Segera Surati Mendagri untuk Berikan Sanksi Kabupaten ‘Bandel’

Berita Terkait

Peduli Dampak Kabut Asap di Sorong, Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bagikan Masker Gratis

9 Oktober 2026

52

Anak Sorong jadi Wakil Menteri Keuangan

2 Oktober 2026

1.2k

Papua Barat Daya Raih Terbaik Pertama Apresiasi Kemendagri Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri

29 September 2026

116

MANOKWARI – Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw M.Si merasa geram dengan tidak hadirnya perwakilan dari kabupaten saat forum OPD rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. “Pak Sekda, kita perlu berikan teguran dan saya akan tanda tangan dan laporkan ke Mendagri,” tegasnya, Senin (17/4).
Ia menyebutkan terdapat 5 kabupaten yang tak hadir yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Kaimana. Sedangkan yang hadir hanya Fakfak dan Teluk Wondama. “Ini merupakan kebiasaan buruk pemerintahan seperti ini. Kita minta Mendagri berikan sanksi kepada kabupaten yang bandel,” sebutnya. “Kita kumpulkan daftar dosa mereka (kabupaten, red) dan kita laporkan ke menteri,” imbuhnya.
Waterpauw mengungkapkan bahwa forum OPD RKPD 2024 akan membicarakan terkait kemaslahatan rakyat bukan semaunya pimpinan di provinsi. “Kita ini mau berbicara terkait harapan rakyat karena kabupaten lah yang memiliki rakyat,” ungkapnya. Tak hanya itu, beberapa hari kemarin, Waterpauw melakukan zoom meeting untuk membahas kemiskinan ekstrem dan stunting, tapi masih ada aja yang tidak hadir. Dirinya menyayangkan saat rapat tidak hadir. “Bahkan di daerahnya sendiri saya mendengar tidak ada mereka di sana. Kerja apa dan mau apa pemerintah seperti ini,” katanya kecewa.
Ia mencontohkan, Manokwari sendiri masih tinggi stunting dan kemiskinan ekstrem, tapi pada saat rapat forum OPD untuk membahas kemaslahatan rakyat perwakilan terkait tidak hadir. “Stunting Manokwari di tahun 2021 sebesar 26,9 persen di tahun 2022 sebesar 36,6 persen. Naik 9,7 persen. Hosah (capek, red) juga ini,” pungkasnya. (bw)