Pemprov Minta Percepatan Pembangunan RS Tipe B

SORONG-Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Emanuel Melkiades Laka Lena bersama tim dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya usai melakukan kunjungan ke RS.JP Wanane dan RSUD Sele Be Solu, mengatakan bahwa Komisi IX akan mendorong pemerintah pusat untuk menghadirkan rumah sakit provinsi untuk Papua Barat Daya.
“Tadi kita juga ke rumah sakit JP Wanane dan RSUD Sele Be Solu. Kami akan mendorong agar nanti setiap provinsi juga di Papua Barat Daya ini akan ada Rumah Sakit Provinsi yang bisa menjadi miliknya provinsi,” katanya Jumat (14/7).
“Kalau yang kita pergi tadi kan punya kabupaten yang kita tingkatkan, karena belum ada Rumah Sakit Provinsi. Nah nanti sembari ini ditingkatkan, kita akan membuat nanti di Papua Barat Daya ini ada rumah sakit tingkat provinsi yang bisa dihadirkan di sini,” sambungnya.
Dikatakan bahwa Komisi IX DPR-RI melakukan reses di Provinsi Papua Barat Daya. Selain menyerap aspirasi masyarakat juga memberikan dukungan.
“Dalam rangka ingin memberikan dukungan kami dari Komisi IX, bagi semakin bertumbuhnya perkembangan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya khususnya di sektor kesehatan, tenaga Kerja dan kependudukan,” katanya.
“Khusus di sektor kesehatan tadi kami sudah mengunjungi rumah sakit rujukan provinsi rencana ke depan rumah sakit JP.Wanane. Dan kami sudah melihat langsung dan mendengarkan langsung berbagai catatan dari lapangan,” katanya.
Ditegaskannya bahwa Komitmen pihaknya dari berbagai fraksi di DPR Komisi IX untuk mendukung sarana prasarana juga tenaga kesehatan atau tenaga medis yang dibutuhkan, maka pihaknya akan mendorong untuk dipenuhi dalam waktu yang secepat-cepatnya.
“Apalagi setelah undang-undang kesehatan ini disahkan tentu akan ada ruang yang lebih longgar, untuk kami bisa mendorong agar pemenuhan ini bisa dilakukan dalam waktu yang lebih cepat,” tegasnya.
Dalam reses, lanjutnya sudah mendengarkan berbagai masukan dari Pj Gubernur dan tentu ini menguatkan pihaknya dalam rapat-rapat Komisi IX kedepan.
“Nanti kami akan membahas anggaran di PAGU definitif di bulan Agustus, September, Oktober. Ini mudah-mudahan permintaan tadi bisa kami penuhi di RAPBN atau di APBN tahun 2024,” ungkapnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan yang mendesak akan segera didorong termasuk tenaga spesialis yang misalnya tadi terkait dengan kebutuhan di bidang penyakit TB.
“Ini kan cukup tinggi di sini. Nah itu kita akan dorong agar Dokter Paru bisa segera dalam jumlah yang cukup untuk hadir di Papua Barat Daya,” pungkasnya .
Diketahui Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap dukungan dari Komisi IX DPR RI untuk pembangunan percepatan Pembangunan Rumah Sakit Tipe B dan atau Rumah Sakit Rujukan Provinsi.
“Untuk memenuhi ketersediaan Rumah Sakit Tipe B, pada tahun 2023 akan dilakukan Feasibilty Study, pembuatan DED dan Masterplan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Provinsi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya senilai Rp2.496.691.000,” kata Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,MSi dalam acara kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI di Provinsi Papua Barat Daya yang terpusat di Kota Sorong, yang digelar di Gedung LJ Kantor Wali Kota Sorong.(zia)














