WAISAI-Memastikan berjalan aman dan tertib, Polres Raja Ampat mengerahkan puluhan personel untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa oleh pedagang pasar “Mbilin Kayam” yang berjumlah ratusan orang itu di depan Gedung DPRK Raja Ampat, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (10/7).
Diketahui, aksi dilakukan, pasca adanya rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Raja Ampat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam waktu dekat melakukan relokasi semua pedagang yang menempati Pasar “Mbilin Kayam” ke lokasi bangunan Pasar yang baru yakni pasar “Sunon Bukor”. Namun, rencana relokasi tersebut pun mendapat penolakan keras, berujung aksi demo damai oleh semua pedagang yang menempati pasar Mbilin Kayam, termasuk para nelayan dan petani.
Sedangkan, aksi demo damai yang berlangsung sehari itu dikoordinir oleh, H. Asdar (Ketua Korlap), Syahrullah. S (Korlap), Arek George Mambrasar (Perwakilan Korlap), Nasir (Perwakilan Korlap) dan Jumharia (Perwakilan Korlap) bersama pedagang lainnya.
Perwakilan korlap, Arek George Mambrasar dalam orasinya menyampaikan bahwa, atas nama semua pedagang yang menempati pasar Mbilim Kayam Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat hadir di sini (DPRK), untuk merespon penolakan relokasi (pemindahan) pedagang pasar tradisional Mbilim Kayam, yang terletak dipinggir kali samping kawasan pantai WTC, ke lokasi pasar baru Sunon Bukor, yang menurutnya (Arek) masih tidak efektif.
‘Kami anggap Pemerintah Raja Ampat melalui Dinas Perindag mengambil keputusan secara sepihak dan tidak tepat, kami hadir untuk ketemu Wakil Rakyat (DPRK Raja Ampat) dengan tujuan agar mendengarkan aspirasi kami masyarakat lebih khusunya semua pedagang yang menempati pasar Mbilin Kayam Waisai,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, terdapat 8 tuntutan yang disampaikan para pendemo (pedagang) kepada DPRK untuk ditindaklanjuti, yakni Pertama, lokasi pasar baru Sunon Bukor jauh dari pemukiman warga, apa lagi lokasi bangunannya berdiri tepat di depan gunung, dan berdekatan dengan laut, ditakutkan akan mengakibatkan penurunan ekonomi yang sangat buruk dan rawan longsor.
Kedua, pasar baru sunon bukor pernah ditempati sebelum Sail Raja Ampat (2014) selama kurang lebih satu Tahun, tapi perekonomian gagal total, karena pasar tersebut berada jauh dari pemukiman masyarakat, soalnya perputaran perekonomian daerah kabupaten Raja Ampat masih berpusat di tengah-tengah kota Waisai.
Kemudian, tuntutan ketiga, pedagang pasar (mbilin kayam) menganggap akses jalan menuju ke lokasi pasar sunon bukor dinilai belum layak untuk dilewati oleh pengendara, sehingga akan mengakibatkan rawan kecelakaan. Keempat, keamanan belum terjamin, sehingga barang – barang pedagang mudah hilang dan rawan kriminal lainnya. Kelima, kapasitas bangunan pada lokasi pasar belum memadai untuk memenuhi jumlah pedagang.
Selanjutnya, keenam, pelabuhan yang menjadi transportasi laut di kawasan pasar belum ada, sehingga menyulitkan pengunjung pasar yang melalui laut. Ketujuh, biaya transportasi (mobil/ojek) sangat mahal yang mengakibatkan pengunjung atau pembeli makin berkurang. Kedelapan, kami sangat khawatir limbah Rumah Sakit mencemari air laut sekitar pasar Sunon Bukor.
Setelah dibacakan, 8 tuntutan tersebut lanjut diserahkan kepada kedua perwakilan Anggota DPRK Raja Ampat dari Fraksi Demokrat yakni Yardin dan Benoni Saleo didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit, S.H.
Menanggapi aksi unjuk rasa pedagang, Anggota DPRK Raja Ampat, Yardin menyampaikan permohonan maafnya dikarenakan pada saat yang sama banyak teman-teman anggota DPRK yang tidak berada di tempat, karena sedang mengikuti kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) di luar kota. Akan tetapi, sambung Yardin, pihaknya merasa tuntutan dari para pedagang sudah tepat, karena DPR merupakan wadah dari aspirasi masyarakat.
“Jadi, untuk menanggapi aksi tersebut, kami akan fasilitasi. Namun menunggu unsur pimpinan DPRK untuk dilakukan musyawarah dengan melibatkan unsur Pemda sekaligus mengundang perwakilan masyarakat (pedagang). Sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat tepat sasaran,” ungkap Yardin.
Pengawalan jalannya aksi unras para pedagang tersebut dipimpin lansung Plt Kabag OPS Polres Raja Ampat, AKP Reynold Lesiloro, S.Sos, didampingi Kasat Samapta Polres Raja Ampat, Iptu Muh. Saleh Dukomalamo, Kasat Intelkam Polres Raja Ampat, Iptu Susilo, S.Sos, KBO Samapta, Iptu Rahman Usman, dan Kaur Bin OPS Sat Intelkam, Ipda Whelem Apaseray.
Setelah melakukan pengamanan, Kapolres Raja Ampat, AKBP Edwin Parsaoran, S.I.K,.M.I.K, melalui Plt Kabag OPS Polres Raja Ampat, AKP Reynold Lesiloro, S.Sos mengatakan, dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat khususnya pedagang pasar Mbilin Kayam, Polres Raja Ampat menerjunkan sekitar 75 personel.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Disperindag Raja Ampat, Syamsuddin Nimanuhu, S.E belum berhasil dimintai keterangan oleh media ini, terkait adanya penolakan pedagang pasca rencana pihaknya melakukan relokasi pedagang pasar Mbilin Kayam ke Pasar Sunon Bukor.(hjw)
