SORONG- Agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) I Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Papua Barat Daya yang dijadwalkan digelar di Kota Sorong 24 Agustus 20203 menuai kecaman.
Bahkan BPD KKSS Kota Sorong mengajukan surat ke BPP KKSS yang minta agar pelaksanaan Muswil I KKSS Papua Barat Daya ditunda. Jika Muswil tetap digelar Ketua BPD KKSS Kota Sorong Syamsudin Djohan, SH mengaku tidak akan hadir, dan kalau pun ada pengurus yang hadir itu atas nama pribadi, bukan sebagai BPD KKSS Kota Sorong.
Dalam agenda pelaksanaan Muswil I KKSS Provinsi Papua Barat Daya, Syamsudin Djohan mengaku sangat kecewa. Pasalnya sebagai tuan rumah, Ketua BPD KKSS Kota Sorong mengatakan dirinya tidak pernah diajak untuk duduk bersama membicarakan agenda Muswil KKSS Provinsi PBD tersebut.
Dikatakan oleh Syamsudin Johan, rencana pelaksanaan Muswil I KKSS sepenuhnya dipersiapkan oleh BPW KKSS Provinsi Papua Barat, termasuk pembentukan panitia, SC dan OC semuanya dari KKSS Papua Barat. . Padahal secara etika, karena Muswil akan digelar di Kota Sorong, semestinya KKSS Papua Barat menyerahkan sepenuhnya kepada BPD KKSS se Sorong Raya di wilayah Papua Barat Daya untuk mempersiapkan pelaksanaan Muswil I KKSS Papua Barat Daya, bukan dari provinsi induk yang membentuk panitia lalu datang ke Sorong.
“Sesungguhnya rencana Muswil sudah saya tahu, tapi secara administrasi saya tidak pernah diundang, tidak pernah berdiskusi dan lain-lain, bahkan kepanitiaannya sendiri mereka bentuk di Manokwari, nanti ke Sorong baru tunjuk orang-orang jadi panitia seksi ini seksi itu. Ini yang menurut saya ganjil. Slogan yang selalu dikatakan Sipakatau, Sipakalebbi itu sudah tidak ada lagi. Mereka yang memberikan contoh yang tidak benar, menurut saya,”ujar Syamsudin Djohan yang sehari-hari anggota DPRD Kota dari Partai Gerindra.
Sebagai provinsi induk, menyinggung jika yang dilakukan KKSS Papua Barat itu memang merupakan kewenangannya , dikatakan Syam-sapaan akrab Ketua KKSS Kota Sorong- bahwa memang ada legitimasi yang dipegang oleh KKSS Papua Barat yakni juga hasil Rakornas yang digelar di Makassar Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
“Rakornas yang dilakukan saat itu selesai pelaksanaan PSDM yang memang tidak direncanakan. Tiba-tiba dlaksanakan Rakornas itu yang kemudianmemutuskan bahwa jika terjadi DOB (daerah otonom baru) maka pelaksanaannya seperti yang sekarang ini. Bahwa provinsi induk memberikan rekomendasi dan melaksanakan Muswil di daerah DOB itu. Tapi sesungguhnya bahwa kita itu tidak bentuk Muswil yang sudah ada, tidak, ini daerah baru, daerah baru itu diberikan kepada kami yang berotonom,”tandas Syamsudin Djohan.
Ia pun kemudian mencontohkan seperti pembentukan KKSS Provinsi Papua Tengah, dimana Provinsi Papua Tengah diberikan rekomendasi sepenuhnya oleh Provinsi induk, Provinsi Papua di Jayapura untuk KKSS di Papua Tengah berembuk dengan BPD KKSS yang lain dengan tudang sipulung.
“Tudang sipulung itu lebih dekat, lebih nyaman, itulah yang kemudian dipersepsikan oleh mereka (KKSS di Papua Tengah) dan menunjuk lalu siapa yang jadi ketuanya. Tapi Ini tidak, mereka (KKSS Papua Barat) mempersepsikan sebagai sebuah yang harus dimusyawarahkan lebih besar lagi lalu ditangani langsung oleh provinsi induk, sesungguhnya bukan seperti itu yang kita inginkan,”tandas Syamsudin Djohan.
“Yang kita inginkan itu Papua Barat sebagai provinsi induk memberikan kepada kami rekomendasi se- Sorong Raya untuk membentuk kepanitiaan , silakan bentuk kepanitiannya dan kemudian menggelar Muswil. Segala hal yang ada di Muswil lalu kami laporkan kembali ke provinsi induk. Kan maunya begitu donk. Tidak kemudin mereka yang interfensi ke sini (Sorong-red). Bagaimana bisa, kami punya daerah, kan lucu itu,”ujarnya.
Syamsudin Djohan pun mengaku tak ingin Muswil KKSS masuk ke ranah politik. Ia menginginkan Muswil KKSS murni digelar oleh BPS KKSS yang ada di Sorong Raya. Yang terjadi bahwa pihaknya kata Syamsudin Johan hanya diberitahu akan ada pelaksanaan Muswil KKSS tapi tidak pernah diajak duduk bersama. “Hanya diinfokan eh kami mau melaksanakan muswil. Kan bukan begitu ceritanya. Semestinya kita diajak berbicara terkait dengan apa-apa yang akan dilakukan,”tandasnya.
“Kenapa sih tidak berbesar hati menyerahkan semua kepada kami untuk melaksanakan, supaya kami yang mengatur begitu lo. Kita di Sorong Raya ada 4 kabupaten 1 kota, biarkan kami mengatur diri sendiri, kenapa sih,barang apa jadi,”imbuh Syam.
Ia kemudian menegaskan, dalam pelaksanaan Muswil nanti BPD KKSS Kota Sorong abstain. “Kalau mau jalan silakan. Resiko dan apapun yang terjadi itu diluar tanggung jawab kami,”ujarnya.
Ia pun mengetahui dalam kepanitiaan ada juga dari BPD KKSS di Sorong Raya. Hanya saja menurutnya lagi, bukan seperti itu caranya. “Kepanitiaan itu kita ketahui bersama 4 DOB kabupaten 1 kota itu harus ikut berbicara terkait dengan pelaksanan, bagaimana bentuknya, dimana tempatnyam kapan dilakukan, kan begitu. Ini orang-orang masuk di kita punya teritori lalu kemudian sama dengan mengobok-obok kami,”imbuhnya.
Atas persoalan ini, dikatakan Syamsudin Djohan, pihaknya sudah melakukan upaya dengan menyurat ke BPP KKSS untuk ditinjau kembali terkait dengan rencana Muswil KKSS Papua Barat Daya.
“Sesungguhnya mereka bertanggungjawab karena mereka yang mengeluarkan rekomendasi terkait Rakornas kemarin yang menurut saya tergesa-gesa dan mendadak dilakukan,”tandasnya.
Dengan turun langsungnya BPW KKSS Provinsi Papua ke Sorong menggelar Muswil, seakan sumber daya manusia (SDM) di Sorong tidak mampu melaksanakan Muswil. “Saya sampaikan ke pusat bahwa sumber daya manusia (SDM) kami merlimpah, sangat mampu bahkan lebih dari mampu, kami ada profesor, doktornya ada berapa banyak di sini (Soron,Red) . Kalau mereka merekomendasikan kepada kami untuk melaksanakan ini, okey, silakan kalian rapat untuk membentuk Muswil, kan enak begitu. Bukan mereka ke sini (Sorong,Red) menginterfensi ke sini seolah-olah kami tidak mampu. Mulai dari pembiayaan kami di sini meski sederhana apa pun kami bisa lakukan. Walaupun tidak sehebat orang-orang yang ada di sana, duitnya maksdunya,”tandas Syamsudin Djohan kesal.
“Jadi kami minta ke BPP untuk ditunda untuk menghindari jangan sampai terjadi konflik. Kami berkeinginan sesungguhnya Muswil dilaksanakan oleh warga yang ada di Papua Barat Daya se Sorong Raya. Jadi jangan provinsi induk interfensi kami, kenapa mereka tidak legowo melepaskan, ada apa sebenarnya,”tandasnya lagi. (ros)
