Yosafat Kambu: Jika Tidak, Kami Minta Merdeka
SORONG – Aksi demo damai menuntut percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) kepada pemerintah pusat melalui DPRD Kota Sorong dilakukan ratusan masyarakat orang asli Papua (OAP) dan masyarakat nusantara dengan mendatangi Kantor DPRD Kota Sorong, Senin (14/3). Pantauan Radar Sorong, massa berkumpul di sekitaran Toko Thio pukul 09.00 WIT, kemudian menggunakan truk, angkutan umum, mobil pribadi maupun motor bergerak dan tiba di Kantor DPRD Kota Sorong sekitar pukul 10.30 WIT. Satu persatu orator menyampaikan aspirasi massa, yang pada intinya mendesak pemerintah pusat segera memekarkan provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Ketua Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Drs.Yosafat Kambu,MSi,MTh kepada wartawan usai memimpin aksi demo damai mengatakan dilakukan aksi ini agar pemerintah pusat khususnya Presiden Joko Widodo supaya memekarkan Provinsi Papua Barat dengan menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya untuk menjawab tuntutan sejak 19 tahun lalu demi mensejahterakan masyarakat Papua.
Yosafat Kambu menegaskan, jika tuntutan pihaknya untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya tidak diindahkan, maka masyarakat Papua akan minta merdeka. ”Papua Barat Daya ini kalau disahkan maka bisa menjawab seluruh kebutuhan dari masyarakat. Kita datang demo ke DPR sebagai perpanjangan tangan perwakilan masyarakat untuk membawa aspirasi kami kepada DPR RI, bahkan demo ke Wali Kota juga sebagai perpanjangan tangan kepada pemerintah pusat. Supaya pemerintah pusat bisa mendengar pernyataan sikap kami untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya. ”Kami akan terus berjuang sampai Papua Barat Daya hadir. Kalau pemerintah pusat tidak melakukan pemekaran maka mereka hanya bicara satu, merdeka!. Hanya satu solusi itu saja. Tapi kalau pemekaran berarti untuk mengantisipasi itu,” tandasnya.
Menanggapi adanya aksi-aksi menolak pemekaran di tempat lain, Yosafat Kambu menegaskan bahwa ia mewakili masyarakat seluruh lapisan di Sorong Raya menginginkan Provinsi Papua Barat Daya hadir. ”Kita masyarakat Sorong Raya tetap berjuang dan berteriak agar Papua Barat Daya hadir. Biar di Papua sana mereka tidak mau pemekaran tapi di Papua Barat harus memekarkan Papua Barat Daya untuk keutuhan NKRI. Kami berupaya agar PBD hadir karena kami masih mencintai NKRI. Jadi kalau tidak dimekarkan maka kami pilih diam dan solusinya Merdeka!,” tegasnya.
Aksi demo damai yang dilakukan oleh masyarakat dan kepala-kepala suku, tuntutannya salah satunya meminta waktu menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada DPR RI dalam waktu 3 hari. Ketua DPRD Kota Sorong Petronela Kambuaya dan anggota DPRD hadir mendengarkan aspirasi dan tuntutan masyarakat, dan menerima surat pernyataan sikap oleh masyarakat aksi demo damai tersebut.
”Yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa Kepala-kepala Suku dari 6 wilayah yakni Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, disertai surat pernyataan yang sudah disampaikan kepada kami. Kami telah terima aspirasi ini dengan hati yang terbuka,” kata Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya.
”Dan tim yang meminta agar selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari maka kami akan menindaklanjuti. Saya akan menyiapkan, yaitu 3 pimpinan, 3 komisi dan 5 fraksi untuk mengawal surat peryataan sikap ini. Kami juga akan menyampaikan tembusan kepada DPR provinsi dan selanjutnya surat ini akan dikawal ke DPR RI bersama Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM kepada wartawan mengatakan bahwa itu adalah demo damai. ”Kami dengan teman-teman kepala daerah sudah berjuang dari sisi tanggung jawab yang diberikan oleh gubernur PB kepada kami. Begitu juga dengan Presidium. Penyampaian aspirasi, semua memiliki tujuan yang sama. Persoalan harus menuju ke pusat, baik dari presiden, mendagri, DPR RI Komisi ll,” katanya.
Menurutnya, dipikir baik-baik saja untuk mengatur negara ini, apa yang dilakukan berdasarkan revisi UU otsus nomor 2. Pemekaran di tanah Papua, nah tanah Papua ini bukan hanya Papua saja tetapi Papua Barat juga. ”Jangan pikirkan Papua saja tanpa menghadirkan pemekaran di Papua Barat, jadi kita merasa dikucilkan, ini jadi pemicu. Jangan berpikir bahwa di Papua yang ada konflik, baru di Papua Barat tidak. Daripada ada konflik maka mari kita ambil kebijakan yang arif,” tegas Lambert Jitmau.
Dikatakannya, pemerintah pusat rencananya memekarkan 3 provinsi baru di Provinsi Papua, sedangkan di Papua Barat hanya minta satu pemekaran provinsi. ”Kami juga Papua. Kami minta satu pemekaran saja, Papua dapat 3 atau 4 itu tidak apa-apa,” tandasnya.
Lambert Jitmau menyatakan bila pemekaran Papua versi pemerintah pusat didasarkan pada kajian intelejen itu tidak cocok-lah, lalu persyaratan yang dicantumkan dalam UU Otsus, salah satunya harus berdasarkan aspirasi rakyat, itu mau dikemanakan, padahal aspirasi rakyat untuk pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sudah diperjuangkan sejak 19 tahun lalu. ”Itu yang harus disampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Sebelum penetapan DOB di Papua, jangan membuat hal-hal yang lain tersinggung, terabaikan dan ditinggalkan. Apalagi kami 6 kepala daerah mendukung Papua Barat Daya, itu membuktikan kami siap dengan adanya SK dari gubernur Papua Barat,” jelasnya.
Lambert menambahkan, dulu Soekarno menghadirkan negara ini tidak pikir negara ini sudah hebat atau tidak. ”Soekarno bilang merdeka dulu, yang lain-lain bisa diurus. Sama halnya dengan Papua Barat Daya ini hadir dulu, jangan kasih alasan-alasan klasik,” pungkasnya. Aksi demo damai menuntut pemekaran PBD ini dimeriahkan dengan suling tambur dan tarian dari Jawa. Demo berakhir tertib sekitar pukul 13.20 WIT. (zia)
