SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi meluncurkan Portal Satu Data Daerah bernama “Cenderawasih”. Acara peluncuran tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, pada Kamis (22/10/2026) secara hibrida (luring dan daring melalui kanal YouTube Pemprov Papua Barat Daya).
Ketua Panitia yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya, Eltje Salomina Doo, SE., MM, menyampaikan bahwa peluncuran portal ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/170/9/2026 tentang Penetapan Daftar Data Provinsi Papua Barat Daya.”Portal ‘Cenderawasih’ dirancang sebagai rujukan utama perencanaan pembangunan dan layanan informasi publik mulai tahun 2026,” katanya.
Portal “Cenderawasih” menyajikan data statistik sektoral, data layanan, data dari walidata dan RPJMD, hingga visualisasi data kewilayahan. Saat ini, telah tersedia sebanyak 422 dataset yang terbagi berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, portal ini telah terhubung secara nasional dengan portal data Kementerian Dalam Negeri (PELITA). Data prioritas di dalamnya juga telah ditandai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) guna memastikan perencanaan pembangunan di Papua Barat Daya berjalan secara inklusif.
Berkat kolaborasi bersama seluruh perangkat daerah, Forum Satu Data, serta dukungan Program SKALA, Provinsi Papua Barat Daya berhasil menempati peringkat ketiga nasional dalam kepatuhan implementasi SDPDN Kemendagri.
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 16.30 WIT ini diikuti oleh sekitar 168 narasumber dan peserta. Turut hadir secara daring maupun luring di antaranya Maliki, ST., MSIE, Ph.D. (Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas RI). Yeni Indah Susanti, ST, MM (Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusdatin Kemendagri RI). Perwakilan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia dan Team Leader Program SKALA. Unsur DPRD, MRP, Forkopimda, Wali Kota/Bupati se-Papua Barat Daya, BPS, akademisi, hingga media massa.
Rangkaian acara diisi dengan demonstrasi portal, pemutaran video, tarian tradisional Papua, diskusi bersama para Kepala Daerah mengenai keberlanjutan data, penyerahan hak akses portal dan panduan penggunaan, hingga simulasi pemanfaatan data.
Melalui peluncuran portal ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap seluruh OPD, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dapat memperkuat keterbukaan informasi dan kolaborasi tata kelola data demi pelayanan publik yang makin nyata.Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan Portal Cenderawasih (Central Data Terpadu dan Informasi Handal) sebagai langkah memperkuat transparansi pemerintahan, integrasi data, dan perencanaan pembangunan berbasis bukti.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan data yang tersedia melalui portal tersebut diharapkan dapat diakses publik sebagai bagian dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Dalam sambutan Gubernur Papua Barat Daya yang dibacakan Wakil Gubernur, Ahmad Nausrau mengatakan Portal Cenderawasih dirancang untuk memudahkan pertukaran data antara organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga program pembangunan dapat disusun secara lebih terarah dan tidak tumpang tindih.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa data itu harus disajikan secara transparan, akuntabel, serta memudahkan antarinstansi, antar-OPD untuk melaksanakan program-programnya tanpa adanya tumpang tindih program,” ujarnya.
Menurut Ahmad Nausrau, pemanfaatan teknologi digital merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis e-Government. Melalui integrasi data, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat mempercepat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, sekaligus Kepala Baperida, Yakob Kareth, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengembangan Portal Cenderawasih telah mencatat kemajuan dengan tersedianya 476 dataset. Data tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan dan OPD, termasuk informasi mengenai program strategis bagi Orang Asli Papua (OAP) termasuk beasiswa pendidikan.
Portal ini juga telah terhubung melalui live API dengan Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Kementerian Dalam Negeri. Fitur tersebut mendukung pertukaran dan publikasi data sektoral secara terjadwal, sementara dashboard tematik menyajikan informasi kewilayahan, indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), serta target pembangunan daerah.Peluncuran Portal Cenderawasih turut mendapat dukungan Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).
Team Leader Program SKALA, Petrarca Karetji, menegaskan bahwa keberadaan portal tidak menghapus tanggung jawab masing-masing OPD sebagai produsen data. Setiap instansi tetap bertanggung jawab memastikan data yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedepan, Pemprov Papua Barat Daya berencana mendorong penerapan praktik Satu Data di enam kabupaten/kota melalui penguatan regulasi, penyusunan SOP, pemberian hak akses, dan bimbingan teknis. Pemerintah berharap Portal Cenderawasih menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mencegah duplikasi program, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan di Papua Barat Daya.
Team Leader SKALA, Petraca Karetji mengatakan bahwa Program ini didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akses Layanan Dasar). SKALA merupakan sebuah program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berada di bawah naungan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan.Ia menyampaikan bahwa data yang akurat dan terpadu merupakan kunci utama dalam memastikan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat, terutama kelompok rentan di daerah tertinggal.
“Fokus SKALA adalah peningkatan layanan dasar untuk masyarakat rentan di daerah tertinggal, seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia, dan Orang Asli Papua (OAP). Kalau datanya belum terpadu dan akurat, bagaimana kita bisa memastikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat rentan tersebut?,”katanya.
Ia menambahkan bahwa semangat dan komitmen jajaran pimpinan serta OPD di Papua Barat Daya sangat tinggi. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Papua Barat Daya kerap dijadikan sebagai contoh (role model) dalam forum-forum tingkat nasional.
Portal Cendrawasih tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengumpulan data per sektor, melainkan juga menggabungkan analisis lintas sektor (kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan lainnya). Ke depan, portal ini diharapkan dapat berkembang menjadi dashboard komprehensif yang memantau penyerapan anggaran, pendapatan retribusi daerah, hingga kinerja serta kehadiran ASN.
Langkah ini juga menjadi wujud transparansi publik. Dengan adanya portal ini, lembaga pengawas seperti DPRP dan MRP, serta masyarakat luas, dapat ikut memantau perkembangan pembangunan dan memberikan arahan yang tepat kepada dinas terkait.”Harapannya, anggaran daerah tidak habis hanya untuk rapat atau koordinasi, tetapi betul-betul menyentuh layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tegasnya.Sesuai arahan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, penguatan sistem data saat ini difokuskan pada tingkat provinsi terlebih dahulu sebelum nantinya diturunkan secara bertahap ke 5 kabupaten dan 1 kota di wilayah Papua Barat Daya.
Portal Cendrawasih sendiri telah teruji kelengkapannya dan terhubung (interoperable) secara langsung dengan portal Pelita milik Kementerian Dalam Negeri di tingkat pusat. Hal ini memungkinkan kementerian dan lembaga pusat untuk mengakses data daerah secara cepat tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.(zia)
