SORONG-Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjadikan data Orang Asli Papua (OAP) sebagai variabel utama dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dana infrastruktur yang bersumber dari pemerintah pusat.
Kebijakan ini ditegaskan dalam peluncuran pendataan OAP tingkat provinsi yang digelar di Gedung Lambert Jitmau, Rabu (15/1/2026), sebagai upaya memastikan perencanaan pembangunan berjalan tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat adat Papua.
Launching pendataan OAP Pemprov PBD melalui Pj Sekretaris Daerah Yakob Kareth, dengan dihadiri oleh kepala Dinas se-Kabupaten/Kota di PBD, anggota DPR Otsus, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi PBD.
Pendataan Sebagai Langkah Strategis Lindungi Hak-hak Masyarakat Adat
Plt. Kepala Disdukcapil PMK Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, menyampaikan bahwa pendataan OAP merupakan langkah strategis untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat adat Papua terlindungi dan terlayani secara adil. Data ini juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Satu Data Kependudukan serta mendukung kebijakan afirmasi pemerintah daerah.
Tujuan pendataan OAP meliputi:
- Mengetahui jumlah dan sebaran OAP di seluruh wilayah PBD
- Menjadi dasar perencanaan kebijakan dan program pembangunan berbasis OAP
- Mendukung integritas data OAP ke dalam sistem Satu Data Indonesia dan Provinsi PBD
Manfaat yang diharapkan:
- Meningkatkan efektivitas pelayanan publik
- Mendorong program pemberdayaan masyarakat adat
- Menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga mitra dalam pengambilan keputusan
Metodologi Penyediaan Data
Penyediaan data OAP dilakukan oleh petugas Dukcapil bekerja sama dengan Kepala Suku, Tokoh Adat, serta Kepala Kampung/Kelurahan melalui beberapa tahapan:
- Verifikasi dokumen kependudukan berdasarkan marga yang terdata dalam berita acara nama-nama marga dari perwakilan Kepala Suku terdaftar di Kesbangpol se-PBD
- Pendekatan By Name By Address
- Validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Penginputan data berdasarkan tiga kategori, yaitu Bapak Mama Papua, Bapak Papua, dan Mama/Ibu Papua
Dalam sistem SIAK PLUS, data agregat yang tersedia meliputi jumlah OAP berdasarkan tingkat pendidikan, agama, kepemilikan akta kelahiran, status perkawinan, akta perkawinan, serta jenis kelamin per Kabupaten/Kota. Dokumentasi berupa foto kegiatan koordinasi, sosialisasi, pendataan, dan penginputan juga terlampir.
Permasalahan dan Rekomendasi
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pendataan antara lain masih banyaknya OAP yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap, sulitnya akses ke wilayah pedalaman, dan keterbatasan data lintas sektor.
Sebagai solusi, pemerintah menyarankan penguatan kolaborasi antar OPD dan pemerintahan distrik, dukungan serta afirmasi untuk pendataan berkelanjutan, dan integritas data OAP dengan portal Satu Data Provinsi PBD.
Data Agregat Penduduk Provinsi PBD
Rekapitulasi jumlah penduduk Provinsi PBD per 31 Desember 2025 mencapai 614.415 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:
- Jumlah OAP: 296.210 jiwa
- Jumlah Non OAP: 318.205 jiwa
Perincian per Kabupaten/Kota:
- Kabupaten Sorong: 54.379 OAP
- Kota Sorong: 209.765 OAP
- Kabupaten Raja Empat: 53.035 OAP
- Kabupaten Sorong Selatan: 46.829 OAP
- Kabupaten Maybrat: 43.178 OAP
- Kabupaten Tambrauw: 21.302 OAP
Data Jadi Dasar Pengelolaan Dana Otsus
Sementara itu ,Pj Sekda Yakob M Karet menyampaikan bahwa pendataan OAP menjadi dasar variabel untuk pengelolaan dana Otsus dan dana infrastruktur lainnya yang dialokasikan pemerintah pusat. Meskipun target awal pendataan adalah 6 bulan dan terdapat kendala seperti kurangnya dokumen serta kondisi geografis yang beragam, program akan terus berlanjut karena data OAP bersifat dinamis dan bertambah setiap tahun.
“Pembangunan dengan adanya data yang akurat dapat lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya,” ujarnya.
Kebijakan Otsus Papua diatur dalam PP No.106/2021, PP No.107/2021, Perpres No.24/2023, dan Peraturan Menteri Keuangan No.33 Tahun 2024, yang mengatur kewenangan, pelaksanaan, hingga rencana induk percepatan pembangunan Papua tahun 2022-2041.
Data OAP digunakan untuk merancang kebijakan yang melindungi dan memberdayakan masyarakat adat, serta memastikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, data ini juga mempermudah pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kondisi spesifik masyarakat Papua.
Menurutnya, urusan administrasi kependudukan bukan hanya pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar dalam semua pelayanan publik, mulai dari pembelian tiket pesawat, perawatan di rumah sakit, hingga transaksi perbankan yang memerlukan KTP dan Kartu Keluarga.
Definisi OAP
Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diakui menjadi OAP oleh masyarakat adat Papua. Tujuan utama pendataan adalah mendukung perencanaan pembangunan daerah agar dapat membuat keputusan yang tepat sesuai kebutuhan setempat.(*/zia)
