SORONG-Melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menggelar Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional tahun anggaran 2023 di Hotel Sahit Mariat, Rabu (15/11).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Prof.Dr.Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd. ketika melakukan kunjungan ke Provinsi Papua Barat Daya sekaligus membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional tahun anggaran 2023, mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan agar pendampingan lebih berkualitas dan maksimal.
Berita Terkait
“Yang diharapkan adalah dampak bagi proses itu terjadi percepatan pembangunan di desa-desa. Sebagaimana kita ketahui ujung tombak pembangunan Indonesia adalah Desa. Ketika desa-desa ini maju, ketika desa-desa ini berkembang dan proses membangun diri itu akan mempercepat juga keberhasilan pembangunan di Indonesia,” tegasnya.
Lanjutnya, ada dua hal yang selalu menjadi tantangan kita adalah kemiskinan dan kebodohan sehingga target utama adalah pengentasan kemiskinan atau pembebasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Yang ditekankan kepada para pendamping tentunya mereka harus selalu menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan hanya untuk kepentingan Pemerintah desa tapi juga untuk kepentingan warga masyarakat,” tegasnya.
“Karena tugas utama kita adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi ada kata pembangunan dan ada kata pemberdayaan masyarakat desa,” sambungnya.
Dijelaskan Menteri Desa bahwa Pembangunan ini tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, karena negara maju pun memikirkan pembangunan apalagi pemberdayaan masyarakat.
“Karena pentingnya pemberdayaan itu adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalam semua proses,” katanya.
“Proses perencanaan pembangunan, proses pelaksanaan pembangunan, proses pengawasan terhadap hasil-hasil pembangunan. Itu penting supaya transparansi penggunaan dana desa semakin meningkat karena warga terlibat,” sambungnya.
Ia mengimbau kepada aparat desa agar menggunakan dana desa sebaik mungkin dan secara transparansi untuk di tingkatkan.
“Saya yakin kalau warga dilibatkan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk korupsi karena semua warga tahu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil dan PMK Papua Barat Daya Adolof Kambuaya, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring Dana Desa tahun 2023.
“Banyak sudah capaian yang sangat baik di masyarakat dan dana bantuan tunai atau BLT sudah tersalurkan sampai dengan bulan Oktober,” katanya.
“Ini masih sisa 20% yang akan di transfer lagi dari pusat jadi itu sudah diteruskan kepada para penerima manfaat bantuan tunai pada masyarakat di 5 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya,” sambungnya.
Ia menambahkan sedangkan dana desa yang untuk ke program reguler terus berjalan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan ekonomi, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa itu berjalan.
“Kami menilai bahwa program ini sangat baik dan ini terus ditingkatkan ke depan, supaya masyarakat Provinsi Papua Barat Daya ini bisa kita tingkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga kita bisa menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih sekian persen,” ungkapnya.
“Kami berharap kedepannya agar dievaluasi dan status para pendamping yang masih Provinsi Papua Barat agar segera dialihkan ke Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.(zia)
