Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Rp 2.8 T untuk DOB PBD, Pj Gubernur Harus Gerak Cepat Optimalkan ASN
SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat daya menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bersama Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua Barat Daya terkait sinkronisasi rencana pembangunan keuangan dan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (4/1) yang berlangsung di Vega Hotel Sorong. Hadir dalam Rakerda, Pj. Wali Kota Sorong, Pj Bupati Sorong, Pj. Bupati Tambrauw Sekda Kabupaten Maybrat, Bupati Sorong Selatan dan Bupati Raja Ampat beserta pimpinan OPD se Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam Rakerda tersebut, 3 agenda utama dibahas yakni Pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, Keuangan Daerah hingga Managemen ASN di lingkungan PBD. Sehingga, direncanakan awal bulan Februari 2023, roda pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya mulai berjalan. Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs Muhammad Musa’ad menjelaskan Rapat koordinasi kepala daerah se Provinsi Papua Barat Daya, membahas 3 agenda utama pertama terkait kecepatan PBD untuk memulai pembangunan di Provinsi Papua Barat daya, kedua terkait bagaimana keuangan daerah, ketiga managemen ASN Papua Barat Daya.
“Seperti yang diketahui, Provinsi PBD ini baru terbentuk dan diakhir tahun 2022, aktifitas secara efektif baru dilakukan. Dan di awal tahun 2023 ini dilakukan rapat koordinasi pertama. Kami bersyukur hadir bersama kita Dirjen Keuangan Daerah, karena kita akan memulai sesuatu dengan baik,” jelasnya.
Hadir juga dalam Rakor ini yakni para Bupati maupun Walikota serta forkopimda Provinsi Papua Barat daya untuk bersama-sama membicarakan dan mengkoordinasikan bagaimana konsolidasi kabupaten, kota dan Provinsi. Kedua bagaimana mensinergikan program yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Provinsi PBD, khususnya tahun anggaran 2023. “Kami berharap dengan komitmen yang sudah disepakati baik dana hibah yang akan diberikan dari kabupaten/kota se Provinsi PBD bisa direalisasikan untuk mendukung kegiatan atau program di Pemerintah Provinsi PBD,”ungkapnya.
Selain itu, yang terpenting juga, sambung Pj Gubernur PBD bagaimana mengelola perpindahan ASN dari kabupeten-kota maupun provinsi Papua Barat untuk masuk ke Provinsi Papua Barat Daya. “Kami harapkan hari ini semuanya bisa selesai. Karena kalau sudah ada pegawai, pejabat, anggaran dan rencanan pembangunan, maka kami bisa mulai target kita di akhir bulan Januari 2023. Sebab APBD Provinsi Papua Barat Daya ini sudah selesai dan sudah bisa kita laksanakan,”ungkapnya.
Dikatakan Pj Gubernur PBD, pihaknya sudah menyiapkan Plt Pimpinan OPD termasuk ASNnya di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga awal Februari 2023, tahapan kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat daya bisa dilaksanakan. “Karena ini provinsi baru, kami butuh orang yang profesional. Walaupun, ada surat dari berbagai pihak, akan menjadi perhatian kita. Dan nanti pegangan kita adalah aturan sesuai ketentuan yang berlaku, bagaimana syarat bagi seorang pejabat tinggi pratama setingkat esalon II di Pemerintahan,”paparnya.
Pada dasarnya, tambah Pj Gubernur PBD, dibutuhkan 1.056 Aparatur Negeri Sipil untuk menjalankan roda pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, namun berdasarkan laporan tertulis baru 700san ASN yang tercatat akan pindah. “Tapi, kami akan cek kembali, jangan sampai ada yang pindah tetapi mengganggu aktifitas pemerintahan di kabupaten/kota. Kami harap provinsi jalan, namun kabupaten-kota tetap jalan,”ujarnya
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si mengungkapkan Pemerintah pusat mentransfer anggaran untuk Pemerintah Papua Barat Daya sebesar Rp 2.8 Trilliun. “Dari jumlah anggaran di Provinsi Papua Barat Daya ini, ada dana tranfer dan sumber lainnya salah satunya dana hibah. Tapi, untuk dana tranfer dari Pemerintah pusat sekitar Rp 2.8 Trilliun, dan ini anggaran yang besar untuk daerah baru,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, dengan anggaran yang besar tersebut, Pj Gubernur PBD harus bergerak cepat mengoptimalkan seluruh ASN di wilayah PBD, guna menjadi roda penggerak Pemerintahan sehingga pemerintahan bisa efektif. “Walaupun lahirnya paling terakhir, Provinsi Papua Barat Daya tancap gas melakukan Rakorda dengan seluruh Kepala Daerah se Provinsi Papua Barat Daya. Raker ini penting untuk sinkronisasi baik antar kementerian, kementerian-lembaga, antar daerah maupun antar OPD dan sebagainya,”pungkasnya. (juh)
