MANOKWARI – Angka prevelensi stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat naik menjadi 30 persen di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 24,4 persen.
Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Yarollo mengatakan ada target dari Presiden Joko Widodo bahwa angka prevalensi stunting Indonesia di tahun 2024 mencapai 14 persen. Melihat kondisi kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya, angka prevelensi stunting berada di atas rata-rata nasional.
“Kalau rata-rata nasional 21,6 persen kita 22,2 persen dari 12 kabupaten dan 1 kota ada 5 kabupaten dan 1 kota yang mengalami kenaikan. Sementara 8 kabupaten mengalami penurunan,” ujarnya usai membuka Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kamis (2/3).
Ia menyebutkan dalam penurunan angka prevelensi stunting, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak.
“Penurunan angka stunting diperlukan sinergitas dan kolaborasi program,” sebutnya.
Ia berharap hasil rapat kerja daerah bisa menghasilkan strategi untuk menurunkan angka stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Kita berharap di tahun 2023 angka prevelensi stunting bisa turun,” ucapnya.
Implementasi program bangga kencana di Papua Barat dan Papua Barat Daya, kata Philmona mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024.
Ia menyebutkan BKKBN Papua Barat telah membentuk tim percepatan penurunan stunting di setiap kabupaten kota hingga ke kampung.
Selain itu, BKKBN juga membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari kader PKK, bidan dan penyuluh KB yang tersebar diseluruh kampung dan kelurahan di Papua Barat sebanyak 1837 tim pendamping keluarga yang telah terbentuk sejak tahun 2021.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto mengatakan meskipun ada kenaikan angka prevelensi stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya, tidak menjadi provinsi prioritas dalam penurunan angka stunting.
“Pemerintah telah menetapkan 12 provinsi prioritas yang angkanya rata-rata lebih tinggi dari Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ujarnya.
“NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Aceh merupakan 8 provinsi yang memiliki prevelensi stunting yang tinggi,” imbuhnya.
Ia mengungkapakn meskipun Papua Barat dan Papua Barat Daya tidak masuk dalam prioritas, tetap tidak mengendurkan perhatian terhadap stunting.
Ia menyebut target 14 persen itu bukan target per provinsi melainkan target capaian nasional.
“Misalnya saja Papua Barat, tidak mungkin memakai target 14 persen. Bisa di angka 18 hingga 20 persen saja sudah bagus dan nantinya akan didukung dari provinsi lain. Misalnya saja Provinsi Bali sudah 8 persen,” sebutnya.
Dirinya optimis bahwa Papua Barat dan Papua Barat Daya angka prevelensi stunting bisa turun. Ia beralasan akan ada kebijakan penyelarasan data dan komitmen kepala daerah. (bw).
