SORONG – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI bersama JETP (Just Energy Transition Partnership) Indonesia menggelar kegiatan Regional Multi-Stakeholder Forum, di Aston Sorong Hotel & Conference Center pada Senin (20/10/2025).
Kegiatan dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang) George Yarangga, A.Pi, MM, ditandai pemukulan tifa bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diwakili Eko Wahyu Purnomo, Wakil Kepala Sekretariat JETP Elrika Hamdi, Ketua Komisi II DPR Provinsi Papua Barat Daya Jamalia Tafalas, SE, MM.
Eko Wahyu Purnomo, mewakili Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Bidang Perekonomian RI Farah Heliantina, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, sebagaimana diketahui Indonesia bersama mitra internasional berkomitmen dalam kerangka JETP dengan dukungan pendanaan hingga USD 20 miliar dengan target puncak emisi sebesar 290 juta ton CO2 ekuivalen dan pencapaian bauran energi terbarukan 34% pada tahun 2030, sebagai bagian dari langkah menuju zet net zero emision 2060 atau lebih cepat.
“Untuk itu Sekretariat JETP telah menyusun comprehensive investment and policy plan (CIPP) pada 2023 sebagai peta jalan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan Indonesia yang kini sedang diperbaharui, guna menyesuaikan prioritas dengan perkembangan terbaru serta masukan dari daerah,” ujarnya.
Dikatakan pula bahwa Provinsi Papua Barat Daya (PBD) sebagai provinsi termuda Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam transisi energi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan kekayaan alam yang melimpah, kearifan lokal yang kuat serta komitmen terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, Papua Barat Daya berada pada titik awal yang strategis untuk membangun sistem energi yang bersih, adil dan berdaulat.
Potensi energi terbarukan di Papua Barat Daya sangat besar, mulai dari tenaga surya yang melimpah sepanjang tahun, biomassa dari hutan dan sisa pertanian hingga potensi mikro hidro dari aliran sungai yang mengalir wilayah pegunungan dari pedalaman.
Transisi energi bukan sekedar penggantian sumber energi fosil ke energi terbarukan, melainkan upaya menyeluruh untuk membangun kemandirian energi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. “Melalui pendekatan berbasis komunitas, kolaborasi dengan lembaga adat serta dukungan teknologi tepat guna Papua Barat Daya dapat mengembangkan model transisi energi yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Forum diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bersama mengenai peluang dan manfaat transisi energi sekaligus menggali masukan dari masyarakat agar proyek-proyek energi terbarukan dapat berjalan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana membangun dukungan dan partisipatif aktif seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat, untuk memastikan keberhasilan implementasi transisi energi yang berkeadilan berkelanjutan.
“Saya juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang besar kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini dan juga kepada seluruh peserta yang hadir pada FGD ini, semoga diskusi ini berjalan dengan produktif dan dapat memperkaya proses pembaruan saintifik 2025 dan menjadi langkah nyata menuju Indonesia yang lebih hijau, tangguh dan berkeadilan,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Staf Ahli Ekbang, George Yarangga mengatakan bahwa, Provinsi Papua Barat Daya merupakan daerah dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar, baik dari sumber tenaga surya, bio massa, mikro hidro maupun angin. Potensi ini menjadi peluang strategis bagi kita, untuk mendorong ketahanan energi daerah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan terutama di sektor-sektor unggulan seperti perikanan dan pariwisata. Namun demikian kita juga menyadari bahwa transisi menuju energi bersih bukanlah hal yang mudah, ada tantangan besar mulai dari keterbatasan infrastruktur kelistrikan, akses energi di wilayah terpencil hingga kebutuhan investasi dan sumber daya manusia yang belum memadai. Oleh karena itu forum seperti FGD ini menjadi sangat penting untuk menyatukan langkah dan komitmen semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga riset, masyarakat dan mitra pembangunan, agar transisi energi di Papua Barat Daya dapat berjalan secara adil inklusif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Dalam konteks JETP, Papua Barat Daya ingin menempatkan diri bukan hanya sebagai penerima kebijakan tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam mendorong transformasi energi nasional. “Kami berkomitmen untuk menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium yang hijau di kawasan timur Indonesia, di mana energi terbarukan menjadi penggerak utama sektor ekonomi rakyat terutama nelayan, UMKM, serta pelaku pariwisata di Raja Ampat dan sekitarnya,” ujarnya.
Melalui forum ini ia berharap lahir gagasan rekomendasi dan sinergi program konkrit antara pemerintah daerah, lembaga teknis dan mitra pembangunan untuk: pertama, mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan ketenagalistrikan dan energi terbarukan di Papua Barat Daya; kedua, mendorong investasi hijau yang berpihak pada masyarakat lokal; ketiga, membangun sistem energi yang mendukung pertumbuhan ekonomi biru (blue economy) di sektor perikanan dan pariwisata.
Transisi energi yang berkeadilan tidak hanya berbicara tentang tekonolgi dan investasi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, oleh sebab itu seluruh proses ini harus memastikan bahwa masyarakat lokal menjadi bagian dari perubahan tidak tertinggal, tapi justru menjadi penerima manfaat utama dari energi bersih.
Dalam acara diskusi itu juga ada Pengenalan Just Energy Transition Partnership (JETP) oleh Wakil Kepala Sekretariat JETP Elrika Hamdi, Pemaparan Kerangka Transisi Berkeadilan (JT Framework) oleh Environmental Specialist Sekretariat JETP Catherine K. Winata. Kemudian Gambaran Umum Industri Pariwisata Papua Barat Daya oleh Kadispora Parekraf Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, M.Si.
Kemudian dilanjutkan Diskusi Panel dengan narasumber antara lain Direktur Comms and Partnership Konservasi Indonesia Tinton Yudianto, Senior Manajer Perencanaan PLN Unit Induk Papua dan Papua Barat Soedarmono, Ketua Kopetindo Widi Pancono, Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya Rahman, S.STP, M.Si, Kadis P2KP Provinsi Papua Barat Daya Absalom Salossa, S.Pi, MM, Andre Susanto PT. Inovasi Dinamika Pratama, Emmy SOCOOL, GIZ, Elkana Lewerisa PT. Aruna Jaya Nuswantara, Hany Zaim PT. Java Pratama Energi, Eri Nurcahyanto Plt. Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Kementerian ESDM (online). (akh)
