SORONG-Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 terus dilaksanakan di berbagai regional di Indonesia. Pada Rabu (11/9), Sosialisasi FOLU Net Sink ini dilaksanakan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Diketahui Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tersebut untuk membahas strategi mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi kekayaan alam Provinsi Papua Barat Daya.
Inisiatif FOLU Net Sink 2030, sebuah strategi nasional yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai penyerap karbon bersih pada tahun 2030, berfokus pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi, Prof. Dr. Haruni Krisnawati mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim, seperti kekeringan panjang, banjir dan kebakaran hutan yang semakin sering terjadi. Fenomena ini, merupakan dampak dari aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.
“Sebagai negara agraris dan kepulauan, perubahan iklim sangat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia,” katanya.
Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menyusun strategi penurunan emisi gas rumah kaca melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
“Program ini bertujuan untuk mencapai tingkat emisi negatif sebesar 140 juta ton CO2e pada tahun 2030 dengan fokus pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan,” ujarnya.
Lanjutnya, sektor kehutanan memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
” Melalui program FOLU Net Sink 2030, kita berupaya menjaga dan meningkatkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon,”pungkasnya.
Dengan meningkatkan penyerapan karbon dan mengurangi emisi, Indonesia bertujuan memainkan peran utama dalam perjuangan global melawan perubahan iklim.
“Inisiatif ini bukan hanya tentang angka dan target. Ini tentang mengamankan masa depan yang berkelanjutan bagi komunitas kita dan melestarikan keanekaragaman hayati yang unik,” jelas Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Papua Barat, Johny Santoso.
Lanjutnya, dengan mengimplementasikan inisiatif FOLU Net Sink 2030, kita berinvestasi dalam kesehatan hutan, perairan dan masyarakat.
Sementara Sekda Papua Barat Daya, Jhoni Way mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menyiapkan strategi mitigasi dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Beberapa perangkat regulasi untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi sudah dibuat, diantaranya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) emisi gas rumah kaca provinsi PBD dan master plan pertumbuhan ekonomi hijau berbasis sumber daya alam,” katanya.
Dikatakan juga bahwa Pemerintah provinsi PBD melakukan aksi pengendalian seperti kebakaran hutan dan lahan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan serta aksi nyata lainnya yang sejalan dengan KLHK.
“Selain provinsi, kebijakan serupa juga harus disiapkan pemerintah kota dan kabupaten se-Papua Barat Daya. Sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penyebarluasan informasi Indonesia’s FOLU Net 2030 khususnya di provinsi Papua Barat Daya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan penyusunan pejabat kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 provinsi PBD.
“Tujuannya, untuk menyusun dokumen perencanaan yang menjabarkan tentang target penurunan emisi gas rumah kaca di Papua Barat Daya sampai dengan tahun 2030,” katanya.
Ia berharap, pemerintah pusat, dan daerah dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah langkah mitigasi domestik.
Aksi tersebut berperan penting melindungi dan melestarikan serta memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan,” pungkasnya.
Kemudian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu mengatakan bahwa FOLU Net Sink 2030 merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.
“Upaya Indonesia termasuk Provinsi Papua Barat Daya untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, sasaran utamanya adalah mendukung net zero emission sektor kehutanan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia.
“Melalui sosialisasi ini juga, diharapkan dapat menjadi sarana koordinasi untuk saling bersinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, serta stakeholder,’ katanya. Pace Lingkungan, sapaan akrabnya ini berharap agar semua pihak dapat bersinergi dalam bidang perencanaan, kegiatan dan strategi, sehingga implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat tercapai sesuai dengan target.(zia)
