JAKARTA-Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si, menjalani evaluasi kinerja triwulan ke dua tahun 2024, yang dilaksanakan di lantai 8 Gedung Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Jumat (21/6).
Pelaksanaan evaluasi kinerja ini dipimpin staf khusus kemendagri Kastorius Sinaga beserta Tim Evaluator yang terdiri dari para pejabat di lingkungan Itjen Kemendagri.
Pj Gubernur didampingi Pj Sekda Jhoni Way, S.Hut., M.Si, para staf ahli dan asisten, dan beberapa pimpinan SKPD, memaparkan beberapa point indikator prioritas selama kurang lebih 90 menit.
Pj Gubernur mengatakan, terdapat 10 indikator utama yang dibahas bersama dalam evaluasi tersebut, antara lain inflasi, stunting, kemudian kemiskinan ekstrim, pengangguran terbuka, pelayanan publik, ada juga investasi termasuk juga fasilitas-fasilitas kantor dan sebagainya.
“Jadi kita sudah sampaikan semua yang sudah kita kerjakan dan ada sumbang saran dari para evaluator yang akan menjadi perhatian buat kita, dan kita akan terus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memastikan semua program, terutama yang dibahas lebih spesifik yaitu program-program prioritas yang akan menjadi perhatian kita, komitmen kita, untuk melakukan secara efektif,” kata Pj Gubernur PBD.
Kemudian, lanjut Musa’ad, kita akan melakukan penyempurnaan dan yang terpenting adalah masyarakat harus merasakan manfaat dari adanya provinsi baru ini.
“Jadi pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat, itu sebabnya kita selalu mendekatkan program kita dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Musa’ad.
Pj Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan dalam mengemban tanggung jawab sebagai penjabat gubernur Papua Barat Daya.
“Sekali lagi terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dalam memimpin, dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.
Diketahui, 10 point indikator prioritas tersebut terdiri dari inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrim, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan, dan juga perizinan. Kitorang Kuat Karna Torang Satu.(*/zia)
