MANOKWARI – Pemerintah Indonesia tak henti-hentinya melaksanakan pembangunan di Papua untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Indonesia menggelontorkan anggaran untuk Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIP3) sebesar Rp 78,7 triliun.
Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK) Papua Barat, Irene Manibuy mengatakan anggaran tersebut untuk sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur masyarakat khususnya orang asli Papua.
“Angka tersebut awal penetapan dan masih bisa berkembang nilainya,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menjelaskan percepatan pembangunan di Papua merupakan kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Selain itu, ada dana hibah dari kerja sama pemerintah Indonesia dengan luar negeri.
“Untuk tingkatan provinsi nanti ada pokja-pokja yang akan bersinergi untuk memperpendek rentang kendali,” jelasnya.
Ia mencontohkan untuk permasalahan pendidikan, nanti akan berbicara dengan kabupaten-kabupaten di Papua Barat membahas pendidikan terbaik seperti apa.
“Nantinya bisa juga ada sekolah-sekolah bertaraf Internasional di Papua Barat,” katanya.
BP3OK Papua Barat merupakan bagian dari perpanjangan Undang-Undang Otsus Nomor 2 tahun 2021 Pemerintah Republik Indonesia ingin lebih mensejahterakan masyarakat Orang asli Papua. (bw)
