SORONG – Dalam rangka meningkatkan kemampuan, kapasitas aparat kampung/desa di Provinsi Papua Barat Daya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pelatihan bagi aparatur Pemerintah Desa dan pengurus kelembagaan Desa.
Kegiatan berlangsung di Hotel Sahit Mariat, Kota Sorong dan dibuka secara resmi oleh Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Lusje Anneke Tabalujan, Selasa (31/10).
Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan pengurus kelembagaan Desa ini berlangsung selama 4 hari terhitung 30 Oktober sampai 2 November 2023.
Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Lusje Anneke Tabalujan mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkat kapasitas Kepala Desa.
“Mulai dari peningkatan kapasitas pengelolaan PKK, Posyandu, keuangan dan pemerintahan semuanya dilatih di program ini,” katanya.
“Ini program pelatihan bagi aparatur Desa atau di Papua bilang Kepala kampung. Kita akan latih Kepala kampung, ketua PKK, sekretaris kampung dan LMD,” sambungnya.
Lusje berharap agar para peserta mengikuti pelatihan ini secara maksimal karena program ini masih baru untuk seluruh Indonesia.
Kemudian, Dikatakan juga bahwa Pelatihan ini juga memicu dan mendorong agar pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota juga bisa melakukan pelatihan yang sama,” ungkapnya.
“Pemerintah daerah bisa memperkuat lagi pelatihan ini misalnya pengelolaan keuangan masih minimnya tugas pemerintahan daerah, juga bisa fokus buat pelatihan,” katanya.
Lusje Anneke Tabalujan berharap dengan pelatihan ini aparatur pemerintahan Desa semakin paham mengelola keuangan dan program di Desa.
Lanjutnya, Apabila penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa sudah baik otomatis Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Indonesia akan lebih baik.
“Jadi kita mulai dari bawah supaya proses penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan optimal,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Disdukcapil-PMK) Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa.
Kemampuan aparat Desa untuk mengelola dana Desa yang digelontorkan Negara, mengatur pemerintahan dan pelayanan masyarakat dinilai masih lemah.
“Ini yang menggerakkan pemerintahan pusat membuat pelatihan peningkatan kapasitas terhadap aparat kampung supaya punya kemapuan mengolah sumber daya di Kampung,” kata Adolof Kambuaya.
Menurutnya, kegiatan pelatihan sangat penting sebab Negara punya target 2045 menjadi Negara maju di dunia. Salah satu syarat Negara maju adalah rakyat harus sejahtera. Khusus di Papua masih jauh dari kata sejahtera.
“Bagaimana kita mau keluar dari zona itu ya salah satu cara ada peningkatan kapasitas seperti ini,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa, rata-rata Kepala Kampung masih minim pendidikan itu karena kondisi di Kampung sehingga menuntut harus menjadi pemimpin.
“Ini hal menjadi beban sehingga Negara telah mengevaluasi banyak dana Desa bias tidak tepat sasaran,” katanya.
“Pemerintah mau mempersiapkan aparatur Desa sehingga tanggung jawab besar yang sudah diberikan ini dapat digunakan tepat sasaran,” sambungnya.(zia)
