Dari Seget, Kabupaten Sorong Papua Barat Daya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Kasim menjadi bagian dalam mendukung upaya pemerintah, memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Melalui pengolahan minyak berkapasitas 10.000 barel per hari serta penyaluran Biodiesel, dari B40 hingga B50.
Oleh, Norma Fauzia Muhammad
PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Kasim Mengambil Peran Dalam Perjalanan B40 hingga B50
JAUH di ujung Timur Indonesia berada di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) tepatnya di Distrik Seget, Kabupaten Sorong Papua Barat Daya berdiri sebuah fasilitas pengolahan minyak yang memiliki peran penting dalam menjaga pasokan energi di kawasan timur Indonesia.
PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VII Kasim yang kini berubah nama menjadi PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Kasim biasa disebut Kilang Kasim ini, telah beroperasi sejak Juli 1997, saat ini tidak hanya menjadi bagian dari rantai pasok bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga terlibat dalam perjalanan pengembangan biodiesel Indonesia, dari Biodiesel B40 hingga B50.
Saat itu, Penulis dan rombongan rekan profesi berjumlah 15 orang pada tanggal 31 Agustus 2026 berkesempatan mengunjungi PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VII Kasim. Perjalanan menggunakan kendaraan roda empat harus menempuh jarak 90 km, adapun jalan yang berkelok-kelok dan berdebu akibat kemarau panjang tentunya menjadi kendala mengapa harus memakan waktu 3 jam lamanya.
Namun, sebelumnya penulis dan rombongan harus melakukan pemeriksaan kesehatan di Mess Kilang Kasim Jalan Basuki Rahmat Km 9,5 Kota Sorong, mengingat Kilang Kasim merupakan area operasional dengan risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tinggi.
Diantara 15 orang tersebut, ada 1 rekan profesi yang dinyatakan kurang sehat karena darah tinggi. Sehingga tidak bisa mengikuti ke lokasi Kilang Kasim. Hal tersebut berlaku untuk semua orang karena penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan kesehatan wajib sebelum memasuki kawasan Kilang Kasim.
Singkat cerita, setiba disana penulis dan rombongan harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), karena akan memasuki kawasan Objek Vital Nasional (Obvitnas) mewajibkan setiap orang mematuhi standar keselamatan Corporate Life Saving Rules (CLSR).
Selanjutnya, ada beberapa tempat dikunjungi tentunya yang menarik adalah ke control room (ruang kontrol), di sana ditunjukkan pada layar monitor sistem bagaimana proses pengolahan komponen bahan bakar minyak, seperti Crude Distillation Unit (CDU), Naphtha Hydrotreating Unit (NHTU) dan Catalytic Reforming Unit (CRU).
Penulis pun berbincang dengan seorang pemuda asli Papua, Simon Katumlas yang telah mendedikasikan dirinya sebagai bagian dari pekerja PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VII Kasim sejak 8 tahun lalu. Dia dipercaya mengemban posisi sebagai Operator 1.
Saat ini, Simon bertugas di ruang kontrol untuk memantau langsung jalannya aktivitas operasional di lapangan serta memonitoring unit-unit proses pengolahan melalui layar monitor. Pengolahan utama di kilang ini mencakup CDU untuk mengolah crude oil menjadi produk berharga seperti Avtur, Kerosine (minyak tanah), hingga ADO (solar).
“Harapan saya, semoga RU VII selalu eksis, kedepannya pengembangan Kilang termasuk dengan open access semakin baik dan semakin maju,” katanya, Senin (31/8/2026).
Selain itu, penulis dan rombongan juga mengunjungi laboratorium pemeriksaan kualitas bahan bakar, namun tidak bisa masuk ke dalam ruangannya karena steril. Sehingga hanya mendengarkan penjelasan terkait bagaimana mengetahui bahan bakar yang berkualitas dan tidak.
Sementara itu, General Manager PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Kasim, Hadi Siswanto, menjelaskan bahwa keberadaan kilang tersebut sejak awal dirancang untuk memperkuat keandalan pasokan energi, terutama bagi wilayah Papua dan Maluku.
“Kilang Kasim memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia. Keberadaan kilang ini diharapkan dapat membantu menjaga keandalan pasokan BBM sekaligus mendukung kebutuhan energi masyarakat,” kata Hadi.
Lanjutnya, Kilang Kasim dibangun di atas lahan seluas 80 hektare. Pembangunannya dimulai pada 1995 sebelum resmi beroperasi penuh pada Juli 1997, dengan kapasitas pengolahan minyak mentah mencapai 10.000 barel per hari.
“Kapasitas tersebut ditunjang sejumlah unit pengolahan yang bekerja secara terintegrasi. Salah satunya Crude Distillation Unit (CDU), yang berfungsi memisahkan minyak mentah menjadi fraksi-fraksi sesuai kebutuhan proses berikutnya,” katanya.
Selain itu, kata Hadi, Kilang Kasim memiliki Naphtha Hydrotreating Unit (NHTU) berkapasitas 2.000 barel per hari dan Catalytic Reforming Unit (CRU) dengan kapasitas yang sama. Kedua fasilitas tersebut mendukung proses pengolahan komponen bahan bakar, termasuk peningkatan kualitas nafta.
“Operasional kilang tidak hanya bergantung pada unit pengolahan utama. Fasilitas pendukung, utilitas, dan pengelolaan air juga menjadi bagian penting untuk menjaga keandalan proses produksi,” katanya.
Hadi juga mengatakan, Kilang Kasim menghasilkan sejumlah produk untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan industri, antara lain Pertalite, Biosolar B50, dan Industrial Fuel Oil (IFO).
Namun, kata Hadi bahwa pentingnya Kilang Kasim tidak hanya terletak pada kapasitas pengolahan. Letak geografisnya juga menjadi pertimbangan utama dalam memperpendek rantai pasok energi ke kawasan timur Indonesia.
Hadi juga mengatakan, sebelum Kilang Kasim beroperasi, pemenuhan kebutuhan BBM di Papua sangat bergantung pada pasokan dari kilang di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengiriman jarak jauh melalui laut membutuhkan biaya transportasi dan menghadapi tantangan kondisi cuaca.
“Dengan keberadaan Kilang Kasim, rantai pasok energi dapat menjadi lebih dekat dengan wilayah yang membutuhkan. Ini merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga keandalan pasokan BBM untuk Papua dan Maluku,” kata Hadi.
Menurutnya, keandalan pasokan energi memiliki kaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. BBM dibutuhkan untuk mendukung transportasi, kegiatan usaha, dan berbagai aktivitas ekonomi. Karena itu, operasional kilang dan distribusi produk harus dijaga agar dapat memenuhi kebutuhan wilayah yang dilayani.
Hadi, mengatakan bahwa Perjalanan Kilang Kasim dalam mendukung pengembangan biodiesel menjadi bagian lain dari peran fasilitas tersebut.
“Pada tahun 2025 Kilang Kasim melaksanakan penyaluran perdana Biosolar B40 ke wilayah operasional Indonesia timur, termasuk Fuel Terminal Manokwari dan Fuel Terminal Biak,” kayanya.
Dikatakannya, penyaluran tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan mandatori biodiesel nasional. Program biodiesel Indonesia sendiri telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari B20 pada 2019, B30 pada 2020, B35 pada 2023, hingga B40 pada 2025.
“Penyaluran B40 menjadi salah satu tahapan penting bagi Kilang Kasim dalam mendukung program biodiesel nasional. Pengalaman operasional tersebut juga menjadi bagian dari kesiapan dalam mendukung pengembangan bahan bakar dengan kandungan biodiesel yang lebih tinggi,” katanya.
Hadi, menjelaskan bahwa Biosolar B50 menggunakan komposisi 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 50 persen minyak solar. Peningkatan komposisi biodiesel tersebut merupakan bagian dari upaya memanfaatkan potensi sumber daya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi.
Kata Hadi, Kilang Kasim mencatatkan penyaluran perdana Biosolar B50 ke kapal MT Krasak dengan volume 4.600 kiloliter.
“Penyaluran perdana B50 sebanyak 4.600 kiloliter ke MT Krasak menjadi salah satu tonggak penting bagi Kilang Kasim. Dari Papua Barat Daya, kami mengambil bagian dalam mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional,” katanya.
Menurutnya, proses penyaluran bahan bakar membutuhkan kesiapan fasilitas dan ketelitian dalam setiap tahapan operasional. Kualitas produk, kesiapan peralatan, dan kelancaran pemuatan menjadi bagian yang perlu diperhatikan sebelum produk dikirim melalui jalur laut.
Hadi menambahkan, pengembangan biodiesel tidak hanya berkaitan dengan peningkatan komposisi bahan nabati dalam bahan bakar. Ketersediaan bahan baku, kesiapan infrastruktur, pengendalian mutu, dan distribusi juga perlu berjalan beriringan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.(*)
