SORONG – Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya mengikuti pelatihan keterampilan penanganan bencana yang digelar oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Sorong, Rabu (20/8), dengan tujuan memperkuat kesiapsiagaan serta meningkatkan kemampuan mitigasi bencana di daerah rawan bencana.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyatakan pentingnya pelatihan ini untuk memitigasi risiko bencana sekaligus memberikan bekal keterampilan dan edukasi kepada Tagana di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.“Meskipun kita tidak berharap bencana terjadi, namun jika suatu saat musibah seperti banjir, longsor, atau bencana alam lainnya melanda, tim siaga bencana sudah siap terjun membantu penyelamatan masyarakat,” ujarnya.
Pelatihan menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial, Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berbagai instansi terkait lainnya. Materi yang diberikan meliputi upaya mitigasi bencana, penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya, Beatrix Msiren, menyampaikan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas Tagana ini merupakan pelatihan kedua yang digelar setelah sebelumnya diadakan pada 2023 dengan jumlah peserta lebih banyak. Kali ini, peserta dibatasi masing-masing lima orang dari setiap kabupaten/kota.
“Pelatihan ini sangat penting untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan terjadi. Alam, khususnya di Papua Barat Daya, sangat rawan bencana. Oleh karena itu, masyarakat di Papua Barat Daya harus selalu siap siaga. Salah satunya dengan membentuk kelompok-kelompok Tagana yang siap melakukan penanganan ketika terjadi bencana,” tegasnya.
Beatrix menambahkan pelatihan ini ditujukan khusus bagi perwakilan kabupaten/kota, terutama kepala bidang yang menangani masalah sosial dan kebencanaan.
“Harapannya, ada kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota, sehingga hasil pelatihan dapat diteruskan melalui sosialisasi di masyarakat. Dengan begitu, masyarakat di setiap daerah lebih memahami kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana,” jelasnya.
Pelatihan ini juga menghadirkan materi dari berbagai instansi mulai dari Kementerian Sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, hingga BNPB, sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di Papua Barat Daya.(zia)
