SORONG– Mantan Wali Kota Sorong dua periode, Lamberthus Jitmau, mengungkap alasan dirinya bersikap keras menolak Kabupaten Fakfak dan Kaimana masuk ke Provinsi Papua Barat Daya. Menurutnya, keputusan tersebut diambil demi mempertahankan keberadaan Provinsi Papua Barat, meski berujung pada konsekuensi politik terhadap dirinya.
Dikatakan LJ sapaan akrabnya ini bahwa keputusan untuk tidak memasukkan Fakfak dan Kaimana ke dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya bukanlah keputusan yang mudah. Ia mengaku harus berjuang keras, baik di Papua maupun di Jakarta, karena menurutnya terdapat kepentingan yang lebih besar yang harus dijaga, yakni keberlangsungan Provinsi Papua Barat.
“Saya berjuang mati-matian. Tuhan tahu saya. Saya berjuang Papua Barat Daya,” kata LJ saat mengisahkan kembali proses perjuangannya, Sabtu, (29/8/26).
LJ mengatakan, dalam perjuangan menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya, dirinya bahkan bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia sebanyak dua kali. Pertemuan tersebut, kata dia, dilakukan secara empat mata dengan salah satu agenda utama membicarakan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.“Saya ketemu Presiden dua kali, empat mata. Bicarakan Papua Barat Daya. Akhirnya beliau setuju,” ujarnya.
Bertemu Presiden hingga Komisi II DPR RI
LJ mengatakan, dukungan Presiden menjadi salah satu bagian penting dalam proses politik pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut, proses pembahasan kemudian berjalan di DPR RI, khususnya melalui Komisi II.
LJ menyebut kedekatannya dengan sejumlah pihak di Komisi II DPR RI turut memudahkannya untuk berkomunikasi mengenai perkembangan pembentukan provinsi baru tersebut.“Kalau di DPR RI, Komisi II kan ketuanya dari Golkar. Saya kan dekat. Dari Komisi II mereka tinggal tunggu saya, bagaimana Pak Presiden? Pak Presiden bisa menyetujui Papua Barat Daya atau tidak. Akhirnya Pak Presiden menyetujui Papua Barat Daya,” tuturnya.
Menurutnya, proses pembahasan pembentukan Papua Barat Daya kemudian dilaksanakan melalui sidang di DPR RI, khususnya Komisi II.“Sidangnya itu dilaksanakan di DPR RI, Komisi II, dipimpin sidang,” katanya.
Namun, dalam proses tersebut muncul persoalan mengenai wilayah mana saja yang akan masuk ke dalam Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu isu yang menurut Lamberthus paling berat adalah dorongan agar Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana turut bergabung ke dalam provinsi baru tersebut.
LJ mengungkapkan, dirinya mengambil sikap tegas untuk mempertahankan Fakfak dan Kaimana tetap berada di Provinsi Papua Barat.
LJ menyadari sikap tersebut bukanlah sikap yang mudah karena terdapat kelompok-kelompok yang justru menginginkan kedua kabupaten tersebut masuk ke Provinsi Papua Barat Daya.
Menurut Lamberthus, dirinya melihat persoalan tersebut dari sisi keberlangsungan pemerintahan Provinsi Papua Barat setelah Papua Barat Daya terbentuk.Ia menjelaskan bahwa ketika Papua Barat Daya belum terbentuk, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat secara keseluruhan berada sekitar 1,2 juta jiwa. Dengan terbentuknya Papua Barat Daya yang terdiri dari satu kota dan sejumlah kabupaten, jumlah penduduk Papua Barat otomatis terbagi.
Menurut perhitungannya, apabila Fakfak dan Kaimana ikut masuk ke Papua Barat Daya, jumlah penduduk yang tersisa di Papua Barat akan menjadi sangat kecil.“Kalau saya tidak berani, tidak tegas, Kaimana dan Fakfak masuk di Provinsi Papua Barat Daya, saya khawatirnya itu Papua Barat tutup,” ujarnya.
Ia bahkan mengkhawatirkan Provinsi Papua Barat berpotensi kembali digabungkan dengan Provinsi Papua apabila jumlah penduduk dan wilayah administrasinya menjadi terlalu kecil.“Karena mereka kan Papua Barat Daya itu adalah Papua. Penduduk Papua Barat pada waktu itu satu juta dua ratus. Kuncinya di situ,” katanya.
LJ kemudian menggambarkan pembagian penduduk setelah Papua Barat Daya terbentuk.“Satu kota tambah lima kabupaten, ya penduduknya biasa setelah pada 800. Tinggal di Fakfak, apa di Papua Barat tinggal, tinggal 400. 400 ini sudah termasuk Fakfak dan Kaimana,” jelasnya.
Menurut dia, apabila Fakfak dan Kaimana ikut masuk ke Papua Barat Daya, jumlah penduduk yang tersisa di Provinsi Papua Barat akan semakin kecil.“Nah misalnya kalau Fakfak dan Kaimana masuk ke Papua Barat Daya, penduduk di Papua Barat itu tinggal di bawah 200,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut dapat mengancam keberadaan Provinsi Papua Barat.“Misalnya penduduk di bawah 200 ke Provinsi Papua Barat. Tidak mungkin. Secara dasar pemerintahan, satu provinsi tidak mungkin membawahi jumlah penduduk hanya 190, tidak bisa. Tutup,” tegasnya.
“Saya Anak Arfak, Tidak Mungkin Korbankan Papua Barat”
LJ mengatakan, keputusan untuk menolak Fakfak dan Kaimana masuk ke Papua Barat Daya juga tidak terlepas dari latar belakang dirinya yang memiliki ikatan kuat dengan Manokwari dan Papua Barat.
Ia menegaskan bahwa dirinya menghabiskan masa hidup, pendidikan, dan sebagian besar perjalanan hidupnya di Manokwari.
“Saya ini orang Manokwari. Usia saya dan pendidikan saya ini habis di Manokwari. Dan saya sendiri bahasa saya orang Manokwari. Saya anak Arfak. Jadi saya tidak mungkin mau mengorbankan Papua Barat. Tidak bisa,” tegasnya.
Ia mengatakan sikap tersebut tidak hanya ia tunjukkan di Papua, tetapi juga ketika proses politik pembentukan Papua Barat Daya berlangsung di Jakarta.“Saya keras. Bukan keras saja di Papua, tapi saya keras juga di Jakarta. Saya bicara,” ujarnya.
Dalam perjuangan tersebut, ia mengaku mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh Papua Barat, di antaranya almarhum mantan Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel Mandacan, kemudian ada Orgenes Wonggor, dan Maxsi Ahoren.
LJ menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang menurutnya telah membantu perjuangan tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang pertama kepada Tuhan di surga, kemudian kedua kepada kakak saya, mantan Sekda Papua Barat, almarhum Nathaniel Mandacan,” katanya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Orgenes Wonggor dan Maxsi Ahoren.“Kemudian saya juga terima kasih kepada adik saya Orgenes Wonggor. Dan juga terima kasih kepada adik Maxsi Ahoren,” ujarnya.
Menurutnya, ketiga tokoh tersebut bersama kelompok Papua Barat Daya kemudian terlibat dalam pembentukan panitia kerja (panja) yang membahas persoalan tersebut, termasuk sikap terhadap penolakan masuknya Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.
Ada Panja yang Memperjuangkan Posisi Papua Barat
LJ mengatakan perjuangan tersebut juga mendapatkan dukungan dari Panja DPR RI asal Papua Barat. Ia menyebut Karel Murafer sebagai ketua panja tersebut.“Panja DPR asal Papua Barat, yang ketua adalah Karel Murafer. Kini Bupati Maybrat,” katanya.
Menurut LJ, panja tersebut menjadi bagian penting dalam memperjuangkan agar Fakfak dan Kaimana tidak dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
LJ juga menyinggung situasi politik di Fakfak saat proses pembahasan berlangsung. Menurutnya, pada saat sidang berlangsung, sejumlah tokoh Fakfak yang telah menjadi pejabat tinggi di Manokwari telah memiliki sikap politik yang sama.
“Fakfak waktu sidang, petinggi-petinggi orang Fakfak menjadi petinggi-petinggi di Manokwari. Mereka sudah satu. Mereka sudah buat pernyataan di Komisi II juga,” katanya.
LJ menyebut terdapat kepentingan besar dari kelompok-kelompok yang menginginkan Fakfak dan Kaimana masuk ke Provinsi Papua Barat Daya.Namun, ia tetap mempertahankan sikapnya karena menganggap masa depan Papua Barat harus menjadi pertimbangan utama.“Tujuan saya satu, Papua Barat jangan sampai tutup,” ujarnya.
“Puji Tuhan, Tujuan Saya Sukses”
Perjuangan tersebut, menurut LJ, akhirnya membuahkan hasil. Ketika Undang-Undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ditetapkan, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana tidak termasuk dalam wilayah provinsi baru tersebut.
“Mereka memberikan dukungan akhirnya waktu penetapan undang-undang untuk Papua Barat Daya itu, Fakfak dengan Kaimana tidak masuk. Puji Tuhan. Tujuan saya sukses,” katanya.
Namun, LJ menyebut keberhasilan tersebut kemudian membawa konsekuensi politik bagi dirinya.Ia bahkan menyebut dirinya menjadi korban akibat sikap politik yang diambilnya dalam mempertahankan keberadaan Provinsi Papua Barat.
“Akibatnya, saya jadi korban. Mohon maaf Papua Barat, adik-adik semua di Papua Barat, saya korban karena Provinsi Papua Barat Daya yang saya berani tolak dua kabupaten, Fakfak dan Kaimana. Kuncinya hanya itu,” tegasnya.
Kaitkan dengan Rekomendasi Golkar pada Pilkada 2024
LJ kemudian menghubungkan sikapnya tersebut dengan dinamika politik Partai Golkar pada Pilkada 2024.
Ia mengungkapkan bahwa rekomendasi Partai Golkar pada Pilkada 2024 tidak berpihak kepadanya.“Akibatnya rekomendasi Golkar itu saat Pilkada 2024 lalu tidak berpihak ke saya,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku menghormati keputusan politik tersebut.“Ya memang mereka punya hak, mereka bergeser ke mana silakan. Saya tidak apa-apa. Kalau bergeser ke orang lain menang, saya angkat topi,” katanya.
Namun, LJ mengaku kecewa dengan perkembangan politik Partai Golkar di Papua Barat Daya.Ia menyoroti perolehan delapan kursi Golkar di Papua Barat Daya dan menilai partai tersebut kini hanya menjadi penonton dalam perkembangan politik di provinsi tersebut.
“Malu kan? Golkar malu. Itu partai besar. Delapan kursi di Papua Barat Daya hasil perjuangan saat saya masih ketua DPD. Hari ini jadi penonton,” ujarnya.
Ia bahkan meminta seluruh pengurus dan pimpinan Golkar di Papua Barat Daya melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut.
“Semua pengurus Golkar dan pimpinan Golkar di Papua Barat Daya jadi penonton di Provinsi Papua Barat Daya harus malu dan malu,” tegasnya.
Menegaskan Tidak Mempermasalahkan Dirinya Secara Pribadi
LJ menyatakan, persoalan tersebut menurutnya bukan semata-mata mengenai kepentingan pribadi atau ambisi politik dirinya.
Dikatakan, dirinya tidak mempermasalahkan apabila kemudian harus meninggalkan panggung politik di Papua Barat Daya.“Kalau Lambert Jitmau tidak apa-apa. Nah, ini kan ke mana-mana,” katanya.
Ia bahkan mengatakan dirinya tetap memiliki rumah dan tanah di Manokwari.“Saya pergi mau tinggal di Manokwari. Saya memang punya rumah, punya tanah di Manokwari. Mereka di sana tidak tolak saya,” ujarnya.
LJ mengatakan Manokwari merupakan bagian penting dari perjalanan hidupnya.
Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa keputusan politik yang diambilnya pada saat pembentukan Papua Barat Daya bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya, melainkan karena kekhawatiran terhadap keberlangsungan Provinsi Papua Barat.
Hormati Dominggus Mandacan, Markus Waran dan Hermus Indou
LJ juga menegaskan bahwa masyarakat Papua tidak boleh saling menjatuhkan hanya karena perbedaan pilihan politik.
Menurutnya, hubungan kekeluargaan dan persaudaraan sesama orang Papua harus tetap dijaga.“Kami orang Papua tidak boleh saling menjatuhkan. Kami harus saling menghargai,” katanya.
Ia menyebut dirinya tidak mungkin mengorbankan Provinsi Papua Barat demi kepentingan pembentukan Papua Barat Daya.“Saya tidak mungkin korbankan Provinsi Papua Barat,” tegasnya.
LJ juga menyebut sejumlah tokoh yang kini memimpin wilayah Papua Barat sebagai bagian dari hubungan kekeluargaan yang harus dihormati.“Di sini ada Kakak Dominggus Mandacan jadi gubernur, di sana ada ade Markus Waran, di sana ada ade Hermus Indou. Itu kan adik saya semua. Saya hormat ke itu. Saya punya kakak,” ujarnya.
Karena itu, ia mengatakan tidak mungkin dirinya begitu saja menyetujui Fakfak dan Kaimana masuk ke Papua Barat Daya apabila keputusan tersebut berpotensi membuat Provinsi Papua Barat kehilangan keberadaannya.
“Tidak mungkin saya langsung masukkan Fakfak dan Kaimana masuk ke Papua Barat Daya. Kemudian Papua Barat merger atau bergabung kembali ke Provinsi Papua. Pada selesai seperti apa? Malu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, LJ juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang menurutnya membantu perjuangan tersebut di tingkat DPR RI.
Salah satu nama yang ia sebut adalah Komarudin dari Komisi II DPR RI.“Terima kasih pada pihak-pihak yang bantu saya. Termasuk Pak Komar di DPR. Komar di Komisi II, yang membantu saya pada saat sidang. Komarudin,” ujarnya.
LJ mengatakan perjuangan tersebut tidak mudah karena terdapat kelompok yang memiliki keinginan kuat agar Fakfak dan Kaimana masuk ke Papua Barat Daya.
Ia menggambarkan bagaimana berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh politik dan pemerintahan, menurutnya telah bergerak untuk mendukung masuknya dua kabupaten tersebut ke provinsi baru.
Menurutnya, pihak-pihak yang kemudian menikmati hasil pembentukan Papua Barat Daya tidak boleh melupakan proses panjang dan perjuangan yang telah dilakukan sebelumnya.“Tidak Ada yang Jatuh dari Langit”
LJ juga menyinggung perjalanan politiknya di Partai Golkar.
Ia mengatakan dirinya pernah menjadi Ketua DPD Golkar Papua Barat dan Papua Barat Daya serta mengklaim telah memberikan kontribusi bagi partai tersebut.
Ia mengatakan dirinya mampu membawa kemenangan dan memberikan dukungan terhadap perjalanan partai.“Awalnya saya jadi Ketua DPD Golkar Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dan saya mampu kemenangan,” katanya.
Namun, LJ menyebut kini terdapat perubahan dalam kepemimpinan dan arah politik partai.“Kalau sekarang beralih hal lain, silakan,” ujarnya.
LJ mengatakan dirinya belum dipecat dari Partai Golkar, tetapi merasa tidak lagi diberikan ruang atau kewenangan untuk mengurus kepentingan politik di Papua Barat maupun Papua Barat Daya seperti sebelumnya.“Saya belum dipecat. Tapi saya tidak diberikan kewenangan untuk mengurus Papua Barat atau Papua Barat Daya sebagai ketua DPD,” katanya.
Ia menegaskan bahwa posisi politik dan kekuasaan tidak datang begitu saja.“Karena itu tidak jatuh dari langit. Tapi semua harus diperjuangkan melalui proses. Kemampuan yang meyakinkan semua pihak,” ujarnya.
LJ juga mengingatkan bahwa dirinya telah memberikan banyak dukungan kepada Partai Golkar selama perjalanan politiknya.“Saya sudah berjuang. Saya sudah jadi pimpinan partai. Saya sudah berikan makan kepada partai, berikan dukungan segala macam ke Golkar,” ujarnya.
Ia menegaskan dirinya tidak melarang siapa pun untuk memiliki ambisi politik atau memperjuangkan posisi tertentu.“Mau ingin boleh. Tapi sekarang itu kan kelompok-kelompok yang baru ini kan datang menikmati apa yang saya tinggalkan,” katanya.
Menurutnya, proses politik harus menghargai perjuangan orang-orang yang telah lebih dahulu bekerja dan memberikan kontribusi.“Malu kah? Harus malu dan malu. Karena menikmati hasil karyanya orang lain,” tegas LJ.
LJ menegaskan kembali bahwa sikapnya dalam proses pembentukan Papua Barat Daya merupakan bagian dari sejarah perjuangan politik yang menurutnya harus diketahui masyarakat.
Ia ingin masyarakat memahami sejarah bahwa keputusan untuk mempertahankan Fakfak dan Kaimana tetap berada di Papua Barat bukan dilakukan tanpa alasan.
Menurutnya, dirinya mengambil keputusan tersebut karena melihat keberadaan Provinsi Papua Barat sebagai sesuatu yang harus dipertahankan.“Saya tidak mungkin korbankan Provinsi Papua Barat,” katanya kembali.
Ia mengatakan dirinya siap menerima berbagai konsekuensi politik dari keputusan tersebut, termasuk apabila pilihan politiknya kemudian tidak mendapatkan dukungan.
Baginya, yang terpenting adalah dirinya telah menjalankan apa yang diyakininya benar untuk Papua Barat.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan di antara masyarakat Papua, meskipun terdapat perbedaan kepentingan, wilayah administrasi maupun pilihan politik.“Kami secara adat dan kekeluargaan orang Papua harus saling menghargai dan menghormati,” ujarnya.
LJ kemudian menutup kisahnya dengan kembali menegaskan bahwa keberadaan Provinsi Papua Barat Daya tidak boleh dilihat hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses panjang dan perdebatan politik yang menyertainya.“Terima kasih pada Tuhan. Terima kasih pada pihak-pihak yang bantu saya,” katanya.
LJ berharap sejarah tersebut dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat, terutama mengenai alasan dirinya mengambil sikap keras dalam mempertahankan Provinsi Papua Barat.
Bagi pria murah senyum ini, perjuangan tersebut bukan hanya soal posisi politik atau kepentingan pribadi, melainkan tentang bagaimana memastikan Provinsi Papua Barat tetap berdiri dan tidak kehilangan statusnya sebagai sebuah provinsi. (*/zia)
