SORONG – Pengurus Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Papua Barat-Papua Barat Daya periode 2026–2028 resmi dilantik. Kegiatan digelar di salah satu hotel di Kota Sorong, Kamis (18/6/2026).
Momentum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan perempuan dan anak di Tanah Papua, sekaligus mendukung upaya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting, serta pencegahan kanker serviks di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Pelantikan yang mengusung tema “Memperkuat Solidaritas dan Profesionalisme Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi untuk Kesehatan Perempuan dan Generasi Papua Sehat” tersebut dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat POGI, Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG, Subsp.FER, MPH, FRANZCOG (Hons), FICRM, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta para dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari berbagai daerah.
Ketua Umum PP POGI, Budi Wiweko, mengatakan pihaknya membawa program strategis nasional bernama SPRINT atau Selamatkan Perempuan Indonesia. Program ini bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mengatasi stunting, serta mempercepat pencegahan dan penanggulangan kanker serviks melalui kolaborasi berbagai pihak.
“SPRINT merupakan inisiatif POGI untuk menggerakkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari akademisi, pengusaha, pemerintah, masyarakat hingga media. Masalah kesehatan reproduksi harus menjadi tanggung jawab bersama sebagaimana kita bergotong royong menghadapi pandemi COVID-19,” ujarnya.
Menurut Budi, program SPRINT dijalankan melalui sejumlah fokus utama, di antaranya pencegahan dan pengobatan kanker serviks, pengawalan kehamilan dan pemenuhan nutrisi perempuan, edukasi kesehatan reproduksi lintas generasi, penguatan kader kesehatan, peningkatan kualitas layanan reproduksi, hingga perencanaan finansial bagi ibu hamil dan ibu bersalin.
Budi juga menyoroti tantangan besar di Papua Barat Daya yang masih mengalami keterbatasan tenaga dokter spesialis kandungan. Saat ini jumlah dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang bertugas di wilayah tersebut baru mencapai 27 orang untuk melayani lima kabupaten dan satu kota.
“Jumlah itu tentu belum ideal. Distribusi tenaga spesialis harus menjadi perhatian serius agar masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas,” katanya.
Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Papua Barat-Papua Barat Daya yang baru dilantik, dr. Jan Pieter E.A. Kambu, SpOG, Subsp.FER, menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan kesehatan reproduksi perempuan, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mendukung percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
dr. Jan Pieter E.A. Kambu, SpOG, Subsp.FER, menjelaskan pelantikan kali ini merupakan periode ketiga sejak organisasi profesi tersebut berdiri di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Menurutnya, Kepengurusan baru akan mengarahkan fokus kerja pada peningkatan kesehatan reproduksi perempuan, pengawalan kehamilan dan persalinan, penanganan kanker leher rahim, serta penurunan prevalensi stunting.
Dikatakan bahwa Sebagai bentuk dukungan terhadap program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), POGI juga menyerahkan secara simbolis 100 paket alat penunjang persalinan atau bidan kit untuk puskesmas di Papua Barat Daya. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam menangani kegawatdaruratan obstetri.
Selain bantuan peralatan, kata pria murah senyum ini bahwa POGI berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan bagi bidan dan dokter umum, termasuk pemeriksaan USG dasar dan penguatan sistem rujukan. Langkah ini dinilai penting untuk menekan risiko kematian ibu dan bayi yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memberikan apresiasi atas pelantikan pengurus baru POGI.
Menurutnya, organisasi profesi tersebut memiliki peran strategis dalam mengawal kesehatan perempuan mulai dari masa remaja, kehamilan, persalinan hingga menopause.
“Amanah yang diberikan bukan hanya kehormatan organisasi, tetapi juga tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks,” kata Elisa.
Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat layanan kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan, serta memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan.
“Kami juga berharap sinergi antara POGI, rumah sakit, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dapat melahirkan inovasi dalam menekan angka kematian ibu dan bayi serta mewujudkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan bebas stunting,” katanya.(zia)
