Anggaran Untuk Bidang Pendidikan Masih Minim
SORONG-Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat, Kornelius Kambu, S.Sos.M.Si kepada awak media, Rabu (15/2) mengatakan bahwa tenaga guru di Kabupaten Maybrat masih kurang. Sehingga ia berharap ada tambahan tenaga guru.
“Tenaga guru di Kabupaten Maybrat masih kurang, karena terkait jangkauan geografis wilayah Kabupaten Maybrat yang begitu luas, isolasi terobosan jalan yang belum sampai menyentuh ke sekolah, kemudian dengan kondisi stabilitas keamanan,” ungkapnya usai menghadiri penyerahan dokumen personel kepegawaian dari provinsi Papua Barat di Gedung LJ Kantor Wali Kota Sorong.
Menurutnya, pihaknya sudah membahas dengan Menko Polhukam, dengan kementerian lembaga semua hadir. Hal ini juga yang ditanyakan dan secara teknis ia sudah memaparkan di depan Kementerian.”Mudah-mudahan secepatnya kita akan breakdown, sehingga pak wapres sebagai ketua tim percepatan otonomi khusus jilid 2 di tanah Papua, yang akan memantau proses penggunaan dana otonomi khusus. Salah satunya bagaimana kita memanfaatkan dan memajukan SDM di tanah Papua. Karena provinsi yang dimekarkan ini kan harus maju, tapi kalau kita tidak menyiapkan kader dari bawah? Maka percuma,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa Jumlah sekolah di Kabupaten Maybrat untuk SD sebanyak 65, kalau SMP berjumlah 13 dan SMA ada 4, SMK ada 1 dan TK/Paud berjumlah 21. Dengan jumlah keseluruhan guru PNS ada 400-an. Namun, pihaknya telah menyiapkan guru honorer untuk mengisi kekosongan tenaga guru.
“Jadi itu yang terakreditasi. Kami di Maybrat untuk jumlah guru ada 430 lebih, ditambah 48 guru SMA/SMK yang diserahkan tadi, sedikit saja. Tapi kita kemarin juga sudah menyiapkan anggaran untuk guru kontrak. Kami akan siasati sesuai kemampuan dan kami setting untuk saudara-saudara kita yang honor,” ungkapnya.
Kornelius, juga mengatakan bahwa anggaran untuk para guru sangatlah minim. Sementara kebutuhan akan guru sangatlah tinggi di Kabupaten Maybrat. Padahal, Menurut pria yang murah senyum ini bahwa alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dari Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebesar 30%. Namun, karena yang didapatkan hanya beberapa persen saja.
“Jadi anggaran masih minim, karena kebutuhan guru itu lebih banyak. Kalau kita mau bicara bagaimana peningkatan kualitas SDM di Tanah ini, lebih bagus itu anggaran kita urus guru. Tapi di situ kalau kita masuk pada proses pembahasan anggaran itu ribet karena ada permainan politik disitu. Kalau kita mau lihat, jujur saja bahwa dari sisi aturan sebenarnya anggaran itu total pendapatan DAU kabupaten/kota di seluruh Indonesia, berarti 30% jatuhnya ke dinas pendidikan. Dana otonomi khusus pun juga begitu. Tapi ya di langit, masih ada langit yang mengatur anggaran itu kan orang-orang tertentu. Kita hanya pengguna saja,” pungkasnya.(zia)
