WAISAI – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat (DPRD-PB) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sekolah Menengah Kejuruan, Yayasan Pendidikan Kristen (SMK-YPK) Bukit Zaitun Raja Ampat (R4) yang beralamat dikompleks perumahan sosial, belakang Gereja Alfa Omega, Kota Waisai, Senin (27/09). Kunker kali ini dipimpin Ketua Komisi V, Demianus E. Rumpaidus, S.AN, didampingi, Sekretaris Komisi V Marthinus A. Nasarany, SH,.MH beserta sejumlah anggota diantaranya, Mafa Uswanas, Esterlita Sagrim, Andriana L. Nalle, Abdu Rumkel, SE, dan Barnike S. Kalami.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Papua Barat Demianus E. Rumpaidus, S.AN kepada wartawan menerangkan, sasaran kunker kali ini komisi V lebih memilih fokus ke sektor pendidikan. Hal ini dilakukan setelah beberapa waktu lalu Komisi V usai melaksanakan kunker dari luar daerah yaitu mengunjungi DPRD DKI Jakarta. Kemudian dari kunker tersebut ada beberapa konsep-konsep yang diberikan mereka (DPRD DKI Jakarta) kepada komisi V untuk lebih fokus memajukan sektor pendidikan khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat.
“Jadi, kali ini sasaran kunker kami fokus berkunjung ke SMK YPK Bukit Zaitun Waisai dalam rangka melihat langsung dan memang kondisinya seperti begini mengalami degradasi. Sehingga, kami akan berjuang di provinsi untuk menyamakan sekolah negeri dan juga yayasan. Dan kualitas pendidikan sekolah yayasan juga harus maju, karena pendidikan kami dahulu itu juga kami lulus dari sekolah-sekolah yayasan itu,” tuturnya.
Ditambahkan Enos, dalam pertemuan tatap muka, adapun beberapa program yang disampaikan kepala SMK YPK Bukit Zaitun) kepada komisi lima. Dari program-program yang disampaikan pihak sekolah tersebut ada yang dijawab oleh komisi V secara langsung. Namun, ada juga program yang telah disampaikan semua nantinya akan kami koordinasi dan telah dirangkumkan melalui staf di Komisi V.
“Semua program yang diusulkan pihak sekolah sudah kami rangkum melalui staf kami di komisi V. Lalu kami maju satu langkah kedepan lagi untuk menyampaikan program-program tersebut pada sidang perubahan atau sidang induk DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2022,”ujarnya
Ia membeberkan, pada kunker yang dilakukan ada dua komisi selain Komisi V terdapat juga komisi IV dengan program kunkernya yakni melakukan pemeriksaan infrastruktur di Raja Ampat. Sementara itu, tambah Enos, kunker kali ini kami membuka peluang mengunjungi SMK YPK Bukit Zaitun Waisai. Kemudian, pada esoknya komisi lima melanjutkan bertatap muka bersama guru-guru honorer yang sedang mengikuti tes PPPK.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMK YPK Bukit Zaitun Waisai, Martina Bonsapia, S.Pd,.M.Si menambahkan, pihaknya sangat bersyukur mendapatkan kunjungan kerja dari Komisi V (Lima) DPRD Provinsi Papua Barat. Kunjungan ini merupakan yang pertama kali ke sekolah kami,”Puji Tuhan dengan kunjungan ini kami bisa menyampaikan, banyak kekurangan kami baik itu fisik maupun non fisik yang ada disekolah,”kata Martina
Martina lanjut membeberkan, pada umumnya yang menjadi kerinduan sekolah agar bisa diprioritas kemudian diusulkannya kepada Komisi Lima dalam pertemuan tatap muka tadi diantaranya, kami meminta, kantor ruang guru, dan kantor Kepala Sekolah.’Saat ini ruang kantor yang dimanfaatkannya adalah bekas ruang kelas yang telah dimodifikasi menjadi beberapa ruangan kantor kepala sekolah, ruang tata usaha (TU), perpustakaan termasuk ruang guru dan dijadikan gudang,”kata Martina
Pihaknya juga mengusulkan MCK yang menurut penilaian Martina, MCK yang dimilikinya masih terlihat kurang layak. Kemudian butuhkan pagar sekolah, gedung aula, gedung RKB, Lab IPA, Fisika dan Kimia. Disisi lain juga sekolah kami memerlukan pematangan lahan sekolah karena kalau hujan terjadang mengalami banjir dan pecek. Tak hanya itu, dengan adanya jurusan baru yaitu kendaraan ringan otomotif sehingga kami sangat memerlukan gedung yang dijadikan bengkel untuk praktek termasuk beberapa keperkuan peralatan praktek lab, bengkel, dan juga kebutuhan komputer tambahan bersama ruang khusus E – TKJ.
“Jadi, ada beberapa usulan terkait kebutuhan fisik yang sangat diperlukan di sekolah. Kalau usulan non fisiknya sih hanya tenaga guru honorer yang kami miliki saat ini sekitar 12 orang guru honorer agar mereka secepatnya di SK-kan untuk jadi guru honor provinsi. Karena kami saat ini sangat membutuhkan guru, makanya kami ambil lagi guru honorer. Harapan kami secepatnya ada perhatian. (hjw)
