Segera Surati Mendagri untuk Berikan Sanksi Kabupaten ‘Bandel’

Berita Terkait

Sinergi Amankan Obvitnas, PLN UP3 dan Polres Fakfak Perkuat Kolaborasi Strategis

23 September 2026

3

Sinergi PLN dan DEN: Perkuat Ketahanan Energi dan Keandalan Listrik di Tanah Papua

22 September 2026

6

MTQ Nasional XXXI Resmi Berakhir,  Papua Barat Daya Raih Harapan II

20 September 2026

62

MANOKWARI – Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw M.Si merasa geram dengan tidak hadirnya perwakilan dari kabupaten saat forum OPD rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. “Pak Sekda, kita perlu berikan teguran dan saya akan tanda tangan dan laporkan ke Mendagri,” tegasnya, Senin (17/4).
Ia menyebutkan terdapat 5 kabupaten yang tak hadir yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Kaimana. Sedangkan yang hadir hanya Fakfak dan Teluk Wondama. “Ini merupakan kebiasaan buruk pemerintahan seperti ini. Kita minta Mendagri berikan sanksi kepada kabupaten yang bandel,” sebutnya. “Kita kumpulkan daftar dosa mereka (kabupaten, red) dan kita laporkan ke menteri,” imbuhnya.
Waterpauw mengungkapkan bahwa forum OPD RKPD 2024 akan membicarakan terkait kemaslahatan rakyat bukan semaunya pimpinan di provinsi. “Kita ini mau berbicara terkait harapan rakyat karena kabupaten lah yang memiliki rakyat,” ungkapnya. Tak hanya itu, beberapa hari kemarin, Waterpauw melakukan zoom meeting untuk membahas kemiskinan ekstrem dan stunting, tapi masih ada aja yang tidak hadir. Dirinya menyayangkan saat rapat tidak hadir. “Bahkan di daerahnya sendiri saya mendengar tidak ada mereka di sana. Kerja apa dan mau apa pemerintah seperti ini,” katanya kecewa.
Ia mencontohkan, Manokwari sendiri masih tinggi stunting dan kemiskinan ekstrem, tapi pada saat rapat forum OPD untuk membahas kemaslahatan rakyat perwakilan terkait tidak hadir. “Stunting Manokwari di tahun 2021 sebesar 26,9 persen di tahun 2022 sebesar 36,6 persen. Naik 9,7 persen. Hosah (capek, red) juga ini,” pungkasnya. (bw)