PKS Harus jadi Caleg Terbanyak di Papua Barat

Sekjen DPP PKS Lantik DPTW dan DPW Papua Barat

MANOKWARI – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsy melantik Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Papua Barat, Kamis (9/2). Dengan demikian, Anggota Komisi III DPR Papua Barat, H. Mugiyono resmi nahkodai DPW PKS Papua Barat.


Habib Aboe Bakar Alhabsy mengatakan DPW PKS harus bekerja maksimum dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan pendapatan asli daerah (PAD).
“PKS harus menjadi caleg terbanyak di Papua Barat,” ujarnya kepada wartawan.


Ia mengungkapkan sejalan dengan hal tersebut, PKS musti bergerak cepat untuk menyesuaikan dengan perubahan di Papua dimana sekarang sudah terpecah menjadi enam provinsi. Ia merasa arah perubahan sudah semakin terlihat.


“Tentu pembentukan provinsi baru memiliki konsekuensi mulai dari komposisi. Secara politik akan merubah struktur pemerintahan maupun legislatif yang ada di daerah,” ungkapnya.


Adanya pemisahan antara Papua Barat dan Papua Barat Daya, lanjutnya, PKS akan melakukan rekomposisi di dua DPW. Oleh karena itu, kehadirannya di Papua Barat untuk fokus kualitas pengurusan hingga ke tingkatan terbawah. Ia menganggap penting kondisi konsolidasi struktur tersebut.


“Makanya saya datang kesini (Papua Barat, red) untuk melihat itu,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Papua Barat, H. Mugiyono mengatakan, membangun Papua sangatlah berat karena kondisi topografi dan kondisi akses yang cukup susah.

Untuk itu, perlu kolaborasi yang baik untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Papua Barat.


“Kita tidak bisa membangun daerah sendiri-sendiri. Pelu ada kerja sama dan kolaborasi,” ujarnya.


Ia meminta dukungan dari DPP PKS agar bisa memenangkan kontekstasi pemilu 2024 mendatang. Kemenangan PKS nantinya merupakan kemenangan bersama dengan seluruh elemen anak bangsa. Dengan jumlah kabupaten di Papua Barat sebanyak tujuh kabupaten, dirasa lebih mudah untuk memajukan dibanding 12 kabupaten 1 kota.


“Kalau 13 kabupaten kota lebih banyak jangkauannya, sekarang tinggal 7 kabupaten jadi peluangnya makin besar,” tandasnya. (bw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social Icons

error: Content is protected !!