SORONG – Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Ijie mengatakan bahwa penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya di kepemimpinan Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad hingga 9 bulan ini pasca dilantik pada 9 Desember 2022, belum mencapai 30%.
“Padahal Papua Barat Daya sudah memasuki masa triwulan IV. Penyerapan APBD salah satu indikator keberhasilan Gubernur terlepas dari penanganan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem,” katanya ketika melakukan jumpa pers di Sekretariat Fopera di Jalan Malibela Km 11,5 Jumat (15/9).
Dikatakan Yanto bahwa Fopera PBD apresiasi Pj Gubernur atas langkah selama 9 bulan menjabat. Evaluasi triwulan III memang banyak keberhasilan tapi ada juga catatan dari Inspektorat Kemendagri.
“Makanya Fopera tetap menjadi garda terdepan mendukung penyelenggaraan pemerintahan Papua Barat Daya. Meski ada keberhasilan, Fopera tetap memberikan sosial kontrol kepada Pj Gubernur,” ungkapnya.
Lanjutnya, selama 9 bulan kepemimpinan Pj Gubernur Mohammad Musa’ad tentu banyak hal dikerjakan. Baik tugas pemerintahan dan tugas pelayanan kepada masyarakat serta yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
“Kami tetap mendukung penyelenggaraan pemerintahan dibawa kepemimpinan pj Gubernur Mohammad Musa’ad,” ujarnya.
Ia menambahkan persoalan Inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem bisa turun, tergantung penyerapan APBD. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus serius dan konsisten membantu Pj Gubernur dalam menyerap APBD provinsi.
“OPD juga segera mendistribusikan tugas kepada pegawai yang sudah mendapat SK peralihan. Kami juga meminta agar segera melantik pejabat esalon III dan IV supaya bisa membantu penyelenggaraan kepada masyarakat,” harapnya.
Menurutnya, Para pimpinan OPD harus memprioritaskan program yang penting dibandingkan tugas-tugas dinas lainnya yang kurang penting, sehingga tidak perlu hadir. Misalnya ke Jakarta atau di luar Papua Barat Daya.
“Masyarakat mengharapkan sentuhan langsung dari hadirnya provinsi ke-38 ini. Papua Barat Daya sedang diperhadapkan dengan masalah stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.(zia)
