SORONG-Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia (RI) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (21/11).
Pada kunker tersebut, Menhut Raja Juli langsung ke Taman Wisata Alam (TWA) Km 16. Selain melihat langsung TWA, Menhut juga melakukan penanaman anggrek, serta melepasliarkan hewan satwa dan menyerahkan SK Perhutanan Sosial.
“Puji Tuhan, Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk melakukan 2 hal. Yang pertama pelepasliaran berbagai jenis burung diantaranya Kakatua. Saya juga cukup kaget mendapatkan laporan ada sekitar 200an satwa setiap bulannya yang dapat digagalkan selundupan oleh teman-teman BKSDA,” katanya.
“Itu yang terkontrol, tapi di luar itu. Kita tidak tahu berapa banyak. Tapi kita akan berusaha bekerjasama dengan stakeholder TNI/Polri. Kita akan buat kerjasama agar Satwa kita di Papua ini dapat terjaga dengan baik,” sambungnya.
Kemudian yang kedua, kata Raja Juli Antonio bahwa dirinya menyerahkan SK perhutanan sosial untuk 12 Kelompok Tani, jumlah totalnya 33.000 hektar.
“Saya berharap hutan tidak hanya baik secara ekologis tapi bermanfaat secara ekonomis. Kami juga berharap nanti ada program-program pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Lanjutnya, Hutannya sudah ada, asetnya sudah ada, tinggal aksesnya yang mau ditanami. Bibit apa yang mau ditanami agar hutan menjadi bermanfaat. “Agar tidak menjadi air mata, tetapi menjadi mata air kedepannya. Karena sekarang skemanya menanam bukan menebang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu yang juga mewakili Pj Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja perdana Menteri Kehutanan di Wilayah Papua terutama di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami berterima kasih kepada kunjungan pertama bapak Menhut di Papua yang mulai di kepala burung. Kedua kami menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat juga,” katanya.
Kadis LHKP PBD mengatakan bahwa ia meminta agar Pemerintah pusat dalam hal ini Menhut memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat agar konsep perhutanan sosial tersebut bisa sejahterakan masyarakat.
“Seperti peningkatan dana alokasi umum sebagai indikator perhitungan tutupan hutan untuk dapat memperdayakan masyarakat dengan hasil hutan,” katanya.
Menurutnya, Ada juga perhutanan sosial dengan pemberdayaan lewat sejumlah program kepada masyarakat, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat setempat.
“Karena hutan ini sebagai paru-paru dunia. Jadi harus ada penghargaan Pemerintah pusat kepada daerah yang memiliki tutupan hutannya masih baik,” katanya.
Dari pantauan Radar Sorong, Sebagai langkah awal Menhut Raja Joni Antonio menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada 12 kelompok masyarakat adat di Papua Barat Daya dengan total luasan hutan sebesar 33 hektar.
“SK ini bagaimana bisa menindaklanjuti itu dengan memberdayakan program-program kepada masyarakat. Jadi hutan kita ada, secara ekologi itu baik tapi secara ekonomi masyarakat yang ada di kawasan hutan bisa mendapatkan nilai manfaat dari kekayaan hutan yang ada,” pungkasnya.(zia)
