SORONG-Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan dan mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) secara serentak di Indonesia, Jumat (2/10/2026). Kehadiran dapur SPPG 3T tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok dan terpencil, termasuk Papua Barat Daya.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sebanyak 480 SPPG yang telah melalui proses verifikasi diaktifkan secara serentak di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota, dengan fokus utama di kawasan Indonesia Timur.
Kepala BGN mengatakan SPPG di wilayah 3T membutuhkan tahapan lanjutan sebelum beroperasi penuh, termasuk persiapan dan peninjauan sesuai prosedur yang berlaku.
Kepala BGN mengatakan pemerintah juga menyiapkan perlakuan khusus bagi pelaksanaan MBG di wilayah Papua dengan mempertimbangkan kondisi geografis, tingkat kesulitan, dan kemahalan biaya.
Kepala BGN mengatakan kondisi tersebut membuat harga kebutuhan pangan di Papua tidak dapat disamakan dengan wilayah lain seperti Jawa.Kepala BGN mengatakan pihaknya sedang menyiapkan peraturan badan yang secara khusus mengatur pelaksanaan MBG di wilayah 3T, termasuk aspek kemahalan dan tingkat kesulitan wilayah.
Di Papua Barat Daya, peresmian dan aktivasi SPPG 3T berlangsung di SPPG Maibo, Kabupaten Sorong. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BGN Rahman Rajab, S.STP., M.Si., bersama Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau selaku Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya serta jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda.
Rahman Rajab mengatakan SPPG Maibo merupakan salah satu dapur yang masuk kategori wilayah 3T dan menjadi bagian dari 15 SPPG 3T di Papua Barat Daya yang masuk dalam program aktivasi 480 SPPG di kawasan Indonesia Timur.
Dikatakan bahwa aktivasi tersebut merupakan pembukaan SPPG pertama pada era kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono, dengan seluruh 480 SPPG telah melalui proses verifikasi sebelum diluncurkan secara serentak.
Rahman mengatakan SPPG Maibo melayani 107 penerima manfaat. Jumlah tersebut menyesuaikan kondisi penduduk dan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut yang relatif terbatas.
Ia juga mengatakan penerima manfaat di SPPG Maibo terdiri dari 64 peserta didik, sedangkan penerima lainnya berasal dari kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah usia lima tahun.
“Kehadiran SPPG di wilayah 3T menunjukkan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meskipun jumlah penerima manfaat di suatu wilayah tidak banyak,” katanya.
Rahman, mengatakan setelah aktivasi, SPPG yang masih menjalani proses akan mengikuti tahapan verifikasi dan validasi sesuai prosedur sebelum dapat beroperasi penuh melayani penerima manfaat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut positif peresmian dan aktivasi SPPG 3T karena program tersebut memberikan akses makanan bergizi kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat perkotaan.
“saat ini terdapat 31 SPPG aglomerasi yang telah operasional dan 14 SPPG wilayah 3T yang telah berjalan di Papua Barat Daya,” katanya.
Ahmad Nausrau mengatakan penerima manfaat Program MBG di Papua Barat Daya saat ini mencapai 84.180 orang, yang terdiri dari 67.276 peserta didik jenjang TK hingga SMA, 11.509 penerima manfaat kelompok 3B, 5.395 guru dan tenaga pendidik, serta 1.309 tenaga kerja atau relawan SPPG.
“Percepatan operasional SPPG 3T masih menjadi perhatian pemerintah daerah agar manfaat MBG dapat dirasakan masyarakat hingga kampung-kampung, terutama anak-anak asli Papua yang berada di wilayah terpencil,” katanya.
Ahmad Nausrau mengatakan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw masih membutuhkan percepatan operasional SPPG.
Ia meminta dukungan BGN agar dapur SPPG di wilayah tersebut dapat segera beroperasi.
Ahmad Nausrau mengatakan kondisi geografis Papua Barat Daya dan tingginya biaya distribusi juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan MBG. Ahmad Nausrau meminta adanya penyesuaian harga satuan layanan SPPG agar pengelola dapat memberikan makanan bergizi sesuai kondisi riil di Papua.
Ahmad Nausrau mengatakan kehadiran dapur SPPG 3T diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memastikan program nasional tersebut benar-benar dirasakan anak-anak dan masyarakat di wilayah pelosok Papua Barat Daya.
“Dengan diaktifkannya SPPG 3T, pemerintah berharap layanan MBG dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi geografis dan jarak. Kehadiran dapur tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan pemenuhan gizi hingga ke kampung-kampung di Papua Barat Daya,” pungkasnya.(zia)
