SORONG-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa se-Tanah Papua tahun 2023 di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston, Senin (23/10).
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan Rakor Pengadaan Barang/Jasa adalah bentuk komitmen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) wujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang berkualitas dan berintegritas, sehingga LKPP gelar Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa se-Tanah Papua tahun 2023.
Selain itu, LKPP menyelenggarakan Rakor LPPBJ guna menjaga penjaminan mutu, penyampaian informasi mengenai kebijakan terkait pelatihan dan sertifikasi, serta pembinaan terhadap SDM Pengelola pengadaan barang/jasa.
“Kalau penyelenggaranya hari ini ada namanya uji kompetensi, sertifikasi keahlian. Kenapa perlu dibuat seperti itu supaya kemudian organisasinya itu menjadi organisasi yang profesional dan punya kompetensi. Nah, kita memantaunya lewat ujian-ujian sertifikasi dan itu gratis,” katanya.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan sebagaimana amanat Presiden RI Joko Widodo bahwa pemahaman tentang pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K) memastikan transparansi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, serta mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
“Kami datang ke sini kurang lebih, kita ingin berdiskusi dan melakukan sosialisasi terkait dengan standar-standar pengadaan barang/jasa (PBJ) yang hari ini sudah demikian intensif kita sampaikan ke daerah-daerah lain,” katanya.
“Kami berharap Papua induk, Papua Barat Daya, pak Gubernur bisa sering mengontrol anak buahnya, stafnya yang di bawah untuk bisa memberlakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan arahan pak presiden, dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, UMKK, transparan, efisien dan juga mempercepat penyerapan anggaran Pemerintah,” sambungnya.
Dikatakan bahwa harus sama-sama memiliki sebuah komitmen bahwa PBJ ini harus bisa cepat, untuk kemajuan bangsa, kemajuan daerah, juga harus cermat melihat aturan yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, apabila itu semua bisa dilakukan sistem yang sedang berjalan ini akan menjadi lebih sempurna lagi karena dikelola oleh Sumber Daya Manusia berkualitas.
“Pertama kita mesti sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa. Kalau kita lihat beberapa raport temen-temen (di tanah Papua) yang masih belum standar, saya rasa perlu disentuh perlu dikomunikasikan,” katanya.
Disinggung mengapa OAP kurang proyek APBN, Kepala LKPP menegaskan Kalau hal tersebut ditanyakan ke Kepala Daerah, karena dari pihaknya aturannya ada.
“Kemungkinannya teman-teman OAP itu juga ada perlakuan-perlakuan khusus, dimaksimalkan saja teman-teman UPBJ yang ada di tanah Papua ini mesti berani untuk memaksimalkan OAP. Karena memang secara regulasi aturan itu juga dilindungi,” katanya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan pihaknya harus bersyukur karena ada rapat koordinasi yang dihadiri oleh 6 provinsi dan semua kabupaten/kota yang ada di 6 provinsi se-tanah Papua.
“Dalam rangka bagaimana memantapkan komitmen kita untuk dalam aspek pelaksanaan PBJ itu bisa dilakukan secara positif. Terutama kita dengan ada afirmasi untuk OAP. Jadi kami berterima kasih kepada LKPP,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa kegiatan tersebut memberikan motivasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi baru.
“Kami juga belajar dari teman-teman yang sudah duluan untuk memperbaiki proses-proses PBJ. Supaya kedepan urusan PBJ di Papua Barat Daya bisa sama seperti senior-senior seperti Papua dan Papua Barat,” katanya.
“Ini pasti akan sangat bermanfaat, transparan, tidak manual, efisensi dalam pengelolaan anggaran negara. Yang terpenting ada ruang bagi pengembangan UMKM dan produksi dalam negeri. Provinsi Papua Barat Daya siap, kita akan mendapatkan bantuan supervisi dari LKPP,” pungkasnya.
Dari Pantauan Radar Sorong Pj Gubernur PBD Mohammad Musa’ad menerima penghargaan Apresiasi Capaian PDN, UMK-K dan e-Pucrhasing Tertinggi Pemerintah Kota/Kabupaten se-Tanah Papua. Atas persentase UMK-K terhadap total RUP Kota Sorong yang diserahkan oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi pada saat rakor.(Fauzia/Radar Sorong)
