SORONG-Pasca unjuk rasa yang dilakukan pada Selasa (29/8) dari puluhan tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Malawei yang menuntut agar kepala puskesmas (Kapus) segera diganti, Komisi I DPR Kota Sorong pun melakukan mediasi antara para nakes dan kapus di Puskesmas Malawei, Rabu (30/8) yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman.
Ketua Komisi I DPRD Kota Sorong, Muhammad Taslim mengatakan bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Dirinya lalu melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua dan Anggota Tim Komisi I DPR Kota Sorong. Kemudian pihaknya juga mengundang Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong.
“Setelah kami mendengarkan keluhan dari yang demo itu, saya melihat di sini ada semacam pola kepemimpinan yang kurang responsif. Jadi para pegawai sebenarnya punya kinerja yang sudah disepakati dalam puskesmas. Cuma ada yang tidak jalan, kemudian keluhan disampaikan ke pimpinan namun lambat merespon,” jelasnya.
Lanjutnya, bahwa Kesimpulan dari mediasi tersebut, yang pertama pihaknya sampaikan bahwa Kepala Puskesmas sebagai pemimpin harus segera menindaklanjuti persoalan ini, dengan mengumpulkan semua pegawai dan membangun komunikasi yang baik.
“Terkait dengan pola kepemimpinan yang ada di Puskesmas. Kalau ada yang demo seperti ini, berarti kan masalahnya di pimpinan. Bagaimanapun pimpinan bertanggung jawab,” tegasnya.
Taslim juga menegaskan bahwa masalah kesehatan ini adalah pelayanan dasar, ketika nakes demo dikawatirkan nanti pelayanan kesehatan terganggu.
“Makanya DPR secepat mungkin kita turun dan kami datangi mereka,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa poin yang kedua bahwa ada penyampaian dari dinas kesehatan juga bahwa untuk anggaran honorer nakes dibayar sekitar Rp3 miliar per bulan.
“Nah, puskesmas ini memiliki beberapa honorer yang tidak memiliki SK. Sehingga untuk honorer harus evaluasi. Dinas Kesehatan harus menertibkan para honorer dan harus diseleksi diseleksi baik. Direkrut sesuai dengan kebutuhan, bukan karena hubungan keluarga atau karena hubungan lain. Tetapi memang karena kebutuhan dari Puskesmas,” tegasnya.
Taslim juga mengharapkan agar Dinas Kesehatan Kota Sorong segera melakukan evaluasi terkait dengan kepemimpinan Kepala Puskesmas Malawei tersebut.
“Kalau dalam evaluasi nanti itu memang layak kepala puskesmas dilanjutkan maka silahkan tapi kalau tidak ya apa boleh buat. Karena kita tidak mau demo seperti ini terjadi karena ini kan bukan hanya sebagai Puskesmas tapi ini kan kota Sorong,” katanya.
Taslim menambahkan bahwa akan melakukan pertemuan dengan 12 OPD termasuk Dinas Kesehatan melihat bagaimana rencana pekerjaan.
“Apakah anggaran yang dibutuhkan efisiensi atau tidak. Jadi kami akan mengundang 12 kepala dina untuk memastikan anggaran, kalau kurang akan kita koordinasikan dengan Banggar,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Hermanus Kalasuat usai mengikuti pertemuan bersama Komisi I DPR Kota Sorong dan para nakes mengatakan bahwa memang banyak hal yang telah sampaikan, diantaranya koordinasi antara Kepala Puskesmas dengan bawahan itu harus di optimalkan kembali. Ada pengawasan-pengawasan antara Kepala Puskesmas dengan bawahan terkait dengan ketidakpuasan dari pegawai Puskesmas Melawai yang melakukan demo.
“Itu aspirasi mereka, nanti kita akan lihat sejauh mana. Karena dari dewan yang terhormat khusus Komisi I DPRD Kota Sorong juga sudah datang dan ada pertemuan yang kita diskusikan. Kita akan lihat perkembangan ke depan seperti apa. Kalau memang sampai perlu tindakan penertiban administrasi lebih lanjut. Apakah terus atau bagaimana ya nanti kita lihat,” ungkapnya.
Kadis Kesehatan mengungkapkan bahwa anggaran dari APBD Kota Sorong untuk 10 Puskesmas termasuk juga Dinas Kesehatan Kota Sorong adalah Rp250 juta.
“Jadi tidak mengherankan kalau semua Puskesmas ya dapatnya sedikit-sedikit. Rp250 juta itu APBD, operasional kita. Yang jelas kalau mau bilang cukup sih tidak. Dinas Kesehatan beban kerjanya sama Puskesmas pasti sudah beda. Nah, jadi kalau yang kita harapkan mudah-mudahan anggaran kita ditingkatkan,” harapnya.
Lanjutnya, Kalau untuk dana lain sumbernya kan ada JKN melalui BPJS Kesehatan oleh Menteri Kesehatan.
“Kalau itu bervariasi di masing-masing Puskesmas sesuai dengan sasaran dan jumlah penduduk dan sasaran mereka masing-masing,” pungkasnya.(zia)
