SORONG– Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos yang diwakili Asisten I Setda Provinsi Papua Barat Daya Dr Suardi Thamal, MM membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Profil dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Papua Barat Daya di Vega Prime Hotel, Kamis (21/5/2026).
Dalam sambutannya pada pembukaan FGD yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Gubernur mengatakan, Provinsi Papua Barat Daya merupakan wilayah yang dianugerahi kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa.
Hutan tropis, kawasan pesisir dan laut, ekosistem mangrove, terumbu karang, hingga berbagai flora dan fauna endemik menjadi kekuatan ekologis yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat Papua Barat Daya, tetapi juga bagi Indonesia dan dunia.
“Kekayaan tersebut harus dipandang sebagai amanah yang wajib kita jaga bersama. Di tengah meningkatnya tekanan pembangunan, perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, maka diperlukan arah kebijakan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati,”ujar Gubernur melalui Asisten I, Suardi Thamal.
Karenanya, penyusunan Profil dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ini menjadi sangat strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan mampu memetakan potensi, tantangan, serta langkah-langkah perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hayati secara bijaksana demi kesejahteraan masyarakat.
Dikatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki komitmen untuk mendorong pembangunan yang harmonis antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Diingatkan oleh Gubernur, pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan hak-hak masyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam secara arif dan turun-temurun.
“Karena itu, saya berharap forum ini dapat menghasilkan masukan yang konstruktif, berbasis data ilmiah, pengetahuan lokal, serta aspirasi masyarakat adat sebagai bagian penting dalam penyusunan dokumen yang komprehensif dan implementatif,”tandas Gubernur. Di Forum FDG ini, Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kekayaan hayati di Papua Barat Daya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly, ST, M.Si menjelaskan, dalam penyusunan Profil dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Papua Barat Daya, di seluruh Indonesia ada empat provinsi yang dijadikan sampel yakni Aceh, Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua Barat Jaya.
“Pentingnya kenekaragaman hayati ini perlu kita buat dalam sebuah rencana induk untuk mendukung rencana pembangunan. Jadi, terhadap dengan berbagai permasalahan yang ada, sentangan perubahan iklim, polusi, kemudian hilangnya sebagainya kenekaragaman hayati,”ujarnya.
Hal ini merupakan tiga isu lingkungan global yang harus disiasati, diambil langkah-langkah strategis untuk bagaimana menyelamatkan kenekaragaman hayati.
“Kita menjaga kenekaragaman hayati ini sebagai harta kita, harta karun kekayaan kita untuk generasi yang akan datang,”ujar Kadis LH Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu.
Dikatakan Kelly Kambu yang biasa disapa Pace Lingkungan, dengan adanya tekanan pembangunan yang begitu cepat, jangan sampai pembangunan itu kemudian mengabaikan kenekaragaman hayati yang dimiliki oleh Tanah Papua, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya
SORONG- Kenekaragaman hayati yang tertinggi di seluruh dunia berdasarkan hasil kajian itu ada di Tanah Papua, dataran Papua sampai dengan Papua Nuigini khususnya Papua Barat Daya.
“Memang kalau kita mau lakukan semuanya mungkin butuh waktu. Tetapi minimal harta kekayaan kenekaragaman hayati kita yang sudah ada, itu perlu didokumentasikan. Kemudian dibuat rencana induk pengelolaan untuk kita nanti overlay dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, jangka panjang di wilayah Papua Barat Daya, yang akan dilihat juga dengan rencana serta ruang wilayaH,”jelasnya.
Sehingga kalau ada kenekaragaman hayati yang perlu dilindungi atau perlu dijaga, strategi apa yang perlu intervensi kebijakan untuk melakukan tindakan pengelolaan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan kenekaragaman hayati yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat Daya.
Lanjut dikatakan oleh Kadis LH Papua Barat Daya, bahwa kekuatan keanekaragaman hayati ada sinergi, sinkron dengan bagaimana menata masyarakat hukum adat.
Perdasus masyarakat hukum adat merupakan bagian yang akan disinergikan menjadi sebuah kekuatan untuk bagamana membangun kehidupan masyarakat hukum adat tapi juga bagaimana menjaga kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki sebagai daya tarik.
“Bisa saja sebagai daya tarik wisata, kemudian bisa saja jadi pemancik untuk mendatangakan investor di sektor lingkungan misalnya, sehingga masyarakat itu bisa merasakan dampak langsung dari kehadiran investasi dibidang ekologi,”terang Kelly Kambu.
Kita bisa menjual itu dan orang yang data tertarik dengan karta kekayaan keanekaragaman hayati kita. Jangan sampai ini akan punah, atau hilang.. (ros)
