SORONG-Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) mencatat telah sampai dengan 30 April 2023, telah menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp 2.284,29 miliar atau sebesar 19,47 persen dari total anggaran Rp 11.732,73 miliar.
“Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2023, dengan realisasi sebesar Rp 1.672,43 miliar, total realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya mengalami pertumbuhan sebesar Rp 611,86 miliar atau 36,59 persen. Meski demikian, masih sesuai (on track) karena target belanja itu triwulanan,”jelas Kepala KPPN Sorong Budi Hartadi, Jumat (26/5).
Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya (2022) dengan realisasi sebesar Rp 707,52 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp1.576,78 miliar atau 222,86 persen.
Budi menjabarkan realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 711,52 miliar atau 25,80 persen dari anggaran Rp 2.758,29 miliar serta transfer ke daerah sebesar Rp 1.572,78 miliar atau 17,53 persen dari anggaran miliar sebesar Rp 8.974,44 miliar.
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp312,12 miliar (31,41 persen dari anggaran sebesar Rp 993,60 miliar), belanja barang sebesar Rp 269,50 miliar (24,00 persen dari anggaran sebesar Rp 1.123,08 miliar), belanja modal sebesar Rp127,56 miliar (20,07 persen dari anggaran sebesar Rp635,55 miliar), dan belanja bansos sebesar Rp2,33 miliar (38,45 persen dari anggaran sebesar Rp6,06 miliar).
Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2023 dengan realisasi sebesar Rp 476,80 miliar, realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan sebesar Rp 234,71 miliar atau 49,23 persen.
“Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp611,39 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 100,13 miliar atau 16,38 persen,” terangnya.
Budi menuturkan, sementara realisasi transfer ke daerah terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp325,82 miliar (18,63 persen dari anggaran sebesar Rp1.748,48 miliar), Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.059,96 miliar (28,75 persen dari anggaran sebesar Rp3.686,22 miliar), DAK Non Fisik sebesar Rp169,31 (32,70 persen dari anggaran sebesar Rp517,74 miliar) dan Dana Desa sebesar Rp17,68 miliar (2,54 persen dari anggaran sebesar Rp697,33 miliar).
Sedangkan DAK Fisik (anggaran Rp1.039,31 miliar), Dana Otsus (anggaran Rp1.218,61 miliar) serta Insentif Fiskal (anggaran Rp66,76 miliar) belum ada penyaluran sampai dengan 30 April 2023.
Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.195,63 miliar, realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan sebesar Rp377,15 miliar atau 31,54 persen.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 96,13 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp1.476,65 miliar atau 1.536,11 persen,”ungkapnya.
Diharapkan pendapatan dan belanja APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya akan terjaga tren pertumbuhannya sampai dengan akhir tahun, sehingga APBN benar-benar bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan di Provinsi Papua Barat Daya khususnya. Sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(rin)
