SORONG– Tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mendesak Pejabat Gubernur PBD segera menunjuk dan atau melantik para pejabat eselon II dan III di lingkungan pemerintah provinsi PBD untuk membantunya dalam efektifitas melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Daya. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Tim Presidium Pemekaran Provinsi PBD, Yanpiter BosawerSH kepada wartawan di lobi salah satu hotel di Kota Sorong, Sabtu (7/1/2023).
Mengenai nama-nama yang akan dilantik, Yanpiter Bosawer menegaskan bahwa penempatan pejabat sepenuhnya adalah hak prerogatif Penjabat Gubernur, namun hendaknya tetap mempertimbangkan aspek proporsionalitas, profesionalitas dan obyesifitas berdasarkan ketentuan UU Otonomi Khusus dan ketentuan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Kita harus hargai bahwa provinsi ini hadir karena ada saudara-saudara kita Kelompok Nusantara seperti Harjito, Rahman, Gamar Malabar, H. Laode Kolombu, bersama-sama dengan tim juga ikut berjuang sehingga provinsi ini bisa hadir,” tandasnya.
Mantan Ketua SMPT Uncen ini mengatakan, dengan banyaknya komponen masyarakat yang turut berkontribusi memperjuangkan hadirnya Provinsi PBD, maka sesama anak bangsa yang mendiami wilayah Sorong Raya harus saling menghargai satu sama lain. “Negara ini punya sistem dan sistem itu punya aturan. Jadi kalau kita katakan bahwa kita dukung PJ Gubernur maka mari kita dukung kebijakan yang PJ lakukan, salah satu contoh dalam penempatan pejabat dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan antar waktu di Provinsi PBD ini,” tandasnya.
Karena itu, ia mengharapkan kepada semua pihak baik itu politisi, birokrasi, intelektual, para tokoh, diharapkan untuk sama-sama melegitimasi dan memberikan dukungan kepada PJ Gubernur dan PJ Sekda Papua Barat atas kebijakan yang dilakukan. “Perjuangan panjang untuk menghadirkan Provinsi PBD ini tidak hanya kita sendiri tapi berkat dukungan dan kerja sama semua lapisan masyarakat termasuk saudara-saudara kita kelompok Nusantara yang ikut memberikan kontribusi besar, baik dukungan pembiayaan sampai dengan support sistem di tingkat daerah sampai dengan pusat di kementerian_lembaga. Perjuangan mereka harus dihargai, jadi kita harus obyektif, tidak boleh subyektif menilai sesuatu menurut pemahaman kita pribadi,” tegasnya.
“Penghargaan, penghormatan terhadap hak-hak kita orang asli Papua itu mutlak, number one, namun kita juga patut memberi pengakuan terhadap kesetaraan yang proporsinya tetap berpedoman pada UU Otonomi Khusus,” sambungnya.
Ditambahkannya, NKRI merupakan negara kesatuan yang mempunyai sistem dan sistem itu memberikan kewenangan kepada Pj Gubernur untuk menyusun dan atau memberikan mandat kepada siapa saja yang dipercayainya untuk membantunya dalam mengurus urusan pemerintahan provinsi baru ini. “Jadi kepada semua pihak diharapkan supaya jangan kita berpandangan subyektif yang sifatnya mengklaim hak orang. Lupakan perbedaan, kita membangun kekuatan yang baik sesuai motto Pak Gubernur bahwa Kita Kuat Karena Kita Bersatu,” pungkasnya. (ris)
