HANOI – Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa (17/1) waktu setempat. Pengunduran diri itu diumumkan beberapa hari setelah rumor yang beredar menyebut Phuc akan dipecat di tengah operasi antikorupsi besar-besaran yang menyebabkan sejumlah menteri dipecat. Seperti dilansir AFP yang dikutip dari detikcom, Selasa (17/1/2023), laporan kantor berita Vietnam VNA menyebut Phuc yang berusia 68 tahun telah ‘mengajukan pengunduran dirinya dari posisi-posisi yang dipegangnya, berhenti dari pekerjaannya dan pensiun’.
Pengunduran diri mendadak dari Phuc ini menjadi langkah yang sangat tidak biasa di Vietnam, di mana perubahan politik biasanya diatur secara hati-hati untuk menjaga stabilitas. Phuc mengundurkan diri setelah dua Wakil Perdana Menteri (PM) Vietnam dipecat pada bulan ini, yang terkait dengan operasi pembersihan untuk memberantas korupsi yang berujung penangkapan puluhan pejabat di negara komunis itu,
Sebelum menjabat Presiden Vietnam pada April 2021, Phuc sempat menjabat sebagai PM Vietnam antara tahun 2016 hingga tahun 2021. “Dia (Phuc) mengambil tanggung jawab politik sebagai pemimpin ketika sejumlah pejabat, termasuk dua wakil perdana menteri dan tiga menteri melakukan pelanggaran dan kegagalan, yang menyebabkan konsekuensi yang sangat serius,” sebut kantor berita VNA dalam laporannya.
Laporan Reuters secara terpisah menyebut Phuc mengundurkan diri setelah Partai Komunis yang berkuasa menyalahkan dirinya atas ‘pelanggaran dan kesalahan’ yang dilakukan para pejabat di bawah kendalinya semasa dia menjabat PM Vietnam. Jabatan Presiden Vietnam yang dipegang Phuc sebagian besar merupakan posisi seremonial. Namun dia menjadi pejabat dengan level tertinggi di Vietnam yang menjadi target operasi antikorupsi besar-besaran.
Kantor kepresidenan Vietnam belum memberikan pernyataan secara jelas soal pengunduran diri Phuc. Tidak diketahui secara jelas apakah Partai Komunis Vietnam, yang telah menerima pengunduran diri Phuc, telah menunjuk kandidat untuk menggantikannya. Vietnam diketahui tidak memiliki penguasa tertinggi dan secara resmi dipimpin oleh empat ‘pilar’ yang terdiri atas, sekretaris partai yang berkuasa, presiden, perdana menteri dan ketua legislatif. (nvc/ita/detikcom)
