Pemberian BLT Dinilai Tidak Memberikan Solusi
SORONG-Ketua DPW PKS Papua Barat, Syaiful Maliki Arief, menyatakan bahwa, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah melukai masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan mengingat adanya kenaikan harga angkutan umum dan kebutuhan pokok di beberapa wilayah di Papua Barat pasca penetapan kenaikan harga BBM per 3 September lalu.
Dari rilis DPW PKS Papua Barat kepada Radar Sorong, Syaiful menyampaikan, pasca krisis akibat Covid-19 masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan aspek ekonomi. Tentu saja kebijakan ini melukai masyarakat kecil yang baru saja merasakan krisis akibat covid dan kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng. Kini harus dihadapkan lagi dengan kenaikan harga-harga akibat kenaikan BBM.
Seperti halnya sikap Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS yang menolak kenaikan harga BBM, PKS Papua Barat juga konsisten dengan keputusan menolak naiknya harga Pertalite, Solar, dan Pertamax.
Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.850 per liter, dan Dexlite Rp. 17.750 per liter.
Menurut Syaiful pemerintah harus menghitung dampak kenaikan BBM bagi masyarakat.
“Pemerintah pusat harus menghitung dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat. Bahwa kenaikan harga BBM pasti disertai dengan kenaikan harga transportasi dan harga bahan pokok lainnya,” ungkap Syaiful yang juga sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat.
Ia menerangkan, dengan kenaikan harga BBM kali ini, berdampak secara langsung kepada perekonomian masyarakat asli Papua.
“Masyarakat lokal mama-mama Papua pasti ikut merasakan dampak kenaikan BBM. Di mana ongkos transportasi membawa hasil jualannya ke pasar semakin mahal, ditambah lagi daya beli masyarakat yang menurun,” ujarnya.
Syaiful mengungkapkan mama-mama Papua yang membawa dagangan sayur mayur dari perkampungan mengalami dilema saat ini.
“Dilemanya mau kasih naik harga jualan nanti tidak ada yang beli, sementara ongkos transportasi dan kebutuhan pokok sudah pada naik,”katanya.
Ia menilai, pemberian bantuan langsung tunai tidak bisa menjadi solusi saat ini. Dampak kenaikan BBM tidak bisa selesai hanya dengan memberikan BLT ke nasyarakat. BLT (Bantuan Langsung Tunai) hanya sementara tapi kenaikan harga akibat naiknya harga BBM permanen.
Oleh karena itu, Syaiful Maliki Arief berharap pemerintah meninjau ulang keputusan menaikkan harga BBM subsidi kali ini. (**/rat)
