SORONG-Dalam rangka mengendalikan inflasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Papua Barat (PB) berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua Barat Daya, menggelar High Level Meeting (HLM) Rabu, (30/8) bertempat Ballroom Lt.5 Rylich Panorama Hotel, Jl. Sam Ratulangi.
Pelaksanaan HLM TPID dipimpin oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Mohammad Musa’ad,M.Si yang dihadiri oleh perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, BPS anggota TPID PBD dan TP2DD.
Pj Gubernur PBD mengatakan kegiatan bersama Bank Indonesia (BI) dan berbagai sektor sebagai bentuk komitmen dalam mengambil langkah dan agenda untuk mengendalikan inflasi.
Berita Terkait
“Kita sudah sepakati sejumlah agenda yakni mengendalikan harga barang, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Agendanya sudah dituangkan dalam roadmap dan saya sudah minta pimpinan OPD agar 2023 sudah tersedia dukungan alokasi pendanaan sehingga agenda bisa terlaksana,” katanya.
Lanjutnya, Upaya pengendalian inflasi jangan hanya habis dibahas dalam roadmap tetapi harus diwujudnyatakan. Sebagai komitmen awal, usai kegiatan dibagikan bibit cabai yang menjadi salah satu bentuk Gerakan Penanaman Cabai, ini hal yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan rumah.
“Kita bisa manfaatkan pekarangan rumah dengan menanam cabai, bisa juga tomat atau yang bisa pelihara ayam untuk konsumsi telur ini harus bisa. Atau juga bikin kolam di rumah untuk pelihara ikan lele,” ungkapnya.
Menurut Pj Gubernur, apabila masyarakat diberikan kesadaran seperti begitu maka harga-harga tidak akan melonjak, karena sebagian kebutuhan dipenuhi sendiri.
“Terpenting yang perlu di garis bawahi adalah memastikan harga beras jangan sampai naik dan kita mulai membiasakan diri kembali ke kebiasaan dulu. Makan makanan pendamping yaitu pangan lokal kita seperti sagu, ubi dan sejenisnya,” tegasnya.
“Jangan semua tergantung pada beras, sehingga kita bisa jaga kestabilan harga beras. Kalau tidak ada beras kita masih bisa hidup,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Papua Barat (PB), Rommy Tamawiwy mengatakan bahwa BI hadir di setiap daerah sebagai mitra strategis pemerintah di daerah.
“Jadi ini wujud dari sebuah sinergi kolaborasi yang mesti dilakukannya, bahwa ada kewajiban untuk mengendalikan inflasi, maka Bank Indonesia hadir di sana bersama dengan pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, Bank Indonesia juga hadir sebagai advisory pemerintah dalam bidang ekonomi. Ini juga menjadi bagian yang harus dilakukan.
“Kita sudah melihat bagaimana antusiasme pemerintah provinsi yang baru ini, Provinsi Papua Barat Daya. Kami dari Bank Indonesia juga merasa sangat optimis ya, dengan semangat ini,” katanya.
“Walaupun baru beberapa bulan berdiri, tim pengadilan inflasi daerah juga baru terbentuk kurang lebih 5 bulan, demikian juga tim percepatan perluasan digitalisasi daerah juga masih 5 bulan. Tapi awal yang baik, sehingga inflasi akan terkendali di Provinsi Papua Barat Daya dan juga digitalisasi akan terus dipercepat. Jadi ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan,” sambungnya.
Dikatakan bahwa yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sangat luar biasa.
“Dan saya harap ini juga menjadi bagian dari semuanya. Sehingga tidak berhenti kepada pemerintah dan semua mitra yang ada di sini, tetapi sampai kepada masyarakat,” tegasnya.
“Yang mana bahwa semua bahu-membahu sebagai kekuatan yang bersinergi dan berkolaborasi bersama untuk wujudkan visi yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.(zia)
