SORONG – BPJS Kesehatan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan tinjauan lapangan ke dua rumah sakit kapal yaitu Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya II milik Yayasan doctorSHARE dan Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr. Wahidin Sudirohusodo milik TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi implementasi program kompensasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS).
Tinjauan dimulai dengan kunjungan ke RS Kapal Nusa Waluya II yang saat ini tengah bersandar di wilayah perairan Kabare, Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Tim disambut hangat oleh Ketua Pengurus Yayasan doctorSHARE, Tutuk Utomo Nuradhy, yang menjelaskan bahwa kapal rumah sakit ini telah menjangkau belasan titik di daerah 3T sejak beroperasi tahun 2018, dan menjadi salah satu mitra pelayanan alternatif yang krusial dalam mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kami melihat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. Dengan dukungan dari BPJS Kesehatan dan DJSN, kami optimistis pelayaran kami dapat lebih terarah, terintegrasi dan menjangkau wilayah-wilayah prioritas DBTFMS,” ungkap Tutuk saat menerima kunjungan tim DJSN, Senin (30/06).
Kapal ini tidak hanya memberikan layanan kuratif, tetapi juga menjalankan berbagai program promotif dan preventif, seperti pelatihan Dokter Kecil (DOKCIL), antenatal care untuk bidan lokal dan edukasi pola hidup sehat. Nusa Waluya II ditargetkan melayani 2–3 wilayah per tahun dan menjangkau hingga 20.000 pasien per tahun.
Setelah kunjungan ke Nusa Waluya II, hari berikutnya tim melanjutkan peninjauan ke RS Kapal KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (WSH) milik TNI AL, yang memiliki fasilitas medis lengkap seperti ruang operasi steril dan non-steril, ICU, HCU, laboratorium, dan poliklinik spesialis. Tim DJSN dan BPJS Kesehatan disambut langsung oleh Komandan KRI WSH, Kolonel Laut (P) Edi Herdiana, S.T., M.Tr. Opsla, yang menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap peran strategis rumah sakit kapal militer dalam mendukung program JKN.
“Kami menyambut baik atas adanya rencana kerja sama kedepan. Dengan dukungan dari BPJS Kesehatan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, kapal bantu rumah sakit kami siap memberikan layanan saat bersandar di wilayah yang membutuhkan, terutama di daerah perairan terpencil,” ujar Kolonel Edi.
Anggota DJSN, dr. Mahesa Paranadipa Maikel, MH, MARS, yang turut serta dalam kunjungan, menyatakan program kompensasi JKN di DBTFMS merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang adil dan merata.
“Kunjungan ini membuktikan bahwa sinergi antara unsur pemerintah, lembaga sosial, dan militer sangat mungkin dilakukan untuk memperkuat JKN di daerah yang selama ini sulit dijangkau. Ini adalah proses yang harus terus dijaga dan diperluas,” tegas dr. Mahesa.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, menegaskan komitmen pihaknya dalam memastikan kesinambungan pembiayaan JKN sesuai ketentuan dan standar mutu yang berlaku, termasuk dengan menjajaki kolaborasi bersama rumah sakit kapal.
“Kerja sama ini menjadi solusi strategis dalam memperluas jangkauan layanan JKN ke wilayah DBTFMS. Kami terus mendorong inovasi model layanan berbasis kebutuhan lokal, sekaligus menjaga akuntabilitas dan efektivitas pembiayaan,” jelas Pupung Purnama.
Komitmen bersama ini diharapkan menjadi awal dari penguatan kolaborasi multi pihak dalam memastikan layanan JKN hadir di seluruh penjuru negeri, termasuk wilayah yang selama ini belum memiliki fasilitas kesehatan memadai.(*/akh)
