SORONG– Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan menyelenggarakan Lokakarya Penguatan Pembangunan Rendah Karbon pada 2–3 Oktober 2025 di Kota Sorong. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat komitmen daerah terhadap pembangunan berkelanjutan sekaligus mendukung upaya pengendalian perubahan iklim.
Lokakarya ini didukung oleh mitra pembangunan Konservasi Indonesia (KI), serta dihadiri pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Dengan mengusung tema “Memperkuat Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua Barat Daya”, forum ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai kondisi aktual pembangunan rendah karbon di daerah, sekaligus mengidentifikasi strategi, pendekatan, serta peluang investasi hijau ke depan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ST., M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa pembangunan rendah karbon merupakan strategi utama untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
“Papua Barat Daya dikenal memiliki ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, serta menyimpan keanekaragaman hayati dan non-hayati yang luar biasa. Tercatat sekitar 3,5 juta hektare kawasan hutan dan 2,5 juta hektare wilayah konservasi perairan. Potensi ini harus dikelola secara berkelanjutan, salah satunya melalui pendekatan pembangunan rendah karbon yang menjamin keberlanjutan lintas generasi dan daya saing investasi daerah,” ujar Kelly.
Selain itu, lokakarya ini juga menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aksi daerah dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, yaitu sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Selama dua hari, peserta akan mendiskusikan capaian serta tantangan implementasi aksi iklim di tingkat daerah, mengeksplorasi potensi sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), serta membahas peluang insentif melalui skema Nilai Ekonomi Karbon sebagai instrumen investasi lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Harapannya, kegiatan ini mampu melahirkan rekomendasi strategis dalam membangun perencanaan dan aksi daerah yang memperkuat pencapaian pembangunan rendah karbon,” kata Kelly.
Konservasi Indonesia sebagai mitra pembangunan menegaskan dukungannya terhadap agenda pembangunan rendah karbon di Papua Barat Daya.
Direktur Program Sahul Papua KI, Roberth Mandosir, menyampaikan bahwa provinsi ini memiliki peran penting dalam upaya global menekan laju perubahan iklim.
“Dengan kekayaan ekosistem yang dimiliki, Papua Barat Daya mampu berkontribusi signifikan dalam menurunkan GRK dan ikut menyelamatkan bumi. Hal ini sejalan dengan tujuan KI dalam kerja konservasi di Indonesia. KI akan terus mendukung inisiatif pembangunan rendah karbon di Tanah Papua, termasuk melalui penguatan data dan informasi,” tegasnya.(zia)
