Dalam Upaya Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Secara Lestari dan Berkelanjutan
SORONG – Guna meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam upaya pengelolaan hutan dan hasil hutan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) secara lestari dan berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan PBD menjalin kerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Papua (Unipa) Manokwari. Perjanjian kerjasama ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu,ST,MSi dan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Dr Jonni Marwa,S.Hut,MSi, di Kampus Unipa Manokwari, turut disaksikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut,M.Si,FLS, Kamis (25/5/2023).
Ruang lingkup kerjasama Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya dengan Fakultas Kehutanan Unipa, meliputi : Pemanfaataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; Penelitian, publikasi bersama, kajian kebijakan dan teknologi tepat guna; Pelatihan, pemagangan, praktek kerja, seminar, lokakarya dan pameran; Pengabdian kepada masyarakat; Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang kehutanan, serta kegiatan lain yang disetujuai kedua belah pihak.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu,ST,MSi kepada Radar Sorong mengatakan bahwa penanganan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, baik itu hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, secara teknis pihaknya membutuhkan tenaga pendamping dalam hal ini para ahli di bidang kehutanan untuk membantu terkait hal-hal teknis, misalnya penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi, perencanaan kehutanan jangka panjang ataupun jangka pendek. Selain itu, juga kajian-kajian ilmiah terkait masalah-masalah kehutanan misalnya masalah karbon, hasil hutan bukan kayu, dan lain-lainnya. “Karena itu, kami melakukan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di tanah Papua dalam hal ini Universitas Papua khususnya Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Kerjasama ini untuk bagaimana kita melakukan hal-hal terkait perencanaan pembangunan di bidang kehutanan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini,” ucap Kelly Kambu.
Dikatakannya, dalam pengambilan kebijakan pembangunan termasuk di bidang kehutanan, tentunya harus didukung dengan data yang diperoleh melalui kajian ilmiah. Jadi kedepan, pengelolaan bidang kehutanan di Papua Barat Daya harus berdasarkan data dan kajian ilmiah, sehingga bisa membantu dan memberikan rekomendasi terkait dengan bagaimana melakukan pengelolaan kawasan hutan, atau bagaimana kita memanfaatkan kawasan hutan, dan lainnya. “Ini semua sejalan dengan tujuan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya yang dirumuskan dalam 6 pilar, diantaranya poin 4 yakni pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.
Kelly mengatakan, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri, pesan moral yang selama ini digaungkan bahwa sebuah daerah bisa maju bila sumber daya manusianya bagus, atau sebuah wilayah akan maju bila sumber daya alamnya tersedia atau melimpah, namun realitanya dua hal ini belum mampu menjawab tantangan pembangunan di tanah Papua ini. “Karena itu, sekarang ini bukan lagi membahas tentang SDM atau SDA, tetapi bagaimana kita kerja cepat dan untuk kerja cepat ini kita butuh kolaborasi, bersinergi, membangun komunikasi dan koordinasi, sehingga kerja-kerja cepat diharapkan bisa terwujud, minimal di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan pertananan Provinsi Papua Barat Daya, kita akan berkoordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan bersinergi dengan seluruh pihak terkait salah satunya kalangan perguruan tinggi. Dan kami melihat Unipa merupakan perguruan tinggi yang sudah teruji, kualitasnya tidak perlu diragukan lagi,” tegasnya.
Ditambahkan, banyak hasil-hasil penelitian ilmiah dari kalangan akademis perguruan tinggi yang selama ini ‘tidur’ di perpustakaan kampus, padahal hasil-hasil penelitian ilmiah yang memuat saran, rekomendasi maupun solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan di berbagai bidang pembangunan termasuk diantaranya di bidang kehutanan. “Misalnya bagaimana solusi untuk memberdayakan masyarakat di kawasan hutan, bagaimana mengelola hutan yang baik, konsep maupun kajian tentang hutan lestasi masyarakat sejahtera, saya yakin kajian-kajian ini ada di kampus. Melalui kerjasama dengan Fakultas Kehutanan Unipa, ke depan, hasil-hasil kajian ilmiah bisa kita gunakan dan manfaatkan untuk menjadi rujukan dan acuan bagi kami untuk memberikan saran dan masukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan pembangunan khususnya di bidang kehutanan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini,” pungkas Kelly Kambu. (ian)
