Yehezkiel: Oknum Polisi di Wilayah Kota Sorong Diduga Mafia BBM
SORONG- Cipayung Plus meminta Kapolda Papua Barat segera menuntaskan permasalahan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua Barat, diantaranya praktek perjudian, antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga melibatkan oknum anggota Polri serta permasalahan peredaran Minuman Keras (Miras).
Cipayung Plush tersebut ialah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Ketua GMNI Kabupaten Sorong, Yehezkiel Kalasuat menjelaskan, salah satu permasalahan yang menjadi pemandangan setiap hari adalah antrian panjang BBM di sejumlah SPBU di wilayah Kota Sorong.
“Kami dari GMNI pada bulan Oktober 2022, mengajukan ke Polda PB bahwa ada oknum-oknum Polisi di wilayah Kota Sorong bermain minyak (Mafia). Kami sama-sama dengan Polda PB sampai ke tempat, hingga OTT beberapa oknum polisi yang kami temukan di lapangan, namun kasus ini belum diangkat dan tidak diketahui publik,”jelasnya.
Oleh sebab itu, Yehezkiel meminta Polda Papua Barat segera.usut tuntas oknum yang telah tertangkap, segera tetapkan sebagai tersangka. Selain Oknum Polisi, tambah Yehezkiel, diduga oknum SPBU juga terlibat dalam mafia BBM.
Sementara ituKetua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong, Abdul Kadir Loklomin meminta Polda Papua Barat fokus pada penertiban segala macam bentuk perjudian di Kota Sorong, salah satunya judi ayam. Sebab,judi ayam dikenal merusak generasi muda.
“Kota Sorong ini menjadi salah satu kota yang paling ramai karena perjudian dengan berbagai macam seperti judi ayam dan lain sebagainya.
Aktifitas tersebut merusak moral masyarakat Kota Sorong, sehingga ini menjadi tuntutan kami, agar Polda Papua Barat fokus menertibkan perjudian yang bebas di Kota Sorong,”pintanya.
Selain itu, tambah Abdul, penertiban minuman keras di lingkungan Polda Papua Barat masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang belum terselesaikan hingga saat ini, meskipun telah didukung dengan Peraturan Daerah (Perda), namun nyatanya Miras masih merajalela dan didistribusikan dari luar ke Papua Barat.
“Pengawalan terhadap Perda Miras ini masih lemah, sehingga Polda Papua Barat harus fokus bagi pengawasan terhadap peredaran Miras di Kota Sorong,”tekannya.
Sementara itu Ketua PKC Papua Barat, Jufran Mahendra mengatakan, jajaran Polri perlu dievaluasi kembali, sebab saat ini minimnya kepercayaan publik terhadap jajaran Polri. Salah satunya, menurunnya tindak kriminal bukanlah prestasi, melainkan tidak adanya kepercayaan publik terhadap Polri.
“Makanya kami berharap Polda maupun Polres di seluruh wilayah Papua Barat Daya aktif dan lebih presisi, dimana misi presisi harus diperkuat lagi untuk menekan angka kriminal dan kekerasan di masyarakat,”tandasnya.
Polda Papua Barat juga harus aktif merangkul para pemuda maupun akar rumput. Sehingga, ketika terjadi konflik di masyarakat, Polda Papua Barat dan Pemuda serta masyarakat akar rumput sama-sama memperkecil dampaknya.
“Kami berharap masyarakat seluruhnya mendukung Polri untuk menekan angka kriminal,”ungkapnya.
Jufran menuturkan terkait Miras ini, aktor dibalik distribusi Miras ke Papua Barat berada di luar wilayah Papua Barat, oleh sebab itu Polda Papua Barat harus tegas mengejar oknum-oknum tersebut.(juh)
