SORONG– Dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Fuel Terminal (FT) PT Pertamina Patra Niaga di Kawasan Kuda Laut Kota Sorog, solidaritas aktivis dan ratusan sopir truk di Papua Barat Daya dalam melawan mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi menyampaikan pakta integritas dan 10 tuntutan kepada pihak Pertamina.
Dari 10 tuntutan yang dibacakan orator, diantaranya, mendesak kepada pihak Pertamina agar memberikan penjelasan terkait kehabisan BBM subsidi di SPBU yang mengakibatkan antrian dan kemacetan yang panjang.
“Mendesak PT Pertamina memperjelas pendistribusian BBM bersubsidi, biosolar, pertalite dan minyak tanah tepat sasaran. Ketiga, mendesak PT Pertamina agar memastikan pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran kepada rakyat,”ujar orator di atas mobil yang disimak pihak Pertamina.
Pada point keempat, solidaritas aktivis dan ratusan sopir truk juga mendesak pihak Pertamina agar memecat karyawan Pertamina yang bekerjasama dengan SPBU dan mafia minyak perilah penyelundupan BBM bersubsidi milik rakyat.
Selain itu, massa juga mendesak kepada Pertamina untuk meningkatkan pengamanan pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina (barkot). Hal ini disampaikan karena menurut para sopir truk, saat mengantri solar, ada kendaraan yang bolak balik memiliki sampai 3 barkot bahkan lebih.
“Jangan sampai ada 2 barkot dalam satu mobil,”tandas orator.
Massa aksi juga mendukung Pertamina meningkatkan jumlah SPBU di Kota Sorong mengingat Kota Sorong merupakan konsumen terbanyak di Provinsi Papua Barat Daya.
“Mendukung Pertamina meningkatkan BBM biosolar di SPBU Km 16 dan Kabupaten Sorong sebagai upaya pelayanan sementara menunggu langkah teknis kedepan,”tandsnya.
Pada point ke 8, massa aksi meminta kepada DPR Kota Sorong, DPR Provinsi Papua Barat Daya agar segera melakukan hearing (dengar pendapat) guna membentuk satgas penertiban BBM bersubsidi di Provinsi Papua Barat Daya.
Selain itu massa mendesak pihak Forkopimda di Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya agar segera untuk terbuka dan tegas dalam mengungkap mafia BBM bersubsidi di Provinsi Papua Barat Daya.
Pada point ke 10, massa aksi memberikan ultimatum bahwa Pertamina harus segera memberikan tanggapan resmi terhadap tuntutan massa aksi dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam setelah dokumen diterima secara resmi.
“Apabila tidak dilakukan maka kami akan datang dan mengambil alih aset rakyat yang dalam UUD 1945 rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara,”ujarnya.
Setelah menyampaikan tuntutannya, orator meminta kepada pihak Pertamina untuk menandatangani pakta integritas dan 10 tuntutan yang disampaikan massa.
Saat menyodorkan lembaran kertas untuk ditandatangani, awalnya aparat keamanan minta kepada perwakilan massa untuk tidak memaksa Pertamina untuk langsung menandatangani pakta integritas dan tuntutan tersebut karena perlu dipelajari dulu, namun dari hasil pembicaraan perwakilan massa yang ditengahi oleh Ketua Komisi II DPR Provinsi Papua Barat Daya, Jamalia Tafalas, akhirnya pakta integritas itupun ditandatangani oleh pihak Pertamina.
Saat menerima massa aksi, dari pihak Pertamina hadir Arif Rahman, Sales Manager Papua Barat dan Papua Barat Daya PT Pertamina Patra Niaga dan Rahmat Kuncoro Utomo, selaku Field Terminal Manager.
Dalam aksi demo ratusan sopir truk yang dikawal polisi, massa didampingi anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dari jalur pengangkatan (Otsus) yakni Robert Wanma yang ikut berorasi.
“Dikatakan tidak ada kelangkaan BBM, tapi pertanyaan kami kenapa mobil tiap hari antri. Kami sering rapat dengan Forkopimda menyangkut ini. Hari ini ada oknum-oknum yang sengaja menampung BBM yang disebut BBM Ilegal,”ujar Robert Wanma seraya menyebut di belakang salah satu markas satuan ada dugaan penyelundup BBM yang selama ini “bermain”. “Tangkap dia, tangkap,”sahut massa.
Dengan suara lantang, Robert Wanma minta agar Pertamina memperketat pengawasan di SPBU. Karena di SPBU juga oknum mafia BBM melakukan aksinya. “Mobil truk yang sudah rusak dibawa lalu dibikin barkot. Satu mobil bisa punya barkot 5,”ujar Robert Wanma.
Dikatakan Robert Wanma, bahwa para sopir truk yang antri di SPBU itu setiap hari “mencari” hanya untuk menutupi hutang, dan menghidupi anak dan istrinya. “Kami minta kepada bapak Kapolda, Kapolres harus berani kalau anggotanya terlibat dipecat,”tegas Robert Wanma.
“Saya hadir untuk melindungi rakyat saya,”imbuh Robert Wanma yang disambung massa dengan teriakan,”hidup pak Robert, hidup Pak Robert”.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR Provinsi Papua Barat Daya Jamalia Tafalas mengatakan, setelah mendengarkan aspirasi para sopir truk maka terkait dengan adanya dugaan tindak pidana dalam pembeliaan BBM akan dilanjutkan untuk diteruskan ke pihak Kepolisian.
Terkait dengan adanya dugaan oknum aparat yang terlibat dalam mafia BBM subsidi, Jamalia Tafalas minta kepada masyarakat khususnya media jika menemukan itu agar langsung melaporkan itu kepada dirinya.
“Bapak-bapak sopir truk, lihat muka saya, tatap saya, kalau ada aspirasi datang ke saya,”ujarnya dihadapan massa.
Ia mengatakan, bagi oknum aparat yang terbukti terlibat maka Ia tidak akan segan-segan untuk melaporkan ke pusat agar oknum aparat itu dicopot atau dipecat.
“Karena kami berdiri buat masyarakat,”tandas Jamalia Tafalas yang minta kepada massa aksi untuk menjaga Pertamina sebagai objek vital negara sehingga pembangunan di Papua Barat Daya tidak terhambat.
Pantauan media, dengan start dari Km 8, ratusan truk dan motor berkonvoi menuju Kantor Pertamina Patra Niaga di kawasan Kuda Laut Kota Sorong.
Dari beberapa pamflet yang dibentangkan di depan mobil truk, diantaranya bertuliskan, “solar habis, minyak tanah habis, usaha laris, rakyat menjerit”.
Konvoi kendaraan massa aksi sempat memacetkan arus lalu lintas hingga pengendara pun banyak yang memilih jalan alternatif agar cepat sampai ke tujuan. Dikawal puluhan polisi yang dipimpin Kabag Ops Polresta Sorong Kota, Kompol H. Andi Muhammad Nurul Yaqin, SH MH, hingga akhir aksi demo berlangsung aman. (ros)
