SORONG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi Aqwa Residence 6 di Kota Sorong, Minggu (26/4/2026), untuk memastikan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap terjaga dan layak huni.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi sekaligus melihat langsung pemanfaatannya oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Papua.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan hunian subsidi yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkualitas dan layak huni.“Kita ingin memastikan rumah subsidi yang dibangun benar-benar layak, nyaman, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Ini bukan hanya soal jumlah unit, tetapi juga kualitas,” ujar Menteri Ara.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mempercepat penyediaan perumahan di Papua.“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah pusat menyiapkan kebijakan dan dukungan pembiayaan, pemerintah daerah mendukung dari sisi regulasi dan lahan, sementara pengembang memastikan kualitas pembangunan,” tambahnya.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Ara juga menilai bahwa lokasi perumahan Aqwa Residence 6 memiliki keunggulan dari sisi aksesibilitas dan kedekatan dengan fasilitas umum.“Dari segi lokasi, perumahan ini sangat baik karena dekat dengan sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat ibadah. Ini penting agar masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga akses terhadap kebutuhan dasar sehari-hari,” jelasnya.
Ia bahkan memberikan penilaian langsung terhadap kualitas perumahan tersebut.“Kalau saya nilai, perumahan ini saya beri nilai 8. Artinya sudah cukup baik, tetapi tetap harus terus ditingkatkan kualitasnya ke depan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara juga menyoroti pentingnya penggunaan data dalam memastikan program perumahan tepat sasaran.“Kami bekerja sama dengan BPS agar seluruh program perumahan, termasuk rumah subsidi, benar-benar berbasis data yang akurat sehingga tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan pemerintah melalui penyediaan data yang valid dan terintegrasi.“Kami akan memastikan dukungan data yang akurat agar program perumahan dapat tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penyediaan hunian di wilayahnya.“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian PKP dalam pembangunan perumahan di Papua Barat Daya. Ini sangat membantu masyarakat kami dalam mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan perumahan melalui kebijakan yang mendukung masyarakat.“Kami siap melaksanakan kebijakan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara gratis untuk mendukung percepatan pembangunan rumah subsidi di Papua Barat Daya kedepannya,” tegasnya.
Dari sisi pengembang, Fadli selaku pemilik perumahan Aqwa Residence 6 menyampaikan perumahan ini dibangun di atas lahan seluas sekitar 3 hektare dengan total 136 unit rumah subsidi. Saat ini, sebanyak 128 unit telah terhuni oleh masyarakat.“Ke depan, kami juga akan melengkapi kawasan ini dengan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan hunian yang lebih nyaman dan berkelanjutan,” ujar Fadli.
Perumahan subsidi Aqwa Residence 6 di Kota Sorong menjadi salah satu contoh pengembangan hunian terjangkau yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang terus berkembang.
Melalui kunjungan ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan pembangunan perumahan hingga ke wilayah timur Indonesia, dengan memastikan kualitas hunian, keterjangkauan, serta ketepatan sasaran program.(*/zia)
