SORONG – Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya (PBD) Yanto Amus Ijie mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya yang telah memberikan bantuan dana pendidikan atau beasiswa kepada 753 mahasiswa Asli Papua, yang sedang kuliah di wilayah Papua maupun luar Papua.
Namun dirinya menyarankan agar bantuan tersebut diberikan kepada mahasiswa ekonomi ke bawah dan semester akhir.
“Kami melihat ini ada niat baik dari pemerintah untuk memajukan pendidikan di provinsi termuda Indonesia. Selama ini juga telah melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap proses pemberian bantuan ini,” katanya di Sekretariat Fopera PBD, Jalan Malibela, Selasa (9/1).
Yanto juga mengatakan, dinas teknis harus merincikan kategori penerima bantuan ini, sebab tidak disebutkan jelas mahasiswa semester berapa.
Lanjutnya, Sebaiknya kedepan dipikirkan supaya bantuan ini diberikan kepada mahasiswa semester akhir, supaya secepatnya bisa menyelesaikan study. Karena mereka membutuhkan dana lebih besar untuk penelitian dan penyusunan proposal serta skripsi.
Selain itu, kata Yanto bantuan ini juga sebaiknya diprioritaskan kepada mahasiswa yang ekonomi keluarganya menengah ke bawah.
“Kedepan kami sarankan mungkin penerima bantuan itu mahasiswa semester akhir karena biasanya di akhir mau wisuda itu butuh uang banyak. Bantuan ini kan per orang Rp30 juta, akan sangat membantu proses penyelesaian studi mahasiswa,” tegasnya.
Yanto juga mengatakan bahwa Fopera mengapresiasi kebijakan Pj Gubernur Mohammad Musa’ad sebab dari 753 mahasiswa penerima bantuan ini, 90% adalah orang asli Papua.
Dikatakan juga bahwa ada 735 mahasiswa dari program studi S1, D4, S2 dan S3 yang menerima bantuan pendidikan tersebut.
“Kami lihat kuota ini belum menjadi harapan kita semua artinya masih banyak mahasiswa yang belum peroleh bantuan ini sehingga harapan kami ke depan kalau bisa dinaikan kuotanya,” katanya.
Menurutnya, semua penerima bantuan ini disalurkan melalui rekening masing-masing mahasiswa.
“Proses pengiriman bantuan ke rekening memang masih mengalami kendala, karena tidak semua mahasiswa menggunakan rekening Bank Papua,” katanya.
Lanjutnya, Terdapat pula sejumlah nomor rekening yang dimasukan salah angka sehingga begitu dikirim belum bisa terkirim.
“Makanya ke depan kita sarankan agar adik-adik mahasiswa ini juga perlu membuka rekening bank Papua supaya proses pengiriman bisa lebih cepat,” katanya.
Dikatakan bahwa Fopera juga mengkritisi pemerintah soal syarat penerima bantuan bagi mahasiswa ini.
“Kartu Keluarga (KK)masih menjadi problem bagi mahasiswa dalam mengurus syarat penerima bantuan,” katanya.
Yanto berharap khusus mahasiswa asal Papua Barat Daya agar ada pengecualian tidak perlu menggunakan KK, karena dari marga saja sudah bisa diketahui.
“Tim verifikasi ini sudah bisa melihat dan di dinas pendidikan juga ada pegawai yang sudah ada perwakilan dari daerah di Papua Barat Daya. Sehingga untuk yang dari luar Papua Barat Daya mungkin bisa gunakan KK,” katanya.
“Tapi harus dicek baik, jangan sampai mahasiswa ini sudah menerima bantuan dari asal provinsi lainnya,” pungkasnya.(zia)
