SORONG – Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sorong, masih sangat kekurangan pegawai. Padahal beberapa hari sebelumnya, Lapas Sorong baru saja mendapat tambahan personel baru CPNS sebanyak enam orang. Namun, rasio antara jumlah warga binaan dengan pegawai masih jauh dari kata cukup.
Saat ini, Lapas Sorong dihuni sekitar 450-an warga binaan. Sementara jumlah pegawai yang ada hanya sebanyak 61 orang. Dengan petugas penjagaan hanya 4 orang. Kondisi tersebut seringkali membuat petugas kuwalahan menghadapi warga binaan, terutama saat ada yang berulah dan tidak kooperatif.
Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Sorong, Gustaf Rumaikewi, SH, MH mengungkapkan, pihaknya perlu mengambil langkah untuk diterapkannya pengamanan swakarsa di sana.
“Kami memang kekurangan pegawai. Namun kami bersyukur karena di sini kita bisa membangun pengamanan swakarsa. Dimana warga binaan yang punya kedisiplinan dan bisa dijadikan panutan, kami rekrut sebagai kader disiplin untuk membantu perugas dalam pelaksanaan pengamanan,” bebernya.
Menurut Kalapas, dengan hanya memiliki 4 petugas jaga setiap harinya, maka masing-masing petugas bertanggung jawab mengawasi lebih dari 100 warga binaan. Padahal jika dibandingkan dengan instansi kepolisian misalnya, satu tahanan biasanya dikawal oleh dua atau lebih anggota.
Kendati demikian, Kalapas tetap mengupayakan pengamanan yang maksimal terhadap warga binaan dengan cara humanis. Menurut Kalapas, dengan pendekatan yang baik, maka warga binaan diharapkan mampu bertanggung jawab atas keamanan dirinya sendiri.
“Dengan pemahaman baik yang kita berikan kepada warga binaan dan menciptakan suasana humanis untuk mereka (warga binaan), saya yakin mereka tidak akan melakukan hal-hal yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Saya yakin mereka bisa bertanggung jawab mengamankan dirinya sendiri,” sebut Kalapas.
Kalapas menyebutkan, dengan minimnya pegawai saat ini, ada beberapa posisi strategis yang kosong. Sehingga dengan formasi yang baru, Kalapas Sorong telah meminta sebanyak 20 orang pegawai tambahan. Kalapas berharap permintaan tersebut akan direalisasikan oleh Kemenkum HAM.
“Karena pegawai kurang, banyak posisi seksi yang kosong. Sehingga untuk beberapa tugas, hanya dikerjakan oleh pejabat karena tidak ada staf. Kami juga sudah mengajukan permintaan tambahan pegawai, kami harap permintaan tersebut bisa direalisasikan,” harap Kalapas.(ayu)
