguh, dan sejahtera,” tutup Beatriks.
Rakortek ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja ke depan, demi menjamin hak-hak perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya di Papua Barat Daya.(zia)
