MANOKWARI – Berlinda Ursula Mayor, SH LLM MIR putri asli Papua ukir sejarah baru sebagai ketua Pengadilan Negeri Manokwari wanita pertama. Berlinda U. Mayor resmi menjabat ketua Pengadilan Negeri (PN) Manokwari usai di lantik ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Rabu (4/1) sesuai surat keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 tertanggal 11 November 2022.
Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Dr. Hery Supriyono, SH, MHum mengatakan ini pertama kali di pengadilan negeri Manokwari, ketua pengadilannya di jabat oleh wanita. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah kebanggan. “Kita patut bersyukur dan bangga karena telah mengukir sejarah. Tentu saja sejarah ini masih bisa terus berlanjut karena beliau memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai pimpinan,” ujarnya.
Ia menyebutkan dengan potensi yang dimilikinya, bisa meniti karir yang lebih tinggi lagi agar bisa mengukir sejarah baru lagi misalnya menjadi ketua pengadilan tinggi Papua Barat wanita pertama. “Untuk mencapai kesana melalui proses yang tidak mudah,” sebutnya. Berlinda Ursula Mayor juga merupakan anak dari mantan Ketua Pengadilan Tinggi Papua pertama putra asli papua, Efrim Mayor. “Hal ini mengingatkan kepada pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” jelasnya.
Ia berharap Berlinda Mayor bisa menjadi pemimpin yang baik sebab menjadi pemimpin yang baik tidak mudah karena banyak gangguan hambatan dan rintangan. “Jadi pemimpin tidak hanya pintar, melainkan memiliki integritas dan memahami manajemen peradilan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua PN Manokwari, Berlinda U Mayor mengatakan patut bersyukur atas capaian yang telah tercapai. Ia mengungkapkan bahwa meskipun orangtua sebagai hakim, namun dirinya tidak memiliki cita-cita menjadi hakim. Dirinya menjadi hakim berkat surat yang telah orang tuanya kirim ke MA untuk meminta anak asli Papua untuk bisa menjadi hakim. “Hal itu yang membuat pemikiran saya berubah yang awalnya ingin menjadi suster berubah menjadi hakim,” katanya mengenang.
Lulusan hakim tahun 1998 ini mengungkapkan karir pertamanya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Sorong kemudian menjadi hakim di Pengadilan Negeri Timika, lalu ke Pengadilan Negeri Jayapura, hingga akhirnya menjadi ketua Pengadilan Negeri Manokwari. Ia berharap adanya hakim orang asli Papua terutama wanita karena hingga kini, hakim orang asli Papua hanya berjumlah 12 orang. Untuk itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah sehingga bisa menghasilkan hakim-hakim putra asli Papua. “Saya sangat mengharapkan ada putra-putri asli Papua yang bisa menjadi hakim,” harapnya.
Menjadi ketua PN Manokwari, dirinya akan melaksanakan program prioritas salah satunya pembenahan infrastruktur dan meningkatkan status PN Manokwari di Bintuni. “Kita akan melalukan pembenahan di PN Manokwari karena banyak sekali kekurangan infrastrukturnya,” tuturnya. “Itu yang menjadi prioritas utama saya menjabat ketua PN Manokwari,” sambungnya.
Ia menuturkan selain infrastruktur, PN Manokwari akan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemerintah daerah serta forkopimda untuk memperkenalkan aplikasi terkini yang digunakan oleh Mahkamah Agung. “Misalnya e-berpadu bisa untuk penyitaan sehingga dari kejaksaan tidak perlu datang ke PN Manokwari,” tururnya. Ia berjanji akan lebih cepat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan. Kendati demikian kekurangan hakim menjadi kendala dalam penyelesaian perkara. (bw)
