Komarudin Watubun : Papua Butuh Pemimpin Jujur, Jangan Korupsi
AIMAS – Anggota Komisi II DPR RI, Dr. Komarudin Watubun, SH, MH menekankan bahwa otonomi khusus (Otsus) Papua tak boleh lagi dianggap gagal oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Komarudin pada sosialisasi UU Otsus bagi Provinsi Papua, Senin (12/6). “Jangan korupsi karena regulasi yang bagus harus dikerjakan oleh pemimpin yang memiliki hati nurani untuk membangun Papua. Di Papua banyak orang pintar, jadi sekarang yang dibutuhkan untuk membangun tanah ini hanya orang yang jujur,” tegas Komarudin.
Dikatakannya, banyak masyarakat yang kecewa terhadap pelaksanaan Otsus beberapa tahun ke belakang. Bahkan, oleh sebagian orang, Otsus dianggap gagal membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Padahal, Otsus adalah regulasi Pemerintah Pusat untuk mengistimewakan Papua. Fenomena tersebut akhirnya menginspirasi Komarudin untuk melahirkan sebuah buku yang menjadi kitab suci bagi pelaksanaan Otsus Papua sehingga tidak dianggap gagal lagi. “Faktanya, mereka yang selalu teriak Otsus gagal ternyata juga tidak pernah tau detail tentang isi UU Otsus dan segenap aturannya. Padahal itu adalah kitab suci dan pedoman untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan Otsus. Jadi kalau ada masyarakat yang berteriak Otsus gagal, tolong lihat siapa pemimpinnya bukan apa isi undang-undangnya,” kata dia.
Sebab menurutnya, tak ada satupun pasal dalam UU Otsus yang melemahkan atau merugikan masyarakat Papua. Sebaliknya, tujuan negara melahirkan Otsus adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam kesempatan tersebut, Komarudin juga menjelaskan, jika bicara tentang Otsus berarti bicara tentang peristiwa kenegaraan dan peristiwa kebangsaan. Otsus tidak lahir begitu saja, namun lahirnya Otsus banyak melalui proses yang begitu panjang bahkan proses yang banyak menelan jiwa dan raga manusia. “Kilas balik Otsus ini sudah ada sejak Papua bergabung dengan Republik Indonesia, jadi otsus sesungguhnya sudah diberikan sejak bung Karno dalam bentuk pemberlakuan mata uang khusus Irian Barat (IRB). Berproses dari bung Karno ke pak Harto ada pemberlakuan daerah operasi militer itulah yang menyebabkan lahir lagi Otonomi di Tahun 1921,” jelasnya.
Untuk itu, terkait dengan sejarah Otsus ini harus di pahami betul oleh generasi muda dan Anggota DPRD Kota/Kabupaten karena lahirnya Otsus di bayar dengan darah dan nyawa manusia. “Saya tegaskan lagi, setiap pemimpin daerah harus menanamkan mindset anti korupsi jika ingin mewujudkan keberhasilan Otsus di daerahnya. Karena regulasi yang bagus harus dikerjakan oleh pejabat daerah yang bagus juga. Mohon maaf, jika anda tersinggung tidak papa. Karena soal Otsus, saya tidak ada kompromi,” tandas Komarudin dengan lugas. (ayu)
